" />
Skip to content

ICMI Muda

Loading...

"Allah menganugerahkan al hikmah (kefahaman yang dalam tentang Al Quran dan As Sunnah) kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan barangsiapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran (dari firman Allah). QS. Al-Baqarah : 269.

Anda berada disini:    Depan arrow Organisasi arrow Pernyataan Pers arrow Reshuffle Kebijakan
Reshuffle Kebijakan Buat halaman ini dalam format PDF Cetak halaman ini Kirim halaman ini melalui E-mail
Rabu, 27 Juni 2007

Reshuffle Kebijakan

Oleh : AM Iqbal Parewangi

(Ketua Presidium Majelis Pimpinan ICMI Muda Pusat)

Reshuffle kabinet tanpa reshuffle kebijakan sama saja omong-kosong.

Jika hendak jujur, reshuffle kabinet terutama untuk kepentingan partai dan para elit, reshuffle kebijakan untuk kepentingan rakyat. Reshuffle kabinet bermanfaat bagi rakyat jika lahir dari dan melahirkan reshuffle kebijakan. Sejauh reshuffle kabinet hanya disarati tujuan utak-atik kepentingan politik dan kekuasaan, rakyat hanya akan mencibir dari pinggir. Sekaligus, semakin tergusur ke pinggir.

Akibat lainnya, jika reshuffle kabinet tanpa reshuffle kebijakan, masalah yang dihadapi bangsa akan berputar di situ-situ lagi. Diantara retorika sosial pemerintah, libido kepentingan partai, syahwat kekuasaan para elit, dan realitas kumuh kehidupan rakyat.

Tanpa reshuffle kebijakan, retorika sosial pemerintah akan terus mengulang-ulang berbagai alibi. Mulai dari “alibi masalalu” seputar masalah krusial warisan pemerintahan terdahulu, sampai “alibi canggih” seperti harga BBM naik akibat gonjang-ganjing harga minyak dunia, atau bahwa agar harga beras tidak naik harus impor beras meski faktanya harga beras terus saja naik. Termasuk reshuffle kabinet secara periodik, sebenarnya, bisa menjadi alibi tersendiri bagi pemerintah.

Dan rakyat tidak tahu semua itu. Tidak sempat tahu, tidak mau tahu. Yang mereka tahu, dengan seluruh retorika sosial semacam itu, kondisi hidup mereka tetap saja kumuh. Mereka bahkan tidak sempat dan tidak mau tahu bagaimana libido kepentingan partai, dan syahwat kekuasaan para elit, mengudak-aduk hidup mereka yang sudah kumuh itu untuk dijadikan password memasuki ranah reshuffle kabinet.

Reshuffle kebijakan bersifat substantif, tak hanya urusan down-loading dan up-loading menteri. Reshuffle kebijakan menyangkut perbaikan harapan dan kondisi hidup rakyat.

Ada beberapa alasan mendesak, sekaligus tujuan, mengapa reshuffle kebijakan perlu ditempuh pemerintahan SBY-JK. Diantara yang terpenting, pertama, akselerasi pengentasan kemiskinan. Kedua, rehabilitasi kepercayaan rakyat dan pemerintah.

Akselerasi Pengentasan Kemiskinan

Dibutuhkan upaya akselerasi untuk menekan angka kemiskinan.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2006 menunjukkan jumlah penduduk miskin kembali melonjak tajam. Penduduk miskin pada Februari 2005 sebesar 35,10 juta jiwa. Jumlah tersebut meningkat 3,95 juta pada Maret 2006, mencapai 39,05 juta atau 17,75 persen dari total jumlah penduduk. Peningkatan angka kemiskinan itu saja sudah sangat memprihatinkan.

Sejak tahun 1998 sampai 2005, jumlah penduduk miskin terus menurun, kecuali pada tahun 2002. Jumlah penduduk miskin tahun 1998 : 49,50 jt (24,23%), 1999 : 47,97 jt (23,43%), 2000 : 38,70 jt (19,14%), 2001 : 37,30 jt (18,41%), 2002 : 38,40 jt (18,20%), 2003 : 37,30 jt (17,42%), 2004 : 36,10 jt (16,66%), dan 2005 : 35,10 jt (15,97%).

Menurut Kepala BPS, Rusman Heriawan, kenaikan jumlah penduduk miskin dalam periode satu tahun terakhir disebabkan oleh kenaikan harga BBM dan harga beras.

Kenaikan harga BBM dan harga beras hanyalah contoh dari kebijakan pemerintah yang tidak berhasil menekan angka kemiskinan. Tidak berpihak kepada rakyat. Alih-alih menekan angka kemiskinan, apalagi mempercepat upaya untuk itu, kebijakan menaikkan harga BBM dan harga beras malah mendongkrak kemiskinan.

Tidak kalah mendesak dibanding reshuffle kabinet di bidang ekonomi dan keuangan, pemerintah perlu segera melakukan reshuffle kebijakan ekonomi : ekonomi yang sungguh-sungguh berpihak kepada rakyat. Bukan hanya hendak berpihak atau sok berpihak kepada rakyat, apalagi berpihak kepada yang anti-rakyat. Fokus mendesaknya : upaya percepatan untuk menekan angka kemiskinan.

