" />
Skip to content

ICMI Muda

Loading...

"Allah menganugerahkan al hikmah (kefahaman yang dalam tentang Al Quran dan As Sunnah) kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan barangsiapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran (dari firman Allah). QS. Al-Baqarah : 269.

Anda berada disini:    Depan arrow Organisasi arrow Pernyataan Pers arrow Rekomendasi Malino ICMI Muda
Rekomendasi Malino ICMI Muda Buat halaman ini dalam format PDF Cetak halaman ini Kirim halaman ini melalui E-mail
Rabu, 27 Juni 2007

Majelis Pimpinan

ICMI Muda

Pusat

 ————— Sekretariat Jenderal: Jl. Matraman Raya No.91 B-C, Jakarta Timur —————

Rapat Pimpinan Harian Nasional (Rapimhanas) ICMI Muda pada tanggal 26 – 27 Januari 2007 di Hotel Sahid Jaya Makassar dan dilanjutkan tanggal 27 – 28 Januari 2007 di Hotel Celebes Malino, Sulawesi Selatan, dihadiri segenap Pimpinan Harian Majelis Pimpinan ICMI Muda Pusat, serta Pimpinan Inti Majelis Pimpinan ICMI Muda Wilayah dan Ketua Tim Kerja Wilayah ICMI Muda se-Indonesia. Setelah mengkaji secara kritis dalam semangat solutif terhadap berbagai masukan dari peserta Rapimhanas ICMI Muda terkait permasalahan strategis aktual dan faktual bangsa Indonesia, Rapimhanas ICMI Muda mengeluarkan 7 (tujuh) rekomendasi strategis berisi 16 (enambelas) butir rekomendasi yang tertuang dalam Rekomendasi Malino ICMI Muda, sebagai berikut:

Rekomendasi Malino ICMI Muda

Malino, 28 Januari 2007

—————————— Rekomendasi Satu ——————————

Kongres Cendekia Muda Indonesia 2008

ICMI Muda memandang bahwa tahun 2008 merupakan momen resultantif strategis bagi cendekia muda Indonesia untuk bangkit memprakarsai kebangkitan baru Indonesia, kebangkitan dengan semangat zaman Abad 21. Tahun 2008 merupakan momen resultantif strategis, dimana Kebangkitan Nasional genap 100 tahun yang bertepatan dengan Sumpah Pemuda genap 80 tahun.

Kebangkitan Nasional 1908 menyemaikan cita-cita awal kemerdekaan Indonesia. Kongres Pemuda Indonesia 1928 yang melahirkan Sumpah Pemuda menyemaikan cita-cita satu nusa, satu bangsa, satu bahasa: Indonesia. Dengan semangat zaman Abad 20, yaitu semangat kepemudaan, cita-cita pemuda Indonesia awal Abad 20 tentang sebuah Indonesia yang merdeka dan bersatu nusa, satu bangsa, satu bahasa, telah terwujud pada pertengahan Abad 20 silam.

Semangat zaman Abad 21 berbeda dengan Abad 20. Abad 20 digerakkan oleh semangat kepemudaan, Abad 21 digerakkan oleh semangat kecendekia-mudaan.

Cendekia muda Indonesia pada awal Abad 21 kini seharusnya mampu memberi pemaknaan lebih dalam terhadap hasil karya kesejarahan pemuda Indonesia Abad 20, yaitu dengan mendorong kebangkitan baru Indonesia: kebangkitan Indonesia abad 21 dengan semangat kecendekia-mudaan.

