" />
Skip to content

ICMI Muda

Loading...

"Allah menganugerahkan al hikmah (kefahaman yang dalam tentang Al Quran dan As Sunnah) kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan barangsiapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran (dari firman Allah). QS. Al-Baqarah : 269.

Anda berada disini:    Depan arrow Organisasi arrow Pernyataan Pers arrow Mozaik Harapan 2007 ICMI Muda
Mozaik Harapan 2007 ICMI Muda Buat halaman ini dalam format PDF Cetak halaman ini Kirim halaman ini melalui E-mail
Rabu, 27 Juni 2007

Indonesia, 7 Januari 2007

Majelis Pimpinan

ICMI Muda

Pusat

Majelis Pimpinan ICMI Muda ((Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia Muda) Pusat, setelah mengkaji berbagai masukan akhir tahun 2006 dari segenap aktivis, Tim Kerja dan Majelis Pimpinan ICMI Muda, serta mencermati data, informasi dan pandangan dari berbagai sumber, baik tentang perkembangan maupun permasalahan strategis aktual dan faktual yang dialami bangsa Indonesia, umat Islam, dan dunia internasional, khususnya dalam periode tahun 2006, kemudian menghasilkan rumusan-rumusan strategis dalam bentuk dokumen refleksi 2006.

Namun disadari refleksi saja tidak cukup. Pemahaman reflektif menemukan makna dan fungsi sejatinya bagi kehidupan bilamana berhasil ditransformasikan ke dalam bentuk harapan masadepan. Masalalu bukan penanda pemberhentian, melainkan pijakan bagi masadepan.

ICMI Muda menempatkan dokumen refleksi 2006 sebagai pijakan kontekstual dan konseptual dalam perumusan Mozaik Harapan 2007 ICMI Muda. Dalam pandangan ICMI Muda, Mozaik Harapan 2007 ICMI Muda merupakan harapan utama menuju perbaikan sekaligus parameter utama dalam menilai kondisi bangsa Indonesia, kondisi umat Islam, serta kinerja pemerintah Indonesia selama periode tahun 2007.

Setiap bidang kehidupan merangkum spektrum sangat luas. Meski demikian, pada setiap bidang terdapat lokus-fokus yang merupakan simpul utama permasalahan sekaligus simpul utama untuk mengurai solusinya. Mozaik Harapan 2007 ICMI Muda mencakup 8 (delapan) bidang dengan lokus-fokus masing-masing, dimana keseluruhan lokus-fokus dipandang sebagai simpul-simpul utama permasalahan sekaligus solusi strategis bagi bangsa Indonesia, umat Islam, dan pemerintah Indonesia, khususnya untuk periode tahun 2007.

Menyadari pentingnya memulihkan Indonesia dari deraan multi-krisis berkepanjangan, mendorong kebangkitan Indonesia di segala bidang, dan membangun harapan untuk menjadikan Indonesia bangsa yang kompeten dan kompetitif secara global, ICMI Muda dengan Mozaik Harapan 2007 ICMI Muda ini merekomendasikan harapan sekaligus parameter untuk tahun 2007 dengan lokus-fokus masing-masing bidang sebagai berikut:

 ·         Bidang Kepemudaan

1.      Anggaran untuk pemberdayaan pemuda dilokasikan secara proporsional:

a.      besaran totalnya minimal 35% (tigapuluh lima persen) dari APBN/APBD—sesuai proporsi jumlah pemuda terhadap jumlah total penduduk,

b.      peruntukan meliputi khususnya pengentasan buta huruf dan peningkatan tingkat pendidikan pemuda, peningkatan kemampuan dan partisipasi pemuda dalam kepemimpinan, dan pengentasan kemiskinan pemuda,

c.      dari total anggaran untuk pemberdayaan pemuda, dialokasikan sebesar 54% untuk pemuda di pedesaan dan 46% untuk pemuda di perkotaan—sesuai proporsi jumlah pemuda di pedesaan dan di perkotaan.

2.      Meningkatkan perhatian dan dukungan pemerintah dan masyarakat terhadap optimalisasi peran dan potensi pemuda.

·         Bidang Pendidikan

3.      Pemerintah merealisasikan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN/APBD.

4.      Pemerintah menerapkan prinsip keadilan pendidikan:

a.      tidak membedakan perlakuan maupun kebijakan terhadap lembaga pendidikan umum/negeri dengan lembaga pendidikan Islam,

b.      meningkatkan perhatian, dukungan dan subsidi pendidikan bagi lembaga-lembaga pendidikan Islam, termasuk madrasah dan pesantren.

·         Bidang Kesehatan

5.      Berorientasi pada kebijakan yang bersifat proaktif:

a.      berpihak pada pencegahan penyakit, dan

b.      menghindarkan masyarakat dari terserang HIV-AIDS, TBC, dan penyakit akut seperti Flu Burung,

c.      diterapkan tindakan sangat tegas terhadap pelaku free sex, produsen, pengedar dan pemakai narkoba, serta produsen dan pengguna minuman keras.

6.      Eksplorasi pendanaan kesehatan:

a.      peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan,

b.      mewajibkan seluruh perusahaan menyediakan asuransi kesehatan bagi karyawan,

c.      kebijakan pendanaan kesehatan oleh pemerintah agar tidak parsial.

7.      Pemerataan fasilitas dan pelayanan kesehatan untuk seluruh masyarakat

·         Bidang Informasi

8.      Produsen informasi yang berhatinurani:

a.      berpihak pada upaya mewujudkan masyarakat cerdas informasi

b.      meniadakan seluruh bentuk siaran dan tayangan televisi yang bersifat tidak mendidik, tidak mencerdaskan, tidak jujur, dan tidak bertanggungjawab,

c.      maksimalisasi fungsi pengawasan KPI terhadap stasiun penyiaran televisi

d.      denda finansial berdasarkan total kerugian masyarakat pemirsa, diberlakuan terhadap stasiun penyiaran televisi yang oleh KPI dinilai melanggar Undang-Undang Penyiaran,

9.      Konsumen informasi yang berjatidiri:

a.      masyarakat mendorong upaya mewujudkan masyarakat cerdas informasi

b.      masyarakat sadar, cerdas dan bertanggungjawab dalam memilah dan memilih informasi

c.      masyarakat memboikot stasiun penyiaran televisi yang melanggar Undang-Undang Penyiaran.

 ·         Bidang Politik

10.  Para “mantan” pemimpin menunjukkan kepemimpinan yang berketeladanan:

a.      menempatkan diri sebagai pandito bangsa dan umat,

b.      bersikap dan bertindak arif, dewasa, bermartabat, dan sadar diri,

c.      memberi inspirasi dan membangkitkan energi generasi penerus dalam mengembangkan kepemimpinan yang berketeladanan, dan bukan malah mengajarkan citra kekanak-kanakan dalam imajinasi generasi penerus, dan

d.      tidak terjebak romantisme kekuasaan maupun kecengengan politik, antara lain yang dapat mengganggu dinamika kepemimpinan yang tengah berjalan.