Rehabilitasi Kepercayaan

Dibutuhkan upaya serius untuk merehabilitasi kepercayaan rakyat dan pemerintah. Meliputi kepercayaan diri rakyat, kepercayaan diri pemerintah, kepercayaan rakyat terhadap pemerintah, maupun kepercayaan pemerintah terhadap rakyat.

Data kemiskinan yang dibacakan Presiden SBY pada pidato kenegaraan tanggal 16 Agustus 2006 lalu, oleh banyak kalangan dinilai kadaluarsa. Presiden menyampaikan bahwa jumlah penduduk miskin turun dari 23,4% pada tahun 1999 menjadi 16,7% pada tahun 2005. Itu sesuai data BPS, tapi itu kadaluarsa. Data tahun 2006 yang belakangan dipublikasikan BPS justru menunjukkan jumlah penduduk miskin melonjak tajam.

Kontroversi berkembang ironis. Pemerintah balik meragukan ketepatan data BPS, padahal pidato kenegaraan Presiden SBY sendiri mengacu pada data BPS tersebut. Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah, misalnya, di sela-sela rapat kerja dengan komisi VIII DPR RI pada tanggal 4 September 2006, menyatakan keyakinannya bahwa ada yang something wrong dalam perhitungan data kemiskinan tersebut. Sehari kemudian, 5 September 2006, dalam Rapat Paripurna DPR, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akhirnya memberikan klarifikasi. Katanya, pemerintah tidak bermaksud mengaburkan fakta dan persoalan utama yang dihadapi bangsa, termasuk dalam penyajian data statistik.

Seperti halnya pemerintah, sejumlah ekonom dari Tim Indonesia Bangkit (TIB) sama-sama meragukan data BPS itu. Tetapi alasan mereka berbeda dan berlawanan arah. TIB justru menilai, penduduk miskin hingga Maret 2006 mencapai 45,9 juta, atau malah lebih besar 6,85 juta jiwa dibandingkan dengan data BPS.

Data hasil penelitian oleh lembaga berbeda mungkin saja berbeda, disebabkan asumsi, sampel, atau metodologi yang digunakan mungkin berbeda. Tetapi data kemiskinan yang simpang-siur sangat berbahaya bagi perumusan kebijakan pemerintah, karena menyangkut hajat hidup rakyat banyak. Dengan data yang simpang-siur, apalagi kadaluarsa, pemerintah mustahil dapat membuat kebijakan yang tepat untuk rakyat. Data simpang-siur melahirkan kebijakan yang simpang-siur, akibatnya kehidupan rakyat pun simpang-siur. Simpang-siur hidupnya, simpang-siur kepercayaannya.

Penggunaan data kemiskinan yang kadaluarsa dan kesimpang-siuran data tersebut hanyalah sebuah contoh dari berbagai hal yang mengakibatkan kepercayaan menjadi sesuatu yang kian langka di negeri ini. Kepercayaan diri rakyat dan pemerintah, begitu pun kepercayaan antara pemerintah dengan rakyat, seperti berfluktuasi tidak menentu di titik nadhir. Kita butuh merehabilitasi kepercayaan itu.

Tidak kalah mendesak dari reshuffle kabinet di bidang sosial maupun infokom, pemerintah perlu segera melakukan reshuffle kebijakan moral bangsa : merehabilitsi kepercayaan diri rakyat dan pemerintah, kepercayaan rakyat terhadap pemerintah, maupun kepercayaan pemerintah terhadap rakyat. Fokus mendesaknya : keteladanan pemerintah dalam menyuguhkan informasi yang benar kepada rakyat. Jangan malah sebaliknya. Penyebaran virus pembohongan publik tidak hanya berdampak pembodohan, tetapi lebih buruk lagi hilangnya kepercayaan.

Ketiga, dibutuhkan pelaksanaan kebijakan yang tidak konsisten.

Bantuan pemerintah untuk korban bencana gempa di Yogya dan Jawa Tengah, misalnya. Janji bantuan sampai Rp 30 juta yang dikemukakan Wapres ketika itu, sampai kini belum terlaksana. Akibatnya tidak hanya berpotensi menurunkan kredibilitas pemerintah di mata rakyat, terkhusus Wapres. Akibat yang lebih kronis lagi, menghadirkan gempa baru bagi para korban, yaitu “gempa psikologis” yang potensial memicu dampak “gempa sosial”.

Kiranya, tidak kalah mendesak dari reshuffle kabinet di bidang sosial dan infokom, pemerintah perlu segera melakukan reshuffle kebijakan antisipasi bencana dan penanganan korban bencana.

Bantuan dana rekonstruksi rumah

Kalau kemudian reshuffle kabinet harus dilakukan, maka terutama dan terlebih dahulu perlu mempertimbangkan reshuffle kebijakan. Dua diantara yang terpenting, seperti sudah disebutkan, kebutuhan akselerasi pengentasan kemiskinan, dan kebutuhan rehabilitasi kepercayaan rakyat dan pemerintah.

 

(6 September 2006)

 
< Sebelumnya   Selanjutnya >