Sebagai momen resultantif strategis kesejarahan masalalu, momen 2008 menjadi sangat penting untuk meresultansikan dua kekuatan utama sejarah Indonesia, yaitu: pemuda dan kebangkitan. Lebih luas dari itu, sebagai momen resultantif strategis kesejarahan masadepan, oleh ICMI Muda dipandang bahwa momen 2008 menjadi sangat penting untuk meresultansikan dua kekuatan dunia baru, yaitu: sejarah dan harapan. Sejarah itu berisi keindonesiaan yang disemangati oleh cita-cita kemerdekaan, kebangkitan, dan persatuan, oleh darah dan nyawa para syuhada bangsa, oleh ghirah dan gairah pemuda, dan segenap ikon kesejarahan yang melekatinya. Harapan itu berupa sebentuk “masadepan global bersama” yang diprakarsai oleh kemajuan dan eksplorasi tanpa jeda, teknologi dan kecerdasan tak kenal batas, dan cendekia muda berkesadaran lintas-batas. Dalam pandangan ICMI Muda, sejarah dan harapan lahir dari rahim zaman dimana seluruh ambisi positif beresonansi dan berinterferensi.

Menyadari pentingnya semangat kecendekia-mudaan bagi kebangkitan Indonesia abad 21, pentingnya kebangkitan Indonesia Abad 21 untuk meresultansikan dua kekuatan dunia baru (sejarah dan harapan), pentingnya peran cendekia muda Indonesia awal Abad 21 untuk memberi pemaknaan lebih dalam dan berkesinambungan terhadap hasil karya kesejarahan pemuda Indonesia Abad 20, serta menyadari besarnya tanggungjawab kesejarahan masadepan ICMI Muda bersama seluruh komponen kepemudaan dan kecendekia-mudaan bangsa bagi kebangkitan Indonesia abad 21, maka dengan ini Rapat Pimpinan Harian Nasional ICMI Muda merekomendasikan:

  1.      ICMI Muda hendaknya memprakarsai Kongres Cendekia Muda Indonesia pada tahun 2008, dengan semangat kecendekia-mudaan Abad 21, sebagai kontinuum eksploratif dari semangat Kebangkitan Nasional 1908 dan Kongres Pemuda Indonesia 1928.
  2.      ICMI Muda hendaknya mengajak seluruh komponen bangsa Indonesia untuk bersama-sama mempersiapkan dan menyelenggarakan Kongres Cendekia Muda Indonesia tahun 2008.

—————————— Rekomendasi Dua ——————————

“Kerjasama Kultural” ICMI dengan ICMI Muda

Dalam rangka mewujudkan cita-cita perjuangannya, ICMI Muda perlu menjalin kersajama dan bersinergi dengan seluruh komponen ummat dan bangsa, termasuk ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia).

Pada tanggal 17 Januari 2007 Ketua Presidium ICMI Muda (AM Iqbal Parewangi) bersama Presidium ICMI Muda representasi regional Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara (Ahmad Zakiyuddin) memenuhi undangan Ketua Presidium ICMI (Prof. Dr. Nanat Fatah Natsir) di ICMI Center Jakarta. Dalam pertemuan yang dihadiri Sekjen ICMI tersebut, Ketua Presidium ICMI mengutarakan harapannya agar ICMI dan ICMI Muda dapat menjalin “kerjasama kultural”—istilah “kerjasama kultural”digunakan oleh Ketua Presidium ICMI pada pertemuan tersebut.

Menyadari pentingnya menjalin kersajama dan bersinergi dengan seluruh komponen ummat dan bangsa, Rapat Pimpinan Harian Nasional ICMI Muda dengan ini merekomendasikan:

  1.      ICMI Muda menyambut hangat harapan Ketua Presidium ICMI (Prof. Dr. Nanat Fatah Natsir), yaitu agar ICMI dan ICMI Muda menjalin “kerjasama kultural”.

 

—————————— Rekomendasi Tiga ——————————

Mozaik Harapan 2007 ICMI Muda sebagai Parameter

ICMI Muda memandang bahwa dalam menilai dan menyikapi kondisi bangsa Indonesia, kondisi ummat Islam, dan kinerja pemerintah Indonesia, harus dilakukan secara fair, tidak serta-merta, dan tidak semena-mena. Oleh karena itu dibutuhkan standar yang jelas berupa harapan, solusi, dan parameter, serta proses yang bertanggungjawab berupa dukungan dan pengawalan, baru kemudian penilaian dan penyikapan. Menilai dan menyikapi apalagi menghakimi sesuatu tanpa lebih dahulu memberikan standar yang jelas, dan tanpa proses yang bertanggungjawab, adalah naif dan tidak fair.