11.  Para pemimpin di tingkat nasional maupun lokal bersungguh-sungguh mewujudkan kepemimpinan yang berketeladanan:

a.      membangun dan menjaga hubungan yang harmonis dan sinergis, dengan tidak terjebak dalam ketegangan rivalitas kepentingan politik, serta tidak bersikap dan bertindak yang dapat menimbulkan disharmonisasi hubungan, mempertajam polarisasi kelompok, dan memicu instabilitas pemerintahan,

b.      menjalankan kebijakan secara konsisten dengan komitmen tinggi, dan

c.      mewujudkan keberpihakan pada rakyat secara nyata, dengan tidak membuat kebijakan dan melakukan tindakan yang hanya mengatasnamakan rakyat apalagi mengkhianati rakyat.

·         Bidang Ekonomi

12.  Akselerasi pengentasan kemiskinan:

a.      pemerintah membuka lapangan kerja seluas-luasnya, dan

b.      pemerintah mendorong dan mendukung peningkatan partisipasi dan inisiatif masyarakat dalam pembukaan lapangan kerja.

13.  Penegakan kedaulatan ekonomi bangsa:

a.      menghentikan ketergantungan pada pinjaman luar negeri, dan

b.      menghentikan penjualan aset-aset strategis milik negara ke pihak asing.

·         Bidang Hukum

14.  Pemberantasan korupsi:

a.      penegak hukum tidak tebang pilih dalam memberantas pelaku korupsi

b.      pemerintah mem-back-up kinerja aparat penegak hukum seperti KPK, Kejaksaan Agung, dan Tim Tastipikor,

c.      Mahkamah Agung (MA) mempercepat reformasi birokrasi internal, serta lebih konsisten dalam pengawasan dan penegakan kedisiplinan,

d.      Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap koruptor “kakap”

15.  Penegakan HAM:

a.      menolak seluruh bentuk intervensi asing khususnya terhadap penegakan hukum terkait kasus dugaan terorisme,

b.      memenuhi hak pendidikan masyarakat untuk terbebas dari kebodohan dan untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas,

c.      memenuhi hak kesejahteraan masyarakat untuk terbebas dari kemiskinan dan untuk memperoleh kebutuhan hidup secara layak, dan

d.      memenuhi hak kesehatan masyarakat untuk terbebas dari penyakit dan untuk memperoleh pelayanan kesehatan secara manusiawi,

·         Bidang Internasional

16.  Pemerintah Indonesia memposisikan diri dan mengambil peran aktif strategis sebagai mediator dan fasilitator perdamaian untuk Jazirah Islam,

17.  Pemerintah Indonesia mengintensifkan dan mengoptimalkan langkah-langkah diplomasi internasional demi terwujudnya perdamaian di Jazirah Islam dan perdamaian dunia.

—————————— Bidang Kepemudaan ——————————

Optimalisasi Pemberdayaan Pemuda & Alokasi Anggaran Pemberdayaan Pemuda 35% APBN/APBD

ICMI Muda memandang optimalisasi pemberdayaan pemuda merupakan lokus-fokus utama dan sangat penting bagi pemulihan Indonesia dari deraan multi-krisis berkepanjangan, bagi kebangkitan Indonesia di segala bidang, dan bagi harapan menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang kompeten dan kompetitif secara global. Pemuda merupakan sumber daya manusia strategis yang dapat memperkokoh dan memimpin upaya mewujudkan harapan bersama menuju Indonesia bersatu yang adil-sejahtera dan dinamis-kompetitif. Jika potensinya terolah dan terkelola secara optimal, pemuda akan merupakan sosok produktif, progresif, kreatif dan inovatif, serta bertanggung jawab.

Dalam Profil Pemuda Indonesia 2005 (Menegpora dan BPS), indikator makro kependudukan menunjukkan potensi besar pemuda Indonesia (usia 15 – 35 tahun). Populasi pemuda di Indonesia pada tahun 2004 mencapai 80.659.718 jiwa atau sekitar 37,2% dari keseluruhan jumlah penduduk Indonesia. Terdiri dari 41,13 juta pemuda perempuan dan 39,52 juta pemuda laki-laki. 43,34 juta atau 54% pemuda berada di pedesaan, dan 37,31 juta atau 46% di perkotaan. Rata-rata Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pemuda mencapai 62,73%. TPAK pemuda tertinggi di Provinsi Bali yaitu 73,07%, dan terendah di Nangroe Aceh Darussalam yaitu 56,21%.

Tetapi sangat disayangkan, potensi besar pemuda Indonesia tersebut belum dibarengi pengolahan dan pengelolaan secara baik dan optimal. Dapat dilihat dari masih rendahnya tingkat pendidikan pemuda, rendahnya partisipasi pemuda dalam kepemimpinan, dan masih cukup tingginya angka kemiskinan pemuda.

Dari aspek pendidikan, tingkat pendidikan pemuda di pedesaan sebagian besar hanya sampai SD, yaitu sebesar 55,24%, menyusul SMP 28,15%, dan yang berpendidikan minimal SMA hanya 16,61%. Sementara di perkotaan, prosentase terbesar minimal berpendidikan SMA, yaitu 44,99%, diikuti SMP 28,69%, sementara yang putus sekolah maupun tamat SD 26,32%. Rendahnya tingkat pendidikan pemuda semakin diperparah oleh tingginya disparitas tingkat pendidikan antara pemuda di pedesaan dan perkotaan. Prosentase pemuda buta huruf di pedesaan hampir empat kali lipat dari prosentase pemuda buta huruf di perkotaan. Sebanyak 3 – 4 diantara 100 pemuda di daerah pedesaan adalah pemuda buta huruf, sementara dari 100 pemuda di daerah perkotaan hanya 1 yang buta huruf.

Dari aspek kepemimpinan, partisipasi pemuda dalam tenaga kepemimpinan pada tingkat provinsi rata-rata 30,48%. Di tingkat nasional, seperti di DPR-RI, pemuda belum menunjukkan proporsi keterwakilan yang ideal. Wakil pemuda di DPR-RI hanya 33 orang dari 550 anggota DPR-RI, atau hanya 6%, jauh di bawah proporsi pemuda dalam struktur kependudukan Indonesia yang mencapai 37,2%.

Dari aspek angka kemiskinan, jumlah pemuda miskin sebanyak 12,01% dari populasi pemuda. Angka tersebut relatif sangat tinggi mengingat mereka dalam rentang usia produktif. Pemuda miskin di daerah perkotaan tercatat 4.417.713 jiwa, dimana lebih dari separuhnya atau 2.240.502 jiwa adalah perempuan, sementara di daerah pedesaan jumlah pemuda miskin tercatat sebanyak 5.273.265 dimana juga lebih dari separuhnya atau 2.687.565 jiwa adalah perempuan.

