" />
Skip to content

ICMI Muda

Loading...

"Allah menganugerahkan al hikmah (kefahaman yang dalam tentang Al Quran dan As Sunnah) kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan barangsiapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran (dari firman Allah). QS. Al-Baqarah : 269.

Anda berada disini:    Depan arrow Organisasi arrow Pernyataan Pers arrow ICMI Muda & Demokrasi Warisan Islam
Buat halaman ini dalam format PDF Cetak halaman ini Kirim halaman ini melalui E-mail
Rabu, 27 Juni 2007

ICMI Muda & Demokrasi Warisan Islam

Ada fenomena menarik dalam pelaksanaan Musyawarah Wilayah ICMI Muda di lima provinsi selama November 2006. Semua Ketua Umum Majelis Pimpinan ICMI Muda Wilayah di lima provinsi itu dipilih secara aklamasi. Menariknya lagi, aklamasi dicapai bukan karena tampilnya calon tunggal, tetapi justru setelah melewati proses kompetisi secara demokratis diantara banyak kandidat potensial.

1.      Muswil Ke-1 ICMI Muda Sulawesi Selatan di Hotel Royal Regency, Makassar, 9-10 November, dibuka oleh Kepala Biro Kesbang Pemprov Sulsel, dan dihadiri Ketua Presidium ICMI Muda Pusat AM Iqbal Parewangi dan tiga Presidium ICMI Muda Pusat masing-masing HM Taufik Fachrudin, Ahyar Anwar dan Arqam Azikin. Sembilan kandidat Ketua Umum Majelis Pimpinan ICMI Muda Wilayah Sulsel masing-masing (1) Syamsul Rizal MI, M.Si (anggota DPRD Kota Makassar), (2) Drs. Mukhtar Tahir, M.Si (pegawai Pemkot Makassar), (3) AM Arfan Idris Galigo (pengacara, putra Bupati Bone), (4) Ashari Rajamilo (pengusaha, putra Bupati Jenneponto), (5) Nasir Ibrahim Rewa (anggota DPRD Takalar, putra Bupati Takalar), (6) Drs. Fitra (pegawai Pemda Tanah Toraja), (7) Alamsyah Demma, ST (aktivis LSM pemberdayaan masyarakat), (8) Jusman AR (aktivis LSM anti-korupsi), dan (9) Ilhamsyah (pegawai Pemda Maros). Terpilih secara aklamasi Syamsul Rizal MI, M.Si.

2.      Muswil Ke-1 ICMI Muda Sulawesi Tengah di Hotel Fahmil, Palu, 9-10 November, dihadiri Ketua Presidium ICMI Muda Pusat AM Iqbal Parewangi. Enam kandidat Ketua Umum Majelis Pimpinan ICMI Muda Wilayah Sulteng masing-masing (1) Datu Wajar Lamarauna, S.Sos (pengusaha, putra Bupati Donggala), (2) Awaluddin, SE, SH (dosen Universitas Tadulako, Palu), (3) Samsinas, M.Ag (aktivis perempuan, dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri STAIN Palu), (4) Drs. Rusdin, M.Pd (dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri STAIN Palu), (5) Drs. Muzakkir Ladoali (pegawai Bapedalda Sulawesi Tengah), dan (6) Ir. Suarman LS (pengusaha). Terpilih secara aklamasi Datu Wajar Lamarauna, S.Sos.

3.      Muswil Ke-1 ICMI Muda Banten di Villa Embay Pabuaran, Serang, 11-12 November, dihadiri Presidium ICMI Muda Pusat Ahmad Zakiyuddin. Dari empat kandidat Ketua Umum, terpilih secara aklamasi Darul Quthni, S.Ip (dosen Stikom Serang).

4.      Muswil Ke-1 ICMI Muda Kalimantan Selatan di Banjarmasin, 14-15 November, dihadiri Presidium ICMI Muda Pusat Syafruddin. Dari tiga kandidat Ketua Umum, terpilih secara aklamasi Drs. Mahrus Aryadi, M.Si (dosen Universitas Lambung Mangkurat).