Dokumen Mozaik Harapan 2007 ICMI Muda merupakan harapan utama dan solusi strategis dalam memperbaiki sekaligus parameter utama dalam menilai dan menyikapi kondisi bangsa Indonesia, kondisi umat Islam, serta kinerja pemerintah Indonesia selama periode tahun 2007. Mozaik Harapan 2007 ICMI Muda berisi 17 lokus-fokus harapan, solusi, dan parameter strategis terhadap 8 bidang kehidupan keummatan dan kebangsaan: kepemudaan, pendidikan, kesehatan, informasi, politik, ekonomi, hukum, dan internasional. ICMI Muda akan melakukan gerakan secara sinergis untuk mendukung dan mengawal proses mewujudkan berbagai hal tersebut.

Disadari bahwa kehidupan keummatan dan kebangsaan tidak hanya meliputi 8 bidang tersebut. Meski demikian, 8 bidang itu dipandang sebagai bidang strategis yang sangat mendesak untuk disikapi oleh segenap komponen ummat dan bangsa, termasuk ICMI Muda. Juga disadari bahwa setiap bidang kehidupan merangkum spektrum sangat luas. Meski demikian, pada setiap bidang terdapat lokus-fokus yang merupakan simpul utama permasalahan sekaligus simpul utama untuk mengurai solusinya. 17 lokus-fokus dari 8 bidang kehidupan seperti yang termaktub dalam Mozaik Harapan 2007 ICMI Muda, secara keseluruhan dan terpadu dipandang sebagai simpul-simpul utama permasalahan, harapan, sekaligus solusi strategis bagi bangsa Indonesia, umat Islam, dan pemerintah Indonesia, khususnya untuk periode tahun 2007.

Menyadari pentingnya memulihkan kondisi ummat dan bangsa Indonesia dari deraan multi-krisis berkepanjangan, mendorong kebangkitannya di segala bidang, dan membangun harapannya untuk menjadi ummat dan bangsa yang kompeten dan kompetitif secara global; serta menyadari pentingnya standar berupa harapan, parameter, dan solusi strategis yang berlokus-fokus jelas, proses yang bertanggungjawab, dan penilaian dan penyikapan secara fair, terhadap kondisi bangsa Indonesia, kondisi umat Islam, serta kinerja pemerintah Indonesia selama periode tahun 2007; maka dengan ini Rapat Pimpinan Harian Nasional ICMI Muda merekomendasikan:

  1.      Dokumen Mozaik Harapan 2007 ICMI Muda adalah merupakan harapan utama dan solusi strategis dalam memperbaiki sekaligus parameter utama dalam menilai dan menyikapi kondisi bangsa Indonesia, kondisi umat Islam, serta kinerja pemerintah Indonesia selama periode tahun 2007.

 -————————— Rekomendasi Empat ——————————

Penyelesaian Konflik Poso

ICMI Muda memandang bahwa penyelesaian secara menyeluruh dan terpadu terhadap pertikaian antara kelompok kristiani dengan kelompok muslim di Poso harus didasarkan pada tiga prinsip: tindakan berkeadilan, bertujuan kemanusiaan, dan kearifan lokal.

Tindakan keamanan yang tidak berkeadilan, dimana pelucutan persenjataan hanya dilakukan terhadap kelompok muslim sementara kelompok kristiani dibiarkan tetap memiliki persenjataannya, hanya melahirkan perdamaian dan kedamaian semu di Poso. Selama itu terus terjadi, maka tidak ada garansi bagi perdamaian dan kedamaian sejati di Poso. Hal itu bahkan telah digeser ke wilayah konflik baru yang seharusnya tidak perlu terjadi, yaitu kelompok muslim diperbenturkan dengan pasukan TNI/Polri. Perbenturan itu berdampak buruk bagi citra TNI/Polri maupun ummat Islam, dan dapat berakibat buruk terhadap sinergitas yang semakin kondusif dan hubungan yang semakin harmonis antara ummat Islam dengan TNI/Polri dan pemerintah.