Menyadari besarnya potensi pemuda dan pentingnya pemberdayaan pemuda bagi pemulihan Indonesia dari deraan multi-krisis berkepanjangan, bagi kebangkitan Indonesia di segala bidang, dan bagi harapan untuk menjadikan Indonesia bangsa yang kompeten dan kompetitif secara global, dengan ini ICMI Muda merekomendasikan harapan sekaligus parameter di bidang kepemudaan pada tahun 2007, sebagai berikut:

1.      Alokasi anggaran untuk pemberdayaan pemuda ditetapkan secara proporsional:

a.      besaran totalnya minimal 35% (tigapuluh lima persen) dari APBN/APBD—sesuai proporsi jumlah pemuda terhadap jumlah total penduduk,

b.      peruntukan meliputi khususnya pengentasan buta huruf dan peningkatan tingkat pendidikan pemuda, peningkatan kemampuan dan partisipasi pemuda dalam kepemimpinan, dan pengentasan kemiskinan pemuda,

c.      dari total anggaran untuk pemberdayaan pemuda, dialokasikan sebesar 54% untuk pemuda di pedesaan dan 46% untuk pemuda di perkotaan—sesuai proporsi jumlah pemuda di pedesaan dan di perkotaan.

2.      Meningkatkan perhatian dan dukungan pemerintah dan masyarakat terhadap optimalisasi peran dan potensi pemuda.

—————————— Bidang Pendidikan ——————————

Perlakukan Adil Pemerintah terhadap Lembaga Pendidikan Islam

ICMI Muda memandang terwujudnya prinsip keadilan pendidikan dalam sistem dan kebijakan pendidikan nasional, dimana lembaga-lembaga pendidikan Islam di Indonesia—termasuk madrasah dan pesantren—harus mendapatkan perlakuan adil, merupakan lokus-fokus utama dan sangat penting bagi pemulihan Indonesia dari deraan multi-krisis berkepanjangan, bagi kebangkitan Indonesia di segala bidang, dan bagi harapan menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang kompeten dan kompetitif secara global.

Sesungguhnya perwujudan tujuan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan tujuan sistem pendidikan nasional untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan, menuju terciptanya harapan bangsa Indonesia sebagai bangsa cerdas yang beriman dan bertaqwa, adalah tanggungjawab pemerintah.

Suatu fakta sangat membanggakan bahwa lembaga-lembaga pendidikan Islam di Indonesia telah membantu pemerintah mengemban tanggungjawab besar tersebut. Ribuan madrasah dan pesantren, seperti yang dikelola Muhammadiyah, Nahdatul Ulama (NU), Persatuan Islam (Persis), Alwashliyah, As’adiyah, Darudda’wah wal-Irsyad (DDI), Hidayatullah, dan berbagai organisasi Islam lainnya, telah dan terus memberikan sumbangsih nyata yang sangat besar dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, pembentukan kepribadian bangsa, dan penguatan pondasi moral bangsa.

Tetapi sangat disayangkan, ribuan madrasah dan pesantren tersebut tidak mendapatkan perlakuan adil dalam kebijakan pendidikan nasional. Perhatian, dukungan, dan subsidi dari pemerintah yang diterima madrasah dan pesantren masih sangat rendah, jauh dari memadai, dan tidak sebanding dengan besarnya sumbangsih pendidikan yang diberikannya dalam membantu pemerintah. Jumlah siswa madrasah sekitar 20% dari seluruh siswa di Indonesia, misalnya, tetapi madrasah hanya memperoleh alokasi anggaran sekitar 12% dari total anggaran pendidikan. Begitu pun, alokasi anggaran ke Departemen Agama (Depag) untuk pendidikan sebesar Rp 9 trilliun, Rp 4 trilliun diantaranya untuk gaji guru. Sementara alokasi anggaran untuk Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) mencapai Rp 36 trilliun, tidak termasuk gaji guru yang ditanggung daerah terkait Otonomi Daerah.

Menyadari besarnya sumbangsih pendidikan lembaga-lembaga pendidikan Islam bagi bangsa dan negara Indonesia, dan menyadari pentingnya perlakuan adil dalam sistem dan kebijakan pendidikan nasional, serta menyadari pentingnya pendidikan bagi pemulihan Indonesia dari deraan multi-krisis berkepanjangan, bagi kebangkitan Indonesia di segala bidang, dan bagi harapan untuk menjadikan Indonesia bangsa yang kompeten dan kompetitif secara global, dengan ini ICMI Muda merekomendasikan harapan sekaligus parameter di bidang pendidikan pada tahun 2007, sebagai berikut:

3.      Pemerintah merealisasikan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN/APBD, dan

4.      Pemerintah menerapkan prinsip keadilan pendidikan:

a.      tidak membedakan perlakuan maupun kebijakan terhadap lembaga pendidikan umum/negeri dengan lembaga pendidikan Islam dan pesantren

b.      meningkatkan perhatian, dukungan dan subsidi pendidikan bagi lembaga pendidikan Islam, termasuk madrasah dan pesantren.

—————————— Bidang Kesehatan ——————————

Kebijakan Proaktif, Pendanaan Kesehatan, dan Pemerataan Fasilitas Kesehatan

ICMI Muda memandang terwujudnya kebijakan kesehatan yang bersifat proaktif—berpihak pada pencegahan penyakit—, eksplorasi pendanaan kesehatan oleh masyarakat, perusahaan dan pemerintah, serta pemerataan fasilitas kesehatan untuk masyarakat, merupakan lokus-fokus utama dan sangat penting bagi pemulihan Indonesia dari deraan multi-krisis berkepanjangan, bagi kebangkitan Indonesia di segala bidang, dan bagi harapan menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang kompeten dan kompetitif secara global.

Penyakit HIV-AIDS tumbuh semakin pesat dan tak terkendali di negeri ini. HIV-AIDS telah memasuki kantong-kantong komunitas seperti perumahan-perumahan penduduk, bahkan merasuk sampai pelosok kampung-kampung. Penyakit TBC juga masih menjadi ancaman serius yang tumbuh pesat meski cukup terkendali. Setiap hari terdapat sekitar 150.000 penderita baru TBC di negeri ini. Sementara itu, muncul berbagai penyakit akut seperti Flu Burung. Penanganan kesehatan yang berorientasi pada paradigma pengobatan terhadap penyakit seperti HIV-AIDS, TBC, dan Flu Burung, menghadapi kendala besar. Diperlukan penanganan yang berorientasi pada paradigma pencegahan, atau dengan kata lain lebih berorientasi pada kebijakan kesehatan yang bersifat proaktif.

Dalam hal pendanaan kesehatan, kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan dan hidup sehat relatif masih rendah. Hal ini tidak terlepas dari realitas kemiskinan yang masih dan terus mendera rakyat di negeri ini, dan diperburuk oleh kebijakan pemerintah dalam hal pendanaan kesehatan yang masih cenderung bersifat parsial. Jangan lagi kesadaran terhadap asuransi kesehatan, masih sangat rendah. Termasuk penyediaan asuransi kesehatan bagi para karyawan di berbagai perusahaan, pun masih rendah.

