" />
Skip to content

ICMI Muda

Loading...

"Allah menganugerahkan al hikmah (kefahaman yang dalam tentang Al Quran dan As Sunnah) kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan barangsiapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran (dari firman Allah). QS. Al-Baqarah : 269.

Anda berada disini:    Depan arrow Organisasi arrow Pernyataan Pers arrow Release Reshuffle Kebijakan Ekonomi
Buat halaman ini dalam format PDF Cetak halaman ini Kirim halaman ini melalui E-mail
Rabu, 27 Juni 2007

Analisis : AM Iqbal Parewangi

(Ketua Presidium Majelis Pimpinan ICMI Muda Pusat)

 

Reshuffle Kebijakan Ekonomi (2)

—Akselerasi Pengentasan Kemiskinan—

 

Reshuffle kabinet tanpa “reshuffle kebijakan”, mungkin itu bukan nonsens, tetapi itu mubazzir.

Akibat krusialnya, masalah yang dihadapi bangsa akan berputar di situ-situ juga. Diantara retorika sosial pemerintah, libido kepentingan partai, syahwat kekuasaan para elit, dan realitas kumuh kehidupan rakyat.

Tanpa reshuffle kebijakan, retorika sosial pemerintah akan terus mengulang-ulang berbagai alibi serupa. Mulai dari “alibi masalalu”, seputar masalah krusial warisan pemerintahan terdahulu, “alibi canggih”, seperti bahwa harga BBM naik akibat gonjang-ganjing harga minyak dunia, atau bahwa agar harga beras tidak naik harus impor beras meski faktanya harga beras terus naik, sampai “alibi global”, seperti isu-isu terorisme yang ampuh mengalihkan perhatian rakyat. Termasuk reshuffle kabinet secara periodik, sebenarnya, bisa dijadikan alibi tersendiri bagi pemerintah.

Dan rakyat tidak tahu semua itu. Tidak sempat tahu, tidak mau tahu. Yang mereka tahu, dengan atau tanpa seluruh retorika sosial semacam itu, kondisi hidup mereka tetap saja kumuh. Mereka bahkan tidak sempat tahu bagaimana libido kepentingan partai, dan syahwat kekuasaan segelintir elit, mengudak-aduk hidup mereka yang sudah kumuh, dan menjadikannya password memasuki ranah reshuffle kabinet.

Selain reshuffle kebijakan pendidikan nasional, yang salah satu substansinya agar lembaga pendidikan Islam dan pesantren memperoleh perlakuan adil, yang kedua mendesak adalah reshuffle kebijakan ekonomi. Terkhusus, akselerasi pengentasan kemiskinan. Harus akselerasi, memang, karena pengentasan kemiskinan di negeri ini tidak lagi memadai hanya dengan prosedur normal apalagi secara alami.

Sayangnya, yang normal itu pun gagal. Parameternya pada tiga strategi dasar pemulihan ekonomi, seperti dijanjikan SBY-JK saat kampanye Pilpres 2004 lalu, yaitu pengentasan kemiskinan, lapangan kerja, dan………...

Data yang baru saja dilansir Badan Pusat Statistik (BPS) mengindikasikan kegagalan pada tiga hal tersebut.

Pertama, angka kemiskinan kembali melonjak. Penduduk miskin pada Februari 2005 sebesar 35,10 juta jiwa. Jumlah tersebut meningkat 3,95 juta pada Maret 2006, mencapai 39,05 juta, atau 17,75 persen dari total jumlah penduduk.

Sejak tahun 1998 sampai 2005 angka kemiskinan terus turun, kecuali tahun 2002. Jumlah penduduk miskin tahun 1998 sebesar 49,50 juta (24,23 persen), 1999 sebesar 47,97 juta (23,43 persen), 2000 sebesar 38,70 juta (19,14 persen), dan tahun 2001 sebesar 37,30 juta (18,41 persen). Tahun 2002 naik menjadi 38,40 juta meski persentasenya turun jadi 18,20 persen. Tahun 2003 sebesar 37,30 juta (17,42 persen), 2004 sebesar 36,10 juta (16,66 persen), dan 2005 sebesar 35,10 juta (15,97 persen).

Meningkatnya kembali angka kemiskinan pada tahun 2006 itu memprihatinkan. Dan lebih memprihatinkan lagi, merujuk pernyataan Kepala BPS, Rusman Heriawan, kenaikan jumlah penduduk miskin dalam periode satu tahun terakhir disebabkan oleh kenaikan harga BBM dan harga beras.

Kenaikan harga BBM dan harga beras merupakan contoh kebijakan pemerintah yang tidak atau gagal berpihak kepada rakyat. Alih-alih menekan angka kemiskinan, apalagi mempercepat upaya untuk itu, kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM dan harga beras malah terbukti mendongkrak kemiskinan.

Kedua,

Ketiga,

Mengapa itu terjadi? Mengapa pemerintah gagal, atau setidaknya dianggap gagal, menunaikan tiga fokus kebijakan ekonominya? Banyak perspektif dan analisis mungkin diajukan. Namun, kebijakan ekonomi itu sendiri perlu dianalisa ulang perspektifnya. Seperti sudah disebutkan, kebijakan ekonomi tidak lagi memadai hanya dengan prosedur normal apalagi secara alami, tetapi juga akselerasi.

Akselerasi pengentasan kemiskinan, pembukaan lapangan kerja, dan …….., prasyarat utamanya adalah kebijakan ekonomi yang sungguh-sungguh berpihak kepada rakyat. Bukan hanya hendak berpihak atau pura-pura berpihak kepada rakyat, apalagi berpihak kepada yang anti-rakyat. Juga bukan hanya atasnama rakyat. Berpihak kepada rakyat bermakna dari, oleh, dan untuk rakyat. Kebijakan itu harus berdasar kondisi, kebutuhan, dan harapan rakyat, jadi memang dari rakyat, bukannya melawan rakyat. Kebijakan itu harus meleluasakan rakyat untuk terlibat, baik berpartisipasi maupun berinisiatif, bukannya meminggirkan rakyat. Dan, kebijakan itu harus mensejahterakan rakyat, memang untuk rakyat, bukannya menyengsarakan rakyat.

Kiranya, dengan atau tanpa reshuffle kabinet, pemerintah perlu segera melakukan reshuffle kebijakan ekonomi. Yaitu, kebijakan ekonomi yang berpihak kepada rakyat, dan akseleratif.

(8 September 2006)

 
< Sebelumnya   Selanjutnya >