" />
Skip to content

ICMI Muda

Loading...

"Allah menganugerahkan al hikmah (kefahaman yang dalam tentang Al Quran dan As Sunnah) kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan barangsiapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran (dari firman Allah). QS. Al-Baqarah : 269.

Anda berada disini:    Depan arrow Organisasi arrow Pernyataan Pers arrow Release Reshuffle Kebijakan Pendidikan
Buat halaman ini dalam format PDF Cetak halaman ini Kirim halaman ini melalui E-mail
Rabu, 27 Juni 2007

Analisis : AM Iqbal Parewangi

(Ketua Presidium Majelis Pimpinan ICMI Muda Pusat)

Reshuffle Kebijakan Pendidikan (1)

—Keadilan bagi Lembaga Pendidikan Islam dan Pesantren—

Tuntutan reshuffle kabinet mulai gencar dilontarkan beberapa partai. Golkar dan PDIP, dua partai peraih suara terbanyak Pemilu 2004, dan Partai Demokrat, partai pengusung utama SBY-JK pada Pilpres 2004, serta PPP dan PAN, malah sudah menyebut beberapa menteri yang perlu direshuffle, sekaligus alternatif penggantinya.

Tuntutan itu bukan tanpa alasan. Sayangnya, dari partai tuntutan itu lebih kuat hembusan aroma “reshuffle untuk kekuasaan” ketimbang berbobot “reshuffle kebijakan”. Jelasnya, untuk memperbesar porsi di kabinet.

Reshuffle kabinet adalah hak prerogatif Presiden. Tetapi bahwa pemerintah perlu melakukan “reshuffle kebijakan”, dengan atau tanpa reshuffle kabinet, itu hak rakyat. Dan hak itu lebih penting untuk mereka. Reshuffle kabinet mungkin tidak menggubris kepentingan mereka, mereka pun mungkin tidak menggubrisnya. Tetapi reshuffle kebijakan menyangkut hajat hidup mereka. Mau tidak mau, mereka peduli.

Idealnya, reshuffle kabinet lahir dari dan melahirkan reshuffle kebijakan.

Diantara yang mendesak adalah reshuffle kebijakan pendidikan. Antara lain, dibutuhkan kebijakan pendidikan nasional yang menjamin segera dihentikannya praktik ketidak-adilan pendidikan terhadap lembaga pendidikan Islam dan pesantren. Masalah yang bersifat spesifik dan laten ini terus terjadi sampai sekarang.

Faktanya, seperti juga disoroti Ketua PB NU, Prof. Dr. Masykuri Abdillah, pada pembukaan Rakernas 2006 di Lembaga Pendidikan Ma’arif Jakarta, akhir Agustus lalu, jumlah siswa madrasah sekitar 20 persen dari seluruh siswa di Indonesia, tetapi madrasah hanya memperoleh alokasi anggaran sekitar 12 persen dari total anggaran pendidikan (Republika, 4/9).

Fakta lain yang disoroti, alokasi anggaran ke Depag untuk pendidikan sebesar Rp 9 trilliun, Rp 4 trilliun diantaranya untuk gaji guru. Sementara untuk Depdiknas mencapai Rp 36 trilliun, tidak termasuk gaji guru yang ditanggung daerah terkait otonomi daerah

Tidak berarti Depag dan Depdiknas, begitu pun madrasah dan pesantren dengan sekolah negeri, harus diposisikan secara dikotomistik. Lagipula persoalannya bukan di situ. Persoalannya ada pada kebijakan pendidikan nasional yang tidak memperlakukan secara adil lembaga-lembaga pendidikan Islam dan pesantren.

Dalam “Seruan Makara 2006 ICMI Muda” yang dikeluarkan 13 Agustus 2006 lalu, Presidium Majelis Pimpinan ICMI Muda Pusat menyerukan : (1) agar pemerintah menerapkan prinsip keadilan pendidikan dengan tidak membedakan perlakuan maupun kebijakan terhadap lembaga pendidikan umum dan negeri dengan lembaga pendidikan Islam dan pesantren; dan (2) agar pemerintah meningkatkan perhatian, dukungan dan subsidi pendidikan bagi lembaga pendidikan Islam dan pesantren.

Mengapa harus lembaga pendidikan Islam dan pesantren?

Sesungguhnya merupakan tanggungjawab pemerintah untuk mewujudkan tujuan nasional “mencerdaskan kehidupan bangsa” dan tujuan sistem pendidikan nasional “meningkatkan keimanan dan ketakwaan”.

Kenyataannya, ribuan lembaga pendidikan Islam dan pesantren yang bertebaran di seluruh Indonesia sejak awal sampai sekarang berperan besar membantu pemerintah mengemban tanggungjawab tersebut. Termasuk yang dikelola Muhammadiyah, NU, Persis, Alwashliyah, As’adiyah, DDI, Hidayatullah, dan banyak lagi organisasi Islam. Semua itu telah memberikan sumbangsih besar bagi pencerdasan kehidupan bangsa, pembentukan kepribadian bangsa, dan penguatan pondasi moral bangsa.

Sepantasnya pemerintah berterima kasih dengan semua itu.

Tetapi sayangnya, ribuan lembaga pendidikan tersebut malah tidak mendapat perlakuan adil dalam sistem dan kebijakan pendidikan nasional. Perhatian, dukungan dan subsidi pendidikan dari pemerintah untuk mereka sangat rendah. Jauh dari memadai jika dibandingkan besarnya sumbangsih pendidikan yang mereka berikan. Jauh dari memadai jika dibandingkan besarnya perhatian, dukungan dan subsidi pendidikan yang seharusnya mereka terima. Apalagi jika dibandingkan dengan yang diterima lembaga pendidikan umum/negeri, sungguh jauh dari memadai.

Mengingat besarnya sumbangsih lembaga pendidikan Islam dan pesantren bagi bangsa dan negara, pemerintah seharusnya mereshuffle kebijakan pendidikan nasional sedemikian sehingga lembaga pendidikan Islam dan pesantren memperoleh perlakuan secara adil. Setidaknya, itu salah satu wujud terima kasih yang cukup pantas.

(8 September 2006)

 
< Sebelumnya   Selanjutnya >