Kondisi kesehatan di negeri ini semakin diperburuk oleh kenyataan bahwa fasilitas kesehatan masih terkonsentrasi di kota-kota bahkan di sentrum-sentrum tertentu. Masyarakat yang berada jauh dari kota maupun sentrum tertentu tersebut kesulitan mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai. Belum lagi obat-obatan yang tersedia bagi masyarakat umum, misalnya, lebih banyak bersifat ala kadarnya.

Menyadari pentingnya kesehatan masyarakat bagi pemulihan Indonesia dari deraan multi-krisis berkepanjangan, bagi kebangkitan Indonesia di segala bidang, dan bagi harapan untuk menjadikan Indonesia bangsa yang kompeten dan kompetitif secara global, dengan ini ICMI Muda merekomendasikan harapan sekaligus parameter di bidang kesehatan pada tahun 2007, sebagai berikut:

5.      Berorientasi pada kebijakan yang bersifat proaktif, yang berpihak pada pencegahan penyakit:

a.      menghindarkan masyarakat dari terserang HIV-AIDS, TBC, dan penyakit akut seperti Flu Burung,

b.      menindak tegas pelaku free sex, produsen, pengedar dan pemakai narkoba, serta produsen dan pengguna minuman keras.

6.      Eksplorasi pendanaan kesehatan:

a.      peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan,

b.      mewajibkan seluruh perusahaan menyediakan asuransi kesehatan bagi karyawan, dan

c.      kebijakan pendanaan kesehatan oleh pemerintah agar tidak parsial.

7.      Pemerataan fasilitas dan pelayanan kesehatan untuk seluruh masyarakat.

——————————— Bidang Informasi ———————————

Masyarakat Cerdas Informasi: produsen informasi yang berhatinurani dan konsumen informasi yang berjatidiri

ICMI Muda memandang bahwa terciptanya hubungan secara cerdas, sadar, dan bertanggungjawab, antara produsen informasi yang berhatinurani dan konsumen informasi yang berjatidiri, merupakan lokus-fokus utama dalam upaya mewujudkan masyarakat cerdas informasi di negeri ini, yang sekaligus sangat berpengaruh terhadap harapan kebangkitan Indonesia di segala bidang dan harapan menjadikan Indonesia bangsa yang kompeten dan kompetitif secara global. Stasiun penyiaran televisi sebagai produsen informasi harus menyajikan tayangan-tayangan yang bersifat mendidik dan mencerdaskan, jujur dan bertanggungjawab, selain menghibur. Sementara masyarakat pemirsa sebagai konsumen informasi harus memiliki, menyadari dan memperjuangkan haknya untuk mendapatkan informasi yang bersifat mendidik dan mencerdaskan, jujur dan bertanggungjawab, selain menghibur.

Mengedepankan televisi menjadi penting dengan menyadari modalitas manusia, terutama anak-anak, dalam menyerap informasi. 83% dari total informasi diserap melalui penglihatan (visual), 11% melalui pendengaran (auditorial), sisanya 6% melalui beragam cara lainnya. Juga bisa diartikan, informasi yang diterima melalui penglihatan mampu diserap sampai 83%, yang diterima melalui pendengaran mampu diserap sampai 11%, dan yang diterima melalui media lainnya hanya mampu diserap sampai 6%. Televisi merupakan media visual sekaligus auditorial. Melalui tayangan televisi, pemirsa sebagai konsumen informasi akan mampu menyerap total sampai 94% informasi yang disuguhkan oleh produsen televisi. Jika tayangan televisi bersifat mendidik dan mencerdaskan, jujur dan bertanggungjawab, selain menghibur, maka itu akan mempotensiasi positif menuju terbentuknya masyarakat cerdas informasi. Jika tayangan bersifat sebaliknya, maka akan mempotensiasi negatif menuju kondisi sebaliknya pula.

Nyatanya, tidak sedikit tayangan televisi bersifat tidak mendidik dan tidak mencerdaskan, tidak jujur dan tidak bertanggungjawab, meski mungkin menghibur. Tanggal 14 Desember 2006, misalnya, Komite Penyiaran Indonesia (KPI) melaporkan delapan stasiun penyiaran televisi swasta ke Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia. Delapan stasiun televisi tersebut, masing-masing TPI, Lativi, antv, TransTV, TV7, Indosiar, SCTV dan RCTI, dinilai oleh KPI melanggar Undang-Undang No.32/2002 tentang Penyiaran—khususnya Pasal 36 Ayat 5 dan Pasal 36 Ayat 6—, dengan menyiarkan materi bermuatan seksual, kekerasan, dan mistik. Laporan KPI itu terkait program yang disiarkan hanya dalam rentang waktu Oktober – Desember 2006, disertai bukti-bukti rekaman yang diantaranya terdapat 14 rekaman program siaran bermuatan seks dan 4 bukti rekaman berisi materi kekerasan. Misal sebelumnya, dengan mengatasnamakan kepentingan publik pemirsa, KPI menyeru Lativi untuk menghentikan penayangan SmackDown.

Itu hanyalah segelintir tayangan yang berhasil dievaluasi dan dieksekusi, tetapi ada lebih banyak lagi tayangan lainnya yang enggan atau gagal dijamah oleh KPI.

Seringkali terdengar bahwa yang paling telak menerima dampak negatif dari tayangan televisi yang bersifat negatif adalah anak-anak dan remaja. Tetapi lebih luas dari segmentasi berdasar usia seperti itu, dampak yang sesungguhnya terjadi adalah penghancuran kecerdasan dan kesadaran generasi secara sistematis, dan dengan demikian berarti penghncuran peran kesejarahan generasi. Sinetron-sinetron yang penuh ratapan akan mengafirmasi lahirnya generasi cengeng, yang seronok akan mengafirmasi lahirnya generasi tak santun, begitu pun yang glamor akan mengafirmasi lahirnya generasi dengan kepedulian sosial yang rendah.

Dan akan menjadi lebih rentan lagi masalahnya dengan adanya monopoli bidang media massa, karena hal itu sangat mungkin mengarah pada monopoli informasi.