5.      Muswil Ke-1 ICMI Muda Jawa Barat di Hotel Gandasari, Bandung, 18-19 November, dibuka oleh Kepala Biro Pelayanan Sosial Pemprov Jabar, dan dihadiri dua Presidium ICMI Muda Pusat, Ahmad Zakiyuddin dan Arqam Azikin. Tiga kandidat Ketua Umum Majelis Pimpinan ICMI Muda Wilayah Jabar masing-masing (1) Drs. Makky Yuliawan, SH, M.Si (Ketua Sarikat Pengacara Indonesia Jawa Barat), (2) Tedy Subarsyah, M.Si (Ketua Yayasan Pendidikan Tinggi Pasundan), dan (3) Deden, M.Si (Rektor Universitas Al-Ghiffari Bandung). Terpilih secara aklamasi Drs. Makky Yuliawan, SH, M.Si.

Dalam waktu dekat Muswil ICMI Muda juga akan berlangsung di beberapa provinsi. Antara lain, pada tanggal 2-3 Desember: (1) Muswil ICMI Muda Kalimantan Timur di Balikpapan, (2) Muswil ICMI Muda Maluku, (3) Muswil ICMI Muda Jambi, dan (4) Muswil ICMI Muda Batam. Pada tanggal 9-10 Desember: (5) Muswil ICMI Muda Sumatera Utara di Medan, (6) Muswil ICMI Muda DKI Jakarta, (7) Muswil ICMI Muda Jawa Tengah di Semarang, (8) Muswil ICMI Muda Kalimantan Tengah, dan (9) Muswil ICMI Muda Maluku Utara. Pada tanggal 16-17 Desember: (10) Muswil ICMI Muda DI Yogyakarta, (11) Muswil ICMI Muda Kepulauan Riau, dan (12) Muswil ICMI Muda Papua.

Tidak ada edaran khusus dari Majelis Pimpinan ICMI Muda Pusat yang mengharuskan ditempuh mekanisme aklamasi, baik pada Musyawarah Wilayah (Muswil), Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Khusus Kampus (Muskhus), maupun Musyawarah luar Negeri (Muslu). Dalam AD-ART ICMI Muda, disebutkan bahwa musyawarah ditempuh menurut dua mekanisme: (1) musyawarah untuk mufakat, atau (2) jika tidak dicapai musyawarah untuk mufakat maka ditempuh vooting. Artinya, dalam sistem permusyawaratan di ICMI Muda, mekanisme aklamasi maupun vooting sama-sama tetap mendapat tempat.

Tetapi, fakta Muktamar maupun Muswil di ICMI Muda sejauh ini menunjukkan bahwa mekanisme aklamasi lebih dikedepankan oleh peserta musyawarah ketimbang vooting. Fenomena aklamasi di ICMI Muda menjadi semakin menarik karena terjadi di tengah-tengah kondisi kekinian negeri ini dimana tidak sedikit organisasi dengan mudah dicabik oleh kepentingan kelompok maupun ambisi pribadi. Pertanyaannya, mengapa dan bagaimana fenomena aklamasi sampai bisa merebak di ICMI Muda?

Pengalaman di Muktamar Ke-1 ICMI Muda di Makassar, Juli 2006 lalu, cukup kuat menginspirasi para peserta Muswil untuk menempuh aklamasi. Tujuh Presidium ICMI Muda Pusat, termasuk Ketua Presidium, presidium nasional, dan lima presidium representasi regional—Sumatera, Jawa-Bali-Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, dan Ambon-Irian—, dipilih secara aklamasi. Pada muktamar yang dinafasi prinsip “kebersamaan dan kesetaraan” serta prinsip bottom-up tersebut, memang berkembang sangat kuat kesadaran dan semangat untuk kembali “menegakkan prinsip demokrasi warisan Islam, yaitu: musyawarah untuk mufakat,” dan berhasil “menghindari tradisi demokrasi Barat modern, yaitu: mufakat untuk vooting.”

Aklamasi merupakan penanda yang paling mudah dibaca dalam penerapan demokrasi berdasarkan prinsip demokrasi warisan Islam: “musyawarah untuk mufakat”. Sementara vooting menjadi penanda terbuka dari penerapan demokrasi berdasarkan prinsip tradisi demokrasi Barat modern: “mufakat untuk vooting”.