Menyadari pentingnya mewujudkan masyarakat cerdas informasi bagi pemulihan Indonesia dari deraan multi-krisis berkepanjangan, bagi kebangkitan Indonesia di segala bidang, dan bagi harapan untuk menjadikan Indonesia bangsa yang kompeten dan kompetitif secara global, dengan ini ICMI Muda merekomendasikan harapan sekaligus parameter di bidang informasi pada tahun 2007, sebagai berikut:

8.      Produsen informasi yang berhatinurani:

a.      berpihak pada upaya mewujudkan masyarakat cerdas informasi

b.      meniadakan seluruh bentuk siaran dan tayangan televisi yang bersifat tidak mendidik, tidak mencerdaskan, tidak jujur, dan tidak bertanggungjawab,

c.      maksimalisasi fungsi pengawasan KPI terhadap stasiun penyiaran televisi

d.      denda finansial berdasarkan total kerugian masyarakat pemirsa, diberlakuan terhadap stasiun penyiaran televisi yang oleh KPI dinilai melanggar Undang-Undang Penyiaran,

9.      Konsumen informasi yang berjatidiri:

a.      mendorong upaya mewujudkan masyarakat cerdas informasi

b.      sadar, cerdas dan bertanggungjawab dalam memilah dan memilih informasi

c.      memboikot stasiun penyiaran televisi yang melanggar Undang-Undang Penyiaran.

——————————— Bidang Politik ———————————

Wujudkan Kepemimpinan yang Berketeladanan

ICMI Muda memandang terwujudnya kepemimpinan yang berketeladanan merupakan lokus-fokus prasyarat utama dan terpenting bagi pemulihan Indonesia dari deraan multi-krisis berkepanjangan, bagi kebangkitan Indonesia di segala bidang, dan bagi harapan menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang kompeten dan kompetitif secara global.

Para pemimpin baik tingkat nasional maupun lokal harus mengembangkan dan mencontohkan kepemimpinan yang berketeladanan. Khususnya keteladanan dalam membangun hubungan yang harmonis dan sinergis, keteladanan dalam menjalankan kebijakan dengan komitmen dan konsistensi tinggi, serta keteladanan dalam mewujudkan keberpihakan kepada rakyat. Para pemimpin seharusnya tidak terjebak dalam ketegangan rivalitas kepentingan politik, yang hanya menimbulkan disharmonisasi, mempertajam polarisasi, dan kemudian memunculkan instabilitas pemerintahan. Begitu pun, para pemimpin tidak seharusnya berperilaku tidak konsisten dan tanpa komitmen, serta tidak melakukan pengkhianatan dengan hanya mengatasnamakan rakyat, yang pada gilirannya hanya akan menimbulkan kebingungan dan ketidakpercayaan masyarakat.

Para “mantan” pemimpin yang telah usai menunaikan tugas kepemimpinan bagi bangsa dan negeri ini, dengan segenap catatan kesuksesan dan kegagalan yang telah diraihnya selama memimpin, seharusnya menempatkan diri sebagai pandito bangsa maupun umat. Tampil secara arif, dewasa, bermartabat, dan sadar diri, khususnya untuk memberi inspirasi dan membangkitkan energi pada generasi penerus dalam mengembangkan kepemimpinan yang berketeladanan. Bukan justru tampil dengan romantisme kekuasaan maupun kecengengan politik untuk mengganggu dinamika kepemimpinan yang tengah berjalan, yang pada gilirannya mengajarkan citra kekanak-kanakan dalam imajinasi generasi penerus.

Sementara para pemimpin bangsa yang tengah mengemban tanggungjawab, terutama pasangan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, sangat penting mengembangkan kepemimpinan yang berketeladanan. Pertama, membangun kepemimpinan yang harmonis dan sinergis. Sebuah contoh memilukan, kasus disharmonisasi yang pernah menimpa duet kepemimpinan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla terkait pembentukan UKP3R. Kedua, menjalankan kebijakan dengan penuh komitmen dan konsistensi. Kasus merebaknya demonstrasi pasca-gempa Yogyakarta oleh para korban bencana alam tersebut, yang menuntut realisasi janji bantuan pemerintah, adalah contoh dari akibat buruk tidak dijalankannya kebijakan pemerintah secara konsisten dan penuh komitmen. Contoh kasus lain, dalam bidang hukum, Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (Ran-PK) tidak jelas juntrung nasibnya. Ketiga, mewujudkan keberpihakan nyata pada rakyat. Peningkatan angka kemiskinan pada tahun 2006 merupakan contoh dari akibat kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat. Kenaikan jumlah penduduk miskin dalam periode Februari 2005 sampai Maret 2006 disebabkan oleh kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM dan harga beras (Kepala BPS, Rusman Heriawan).

Pengaruh positif kepemimpinan yang berketeladanan di tingkat nasional sangat signifikan terhadap kepemimpinan di tingkat lokal. Begitu pun sebaliknya, jika kepemimpinan di tingkat nasional kurang berketeladanan. Tahun 2006 banyak provinsi dan kabupaten/kota telah menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah Langsung (Pilkadal). Sebagian diantaranya berlangsung lancar dan demokratis, namun sebagian lainnya bermasalah. Salah satu yang paling potensial bermasalah adalah ketika tampil bersaing kandidat incumbent, dimana Gubernur dan wakilnya maupun Bupati/Walikota dan wakilnya sama-sama maju dan bersaing. Mereka terjebak dalam ketegangan rivalitas kepentingan politik, yang menimbulkan disharmonisasi, polarisasi yang tajam, dan instabilitas pemerintahan. Tidak sedikit dibarengi perilaku kepemimpinan yang tidak konsisten dan berkomitmen rendah, dimana semua berlomba hanya mengatasnamakan rakyat. Akibat akumulatifnya yang terburuk, selain kepentingan rakyat terbengkalai dan terabaikan, tercipta kebingungan dan ketidakpercayaan masyarakat. Pada tahun 2007 akan berlangsung Pilkadal tingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang lebih banyak lagi.

Menyadari pentingnya mewujudkan kepemimpinan yang berketeladanan—di tingkat nasional maupun lokal—bagi pemulihan Indonesia dari deraan multi-krisis berkepanjangan, bagi kebangkitan Indonesia di segala bidang, dan bagi harapan untuk menjadikan Indonesia bangsa yang kompeten dan kompetitif secara global, dengan ini ICMI Muda merekomendasikan harapan sekaligus parameter di bidang politik pada tahun 2007, sebagai berikut:

10.  Para “mantan” pemimpin menunjukkan kepemimpinan yang berketeladanan:

a.      menempatkan diri sebagai pandito bangsa dan umat,

b.      bersikap dan bertindak arif, dewasa, bermartabat, dan sadar diri,

c.      memberi inspirasi dan membangkitkan energi generasi penerus dalam mengembangkan kepemimpinan yang berketeladanan, dan bukan malah mengajarkan citra kekanak-kanakan dalam imajinasi generasi penerus, dan

d.      tidak terjebak romantisme kekuasaan maupun kecengengan politik, antara lain dengan tidak mengganggu dinamika kepemimpinan yang tengah berjalan.

11.  Para pemimpin di tingkat nasional maupun lokal bersungguh-sungguh mewujudkan kepemimpinan yang berketeladanan:

a.      membangun dan menjaga hubungan yang harmonis dan sinergis, dengan tidak terjebak dalam ketegangan rivalitas kepentingan politik, serta tidak bersikap dan bertindak yang dapat menimbulkan disharmonisasi hubungan, mempertajam polarisasi kelompok, dan memicu instabilitas pemerintahan,

b.      menjalankan kebijakan secara konsisten dengan komitmen tinggi, dan

c.      mewujudkan keberpihakan pada rakyat secara nyata, dengan tidak membuat kebijakan dan melakukan tindakan yang hanya mengatasnamakan rakyat apalagi mengkhianati rakyat.