Mekanisme aklamasi di ICMI Muda, yang itu disadari sebagai perwujudan dari prinsip “musyawarah untuk mufakat”, ditopang dengan kuat oleh kesadaran bottom-up dan prinsip pelangi yang dinafasi semangat “kebersamaan dan kesetaraan”. Prinsip pelangi —pelangi profesi, akademik, organisasi, dan politik— mendorong terciptanya interaksi gravitasional dan terwujudnya keseimbangan dinamis di, dari dan oleh ICMI Muda. Dengan prinsip bottom-up —kebalikan dari pola top-down— dan prinsip pelangi, di ICMI Muda dapat dihindari, misalnya, munculnya ketegangan akibat intervensi kepentingan elitis dalam organisasi. Akibat positifnya, justru muncul dengan sangat kuat semangat “kebersamaan dan kesetaraan”.

Penting disebutkan di sini bahwa kesadaran akan pentingnya prinsip bottom-up, prinsip pelangi, dan semangat “kebersamaan dan kesetaraan”, sudah menjadi identitas penting ICMI Muda sejak awal kehadirannya.

Mengapa fenomena aklamasi di ICMI Muda menjadi penting dicatat?

Ada fakta tak terpisahkan yang tidak boleh diabaikan setiapkali kita memperbincangkan demokrasi dan Islam di Indonesia. Yaitu, Indonesia merupakan salah satu negara pengimpor demokrasi terbesar di dunia, dan pada saat yang sama Indonesia adalah negara berpenduduk muslim terbesar di dunia.

Oleh karena itu, singkatnya, di Indonesia harus muncul upaya-upaya sistematis dan strategis untuk tidak hanya menjadi pengimpor tradisi demokrasi Barat modern, tetapi juga menjaga aktualisasi prinsip-prinsip demokrasi warisan Islam, antara lain prinsip “musyawarah untuk mufakat” itu. Dasar ideologis dan konstitusional negara Indonesia, yaitu Pancasila dan UUD 1945, sebenarnya sangat mendukung upaya tersebut. Tetapi dalam prakteknya, “mufakat untuk vooting” semakin lebih dikedepankan di negeri ini, sementara “musyawarah untuk mufakat” seakan hendak dilupakan. Sedikit-sedikit vooting. Musyawarah lima-tujuh orang saja sudah harus vooting. Dimana-mana dan apa-apa saja vooting.

Dalam hal tertentu mekanisme aklamasi sulit ditempuh, tetapi tidak semua hal harus dengan vooting. Seperti Pemilu, Pilpres dan Pilkada, yang melibatkan peserta berskala besar, mekanisme vooting lebih sesuai. Tetapi permusyawaratan di tingkat organisasi umat khususnya, yang diikuti seribuan peserta, akan lebih besar maslahatnya jika menerapkan prinsip “musyawarah untuk mufakat”. Muktamar Ke-1 ICMI Muda yang diikuti 700-an peserta, dan Muswil ICMI Muda di beberapa provinsi dengan latar-belakang peserta yang pelangi, misalnya, menunjukkan berbagai hal menarik terkait penerapan prinsip “musyawarah untuk mufakat”. Prinsip tersebut terbukti bukan hanya sangat mungkin diterapkan, tetapi juga dampak positifnya luar biasa. Khususnya, dapat memacu partisipasi dan inisiatif secara bottom-up, dapat membangun rasa kebersamaan dan kesetaraan, serta dapat mendorong terciptanya interaksi gravitasional berikut keseimbangan dinamis di dalam organisasi.

Fakta bahwa Indonesia adalah salah satu negara pengimpor demokrasi terbesar sekaligus berpenduduk muslim terbesar di dunia, sesungguhnya menyimpan fakta lain, bahwa Indonesia dapat menjadi laboratorium sekaligus pelopor lahirnya sintesa baru demokrasi: demokrasi yang modern dan Islami.

 

27 November 2006

Mengetahui,

Ketua Presidium ICMI Muda Pusat

ttd

AM Iqbal Parewangi

 
< Sebelumnya   Selanjutnya >