——————————— Bidang Ekonomi ———————————

Akselerasi Pengentasan Kemiskinan & Penegakan Kedaulatan Ekonomi Bangsa

ICMI Muda memandang pemulihan kondisi ekonomi Indonesia sangat ditentukan oleh akselerasi pengentasan kemiskinan dan penegakan kedaulatan ekonomi bangsa. Dua lokus-fokus saling tak-terpisahkan itu sekaligus akan sangat mempengaruhi harapan kebangkitan Indonesia di segala bidang dan harapan menjadikan Indonesia bangsa yang kompeten dan kompetitif secara global. Pengentasan kemiskinan tak lagi cukup hanya dengan cara-cara normal, tetapi membutuhkan akselerasi. Pada saat bersamaan harus ditempuh berbagai upaya serius untuk menegakkan kedaulatan ekonomi bangsa.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan angka kemiskinan di tahun 2006 kembali melonjak, padahal sejak tahun 1998 sampai 2005 angka kemiskinan terus turun, kecuali pada tahun 2002. Jumlah penduduk miskin tahun 1998 sebesar 49,50 juta (24,23%), tahun 1999 sebesar 47,97 juta (23,43%), tahun 2000 sebesar 38,70 juta (19,14%), dan tahun 2001 sebesar 37,90 juta (18,41%). Tahun 2002 naik menjadi 38,40 juta meski persentasenya turun menjadi 18,20%. Tahun 2003 sebesar 37,30 juta (17,42%), dan tahun 2004 sebesar 36,10 juta (16,66%). Jumlah penduduk miskin pada Februari 2005 sebesar 35,10 juta jiwa (15,97%). Jumlah tersebut meningkat 3,95 juta pada Maret 2006, mencapai 39,05 juta, atau 17,75% dari total jumlah penduduk. Angka kemiskinan 2006 ini pun sebenarnya jauh di bawah angka kemiskinan menurut standar Bank Dunia. Jika digunakan standar kemiskinan Bank Dunia, yakni penghasilan kurang dari 2 US$ per kepala per hari, penduduk miskin di Indonesia lebih 110 juta orang atau sekitar separoh dari total jumlah penduduk.

Kondisi makroekonomi selama tahun 2006 cukup baik, ditunjukkan antara lain dengan inflasi yang relatif terkendali dan nilai tukar rupiah yang membaik. Jika tahun 2005 rata-rata kurs rupiah per dolar Amerika Serikat Rp 9.700, sampai Desember 2006 berkisar Rp 9000-an. Tetapi stabilitas makroekonomi saja tidak cukup untuk meningkatkan kinerja sektor riil. Tahun 2006 sebanyak Rp 210 triliun dana masyarakat terparkir melalui instrumen Sertifikat Bank Indonesia, dan Bank Indonesia harus menyediakan Rp 23 triliun untuk bunga. Implikasinya, sektor riil tidak bergerak, pembukaan lapangan kerja terbatas, dan pengangguran meningkat. Meski pertumbuhan ekonomi menurut pemerintah mencapai lebih 5%, tetapi tiap 1% pertumbuhan ekonomi tahun ini hanya setara dengan pembukaan 48.000 lapangan kerja (Bappenas, 2006). Pengangguran terbuka selama tahun 2006 sebesar 11,1 juta jiwa, didominasi tamatan SLTA sebanyak 4,05 juta jiwa atau 36,4% (Susenas BPS).

Sementara itu, terus berlangsung pelepasan aset-aset strategis milik negara ke perusahaan asing. Maret 2006 pemerintah menunjuk Mobil Cepu Limited, anak perusahaan Amerika Exxon Mobil Indonesia, sebagai lead operator Blok Cepu yang merupakan salah satu sumber migas terbesar Indonesia. Itu menambah panjang daftar sebelumnya, antara lain pengelolaan tambang emas di Freeport dan pengelolaan gas di Blok Natuna Alpha Delta dimana pemerintah hanya mendapat bagi hasil 0%. Pelepasan aset-aset strategis tersebut—yang sebenarnya jika diolah dan dikelola dengan benar akan jadi sumber dana sangat besar bagi Indonesia—berlangsung di tengah kondisi dimana sejumlah besar penduduk Indonesia didera kemiskinan. Kondisi ironis tersebut semakin diperparah oleh tingginya utang luar negeri. Cicilan dan bunga utang luar negeri Indonesia pada tahun 2006 mencapai lebih dari 30% dana APBN.

Pelepasan aset-aset strategis milik negara ke perusahaan asing dan utang luar negeri yang semakin meningkat, tidak sekadar hanya merupakan langkah pragmatis-sporadis perbaikan ekonomi berjangka pendek dan sesaat, tetapi yang sungguh-sungguh mengkhawatirkan adalah karena hal itu merongrong kedaulatan ekonomi bangsa. Jika hal ini terus berlangsung, anak-cucu bangsa ini kelak akan mengutuk kakek-neneknya dari pesisir sebuah negeri yang tergadai.

Menyadari pentingnya percepatan pemulihan kondisi ekonomi bagi pemulihan Indonesia dari deraan multi-krisis berkepanjangan, bagi kebangkitan Indonesia di segala bidang, dan bagi harapan untuk menjadikan Indonesia bangsa yang kompeten dan kompetitif secara global, dengan ini ICMI Muda merekomendasikan harapan sekaligus parameter di bidang ekonomi pada tahun 2007, sebagai berikut:

12.  Akselerasi pengentasan kemiskinan:

a.      pemerintah membuka lapangan kerja seluas-luasnya, dan

b.      pemerintah mendorong dan mendukung peningkatan partisipasi dan inisiatif masyarakat dalam pembukaan lapangan kerja

13.  Penegakan kedaulatan ekonomi bangsa:

a.      menghentikan ketergantungan pada pinjaman luar negeri, dan

b.      menghentikan penjualan aset-aset strategis milik negara ke perusahaan asing.

——————————— Bidang Hukum ———————————

Pemberantasan Korupsi & Penegakan HAM

ICMI Muda memandang pemberantasan korupsi dan penegakan HAM merupakan dua lokus-fokus utama dalam upaya penegakan hukum di negeri ini, yang sekaligus sangat berpengaruh terhadap harapan kebangkitan Indonesia di segala bidang dan harapan menjadikan Indonesia bangsa yang kompeten dan kompetitif secara global. Pemberantasan korupsi dan penegakan HAM membutuhkan keseriusan dan komitmen tinggi di level kebijakan, struktur, maupun kinerja para penegak hukum.

Berbagai pihak menilai penegakan hukum dan HAM sepanjang tahun 2006 cenderung mundur hampir di seluruh tatanan. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, misalnya, secara tegas menilainya “kembali ke titik nol”. Sebagai contoh, dikeluarkannya Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Perkara (SKP3) oleh Kejaksaan Agung atas kasus dugaan korupsi mantan Presiden Soeharto, dan tidak terungkapnya kasus pembunuhan aktivis HAM Munir. Meski demikian, patut dicatat adanya kemajuan cukup berarti dalam penegakan hukum terkait kasus dugaan terorisme, seperti vonis bebas yang akhirnya dijatuhkan bagi Ketua Majelis Mujahidin Indonesia, Abu Bakar Ba’asyir.

Kemunduran penegakan hukum terjadi baik di level kebijakan, struktur, maupun kinerja para penegak hukum. Di level institusional, Mahkamah Konstitusi (MK) yang dibentuk dengan harapan menjadi institusi negara pengawal konstitusi, justru tampil menakutkan dengan telah mencabut kewenangan pengawasan Komisi Yudisial (KY) dan membatalkan UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). MK juga telah mengabulkan uji materiil atas pasal 53 Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Berbagai kalangan menilai hal itu sebagai serangan balik para koruptor atas keberadaan KPK, dan bahwa itu dikabulkan karena sistim yang korup dan memanjakan para pejabat serta elite politik.

Pada bagian lain, Komnas HAM, institusi yang bertugas dan memiliki kewenangan menegakkan HAM, justru bersikap diam dengan membiarkan pemerintah merenggut hak-hak dasar warga negara. Tidak ada penyelidikan dugaan kasus HAM yang dituntaskan 2006.

Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), lembaga yang diamanatkan pembentukannya oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, targetnya pada tahun 2007 sama dengan 2006, yakni menangkap koruptor “kakap”. Pada tahun 2006, yang dijadikan tersangka dan terdakwa oleh KPK didominasi anggota, staf atau rekanan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait perkara korupsi KPU. Di wilayah institusi pengadilan, KPK tercatat hanya mampu mengungkap dugaan korupsi yang melibatkan pegawai level bawah. Berikut beberapa catatan tentang kinerja KPK. Sejumlah 15.861 laporan masyarakat, 96,27% sudah ditelaah, hanya 3000 laporan yang ada indikasi tipikor, 223 diproses lebih lanjut, sisanya diteruskan kepada aparat lainnya. Untuk Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), dari total wajib lapor 111.759 Penyelenggara Negara (PN) sebanyak 57,75% telah melaporkan harta kekayaannya. Adapun laporan gratifikasi sebanyak 129 laporan, temasuk parsel. Jumlah yang dilaporkan Rp 1,4 miliar, AS$ 1.300, Sin$ 47 ribu, serta dalam bentuk barang senilai Rp 331,4 juta. Dari jumlah tersebut, Rp 829 juta, AS$ 650 dan Sin$ 47 ribu ditetapkan sebagai milik negara. Dalam hal perkara, KPK menyelesaikan penyidikan 26 kasus, yang masih tahap penyelidikan sebanyak 35 kasus, yang bergulir di Pengadilan Negeri 11 kasus, banding 1 kasus, dan kasasi 11 kasus. (KPK, Laporan Akhir Tahun 2006).

Dari sisi pengembalian aset uang negara, berhasil disita KPK pada tahun 2006 sebesar Rp 14 miliar. Dari sejumlah itu, hasil barang rampasan, denda dan uang pengganti yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap Rp 25,7 miliar. Namun jika dibandingkan besarnya anggaran yang telah dihabiskan KPK, jumlah uang pengganti tersebut terlalu kecil. Anggaran KPK total sebesar Rp 250 miliar, berasal dari APBN Rp 222 miliar dan hibah Rp 28 miliar, dimana sampai saat ini KPK telah menghabiskan sekitar 75% dari total anggaran Rp 250 miliar itu. (Deputi Informasi dan Data KPK, Syamsa Ardi Samita).

Patut dicatat langkah KPK yang tidak hanya fokus pada masalah penindakan tapi juga pencegahan. KPK menjalin kerjasama dengan berbagai universitas dalam hal pendidikan anti-korupsi, kampanye anti-korupsi, serta pengkajian dan riset. KPK menjalin berbagai kerjasama dengan lembaga sejenis di luar negeri, misalnya dengan Korea Independent Commission Against Corruption dan Badan Pencegah Rasuah Malaysia. KPK juga mencatatkan diri sebagai anggota International Association of Anti Corruption Authorities (IAACA), terhitung sejak pertemuan tahunan pertama IAACA di Beijing, China, 22-26 Nopember 2006 lalu.

Sementara itu, terkait pemberantasan korupsi dan penegakan HAM, kinerja lembaga penegak hukum masih kurang. KPK belum mampu menangkap koruptor “kakap”. Pemerintah belum berperan maksimal dalam pemberantasan korupsi. Mahkamah Agung (MA), yang mencanangkan tahun 2006 sebagai tahun pengawasan, ternyata pada praktiknya bisa diibaratkan pepesan kosong. Untuk MK, dinilai ada kegamangan dalam diri hakim konstitusi untuk memilih antara keadilan dan kepastian hukum.

Menyadari pentingnya upaya penegakan hukum bagi pemulihan Indonesia dari deraan multi-krisis berkepanjangan, bagi kebangkitan Indonesia di segala bidang, dan bagi harapan untuk menjadikan Indonesia bangsa yang kompeten dan kompetitif secara global, dengan ini ICMI Muda merekomendasikan harapan sekaligus parameter di bidang hukum pada tahun 2007, sebagai berikut:

14.  Pemberantasan korupsi:

a.      penegak hukum tidak tebang pilih dalam memberantas pelaku korupsi

b.      pemerintah mem-back-up kinerja aparat penegak hukum seperti KPK, Kejaksaan Agung, dan Tim Tastipikor,

c.      Mahkamah Agung (MA) mempercepat reformasi birokrasi internal, serta lebih konsisten dalam pengawasan dan penegakan kedisiplinan,

d.      Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap koruptor “kakap”

15.  Penegakan HAM:

a.      menolak seluruh bentuk intervensi asing terhadap penegakan hukum khususnya terkait kasus dugaan terorisme, dan

b.      memenuhi hak pendidikan masyarakat untuk terbebas dari kebodohan dan untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas,

c.      memenuhi hak kesejahteraan masyarakat untuk terbebas dari kemiskinan dan untuk memperoleh kebutuhan hidup secara layak, dan

d.      memenuhi hak kesehatan masyarakat untuk terbebas dari penyakit dan untuk memperoleh pelayanan kesehatan secara manusiawi,

 

—————————— Bidang Internasional——————————

Penegakan Kedaulatan & Perdamaian di Jazirah Islam

 

ICMI Muda memandang tegaknya kedaulatan Jazirah Islam dan terciptanya perdamaian di Jazirah Islam merupakan prasyarat mutlak dan berkesinambungan dalam upaya mewujudkan cita-cita kemanusiaan universal. Jazirah Islam meliputi negara-negara Islam maupun negara-negara berpenduduk muslim.

Rangkaian okupasi Dunia Barat terhadap Jazirah Islam menimbulkan tragedi kemanusiaan yang luas dan berkepanjangan. Kondisi Afghanistan yang dicabik-cabik oleh Amerika Serikat, Palestina dan Lebanon yang diporak-poranda pasukan Israel dukungan Amerika, begitu pun ancaman dan rencana Amerika dan sekutunya menyerang Iran, merupakan beberapa contoh tak terpisahkan dari rangkaian okupasi yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan. Okupasi tersebut dilatar-belakangi modus ekonomi, ideologi dan keagamaan, serta berbagai kepentingan politik dalam negeri Amerika Serikat dan sekutunya, dengan memanfaatkan issu pengembangan senjata pemusnah massal maupun issu terorisme dan propaganda anti-terorisme.

Kondisi Irak yang luluh-lantak oleh okupasi pasukan Amerika Serikat dan sekutunya merupakan contoh sangat mengenaskan. Sampai 31 Desember 2006, okupasi Amerika Serikat dan sekutunya di Irak genap 1.384 hari. Hari-hari yang mencekam dan penuh kecaman itu relatif sangat singkat bagi terbunuhnya 655.000 rakyat Irak. 476 orang tewas setiap hari, atau 2,5% rakyat Irak terbunuh akibat okupasi sejak 18 Maret 2003 itu. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tidak mampu berkutik untuk menyelamatkan rakyat Irak dari nafsu pembantaian yang merasuki Amerika Serikat dan sekutunya. Laporan terbaru PBB menyebutkan, dalam periode Juli – Agustus 2006 saja sedikitnya 6.599 rakyat Irak tewas.

Okupasi Amerika Serikat dan sekutunya di Irak tidak hanya menebarkan kematian manusia. Okupasi itu juga menghancurkan salah satu sumber dan pusat peradaban klasik dunia, memutus dan menghapus jejak-jejak sejarah panjang yang gemilang, memberangus cita-cita jutaan anak manusia, dan memporak-porandakan kebersamaan dalam heterogenitas yang indah. Bangsa Irak yang heterogen, terdiri dari Sunni, Syiah, Kurdi, dan non-muslim, berabad-abad hidup berdampingan dengan rukun dan jauh dari konflik sektarian. Konflik sektarian baru merebak sejak okupasi Amerika dan sekutunya ke Irak. Sekretaris Jenderal PBB, Kofi Annan, yang mengakhiri masa jabatannya pada 31 Desember 2006, mengakui bahwa kehidupan warga Irak sejak okupasi itu lebih buruk dibanding pada masa Saddam Hussein berkuasa. Tragedi okupasi Amerika Serikat dan sekutunya di Irak semakin sempurna dengan eksekusi mati Saddam Hussein di penutup tahun 2006. Saddam Hussein tidak luput dari berbagai kekhilafan, namun dalam konteks persatuan dan kesatuan umat Islam global dan kedaulatan Jazirah Islam, eksekusi mati itu menjadi penanda kesempurnaan skenario okupasi Dunia Barat terhadap Jazirah Islam.

Okupasi Dunia Barat terhadap Jazirah Islam tidak hanya di kawasan Timur Tengah dan tidak hanya secara teritorial. Terhadap Indonesia, misalnya. Maret 2006, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Condoleezza Rice memuji kematangan demokrasi Indonesia dalam menangani kemungkinan hadirnya kelompok-kelompok Islam yang disebutnya “garis keras”, sambil berharap dapat bekerjasama memerangi kelompok “garis keras” tersebut, sekaligus menghendaki Indonesia menjadi negara “Islam moderat”. Maret 2006 itu pula, pemerintah dan DPR meratifikasi dan menyetujui menjadi Undang-Undang dua konvensi internasional soal pemberantasan terorisme, yaitu International Convention of the Supression of Terrorist Bombings 1997 dan International Convention of the Supression of the Financing of Terrorism 1999. Juni 2006, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Donald Rumsfeld, seperti juga yang dikehendaki Condoleezza Rice sebelumnya, berupaya meyakinkan pemerintah Indonesia untuk berpartisipasi dan bergabung dalam Proliferation Security Initiative. Sebelumnya, namun tidak terlepas dari berbagai pandangan dan pendekatan Amerika Serikat tersebut, Juli 2005 Perdana Menteri Inggris Tony Blair menyatakan, “Islam merupakan ideologi iblis dengan ciri: ingin mengeliminasi Israel, menjadikan syariat Islam sebagai sumber hukum, ingin menegakkan khilafah, dan bertentangan dengan nilai-nilai leberal.” (BBC News, 16 Juli 2005)

Okupasi Dunia Barat terhadap Jazirah Islam merupakan masalah utama bersama dunia Islam, dan sesungguhnya merupakan masalah utama bersama umat manusia. Menurut hitungan AFP, sedikitnya 2.941 prajurit di pihak Amerika Serikat tewas selama berlangsungnya okupasi di Irak. Sebanyak 92 wartawan dan 37 pembantu wartawan tewas, termasuk 32 wartawan yang terbunuh tahun ini.

ICMI Muda memandang bahwa sesungguhnya Indonesia memiliki potensi besar dan posisi penting untuk mengemban peran strategis bagi terwujudnya kedaulatan dan perdamaian di Jazirah Islam. Indonesia adalah negara berpenduduk muslim terbesar di dunia dan mayoritas. Solidaritas dan kepedulian umat Islam Indonesia sangat tinggi terhadap nasib yang menimpa negara-negara muslim dan umat Islam di berbagai negara. Dan, Indonesia punya peluang memainkan dan mengembangkan bargainning internasional yang diperhitungkan dan menentukan dalam tata dunia baru.

Menyadari pentingnya mewujudkan kedaulatan dan perdamaian di Jazirah Islam, dan menyadari pentingnya peran strategis Indonesia untuk itu, serta dalam rangka mengukuhkan citra global Indonesia sebagai bangsa yang menjunjung tinggi kedaulatan, perdamaian dan cita-cita kemanusiaan universal, dengan ini ICMI Muda merekomendasikan harapan sekaligus parameter di bidang internasional pada tahun 2007, sebagai berikut:

16.  Pemerintah Indonesia memposisikan diri dan mengambil peran aktif strategis sebagai mediator dan fasilitator perdamaian untuk Jazirah Islam,

17.  Pemerintah Indonesia mengintensifkan dan mengoptimalkan langkah-langkah diplomasi internasional demi terwujudnya perdamaian di Jazirah Islam dan perdamaian dunia.

Indonesia, 7 Januari 2007

Majelis Pimpinan ICMI Muda Pusat

 
< Sebelumnya   Selanjutnya >