Upaya penyelesaian konflik Poso harus didasarkan pada tujuan kemanusiaan sesungguhnya, bukan untuk tujuan “proyek atasnama kemanusiaan”, dan bukan “megaproyek disintegrasi bangsa” yang mengatasnamakan keutuhan bangsa dan negara demi berbagai tujuan lain. Menjadikan Poso sebagai tujuan “proyek atasnama kemanusiaan” maupun tujuan “megaproyek disintegrasi bangsa” akan menguras pembiayaan sosial, moral, dan ekonomi bangsa. Untuk minimalisasi pembiayaan tersebut, perlu segera dilakukan rasionalisasi jumlah pasukan keamanan di Poso dengan melakukan penarikan secara besar-besaran pasukan TNI/Polri dari Poso.

Selain itu, upaya penyelesaian konflik Poso harus didasarkan pada kekuatan dari dalam diri masyarakat setempat. Dengan mengutamakan kekuatan dari luar, selain menguras pembiayaan sosial, moral, dan ekonomi bangsa, juga berpotensi menguras pembiayaan sosial dan moral lokal dengan munculnya berbagai dampak lanjutan dari konflik itu sendiri. Wajah konflik Poso hampir serupa dengan yang terjadi di Ambon, yaitu pertikaian antara kelompok kristiani dan kelompok muslim. Pendekatan kultural palagando dan bakubae dalam penyelesaian konflik Ambon menunjukkan pentingnya menjadikan kearifan lokal sebagai basis penyelesaian konflik-konflik serupa. Konflik Poso membutuhkan penyelesaian berbasis kearifan lokal, antara lain sakompo.

Menyadari pentingnya upaya penyelesaian secara menyeluruh dan terpadu bagi konflik Poso, dan menyadari pentingnya mewujudkan kembali perdamaian dan kedamaian sejati di Poso, Rapat Pimpinan Harian Nasional ICMI Muda dengan ini merekomendasikan:

  1.      Tindakan pelucutan senjata di Poso harus dilakukan secara adil. Hendaknya tidak hanya persenjataan kelompok muslim yang dilucuti, tetapi persenjataan kelompok kristiani pun harus dilucuti.
  2.      Penyelesaian konflik Poso hendaknya didasarkan pada tujuan kemanusiaan yang sesungguhnya, bukan justru pada tujuan “proyek atasnama kemanusiaan” maupun “megaproyek disintegrasi bangsa”.
  3.      Penyelesaian konflik Poso hendaknya berbasis pada kekuatan dari dalam diri masyarakat Poso, dan pada kearifan lokal sakompo.
  4.      TNI/Polri hendaknya segera melakukan rasionalisasi jumlah pasukan keamanan dengan menarik mundur sebagian besar pasukannya dari Poso.
  5.      TNI/Polri dan kelompok muslim hendaknya tidak terpancing dan terjebak skenario yang bertujuan memperbenturkan TNI/Polri dan kelompok muslim.

 —————————— Rekomendasi Lima ——————————

Kearifan Nasional

ICMI Muda memandang bahwa para pemimpin maupun “mantan” pemimpin nasional harus tampil sebagai lokomotif kearifan nasional dengan memberi keteladanan untuk itu dan dengan meneladankan kepemimpinan yang berketeladanan.

Munculnya berbagai wujud “gundah nasional”, antara lain berupa gerakan cabut mandat SBY-JK maupun berbagai seruan delegitimiasi terhadap kepemimpinan SBY-JK, boleh jadi merupakan ekspresi kegundahan rakyat, atau sekadar kegundahan kepentingan sekelompok elit, atau kegundahan kepedulian terhadap rakyat yang kebetulan disuarakan oleh segelintir elit. Namun demikian, “gundah nasional” itu menunjukkan adanya ketidak-beresan baik pada para pemimpin nasional maupun “mantan” pemimpin nasional.

Para “mantan” pemimpin yang telah usai menunaikan tugas kepemimpinan bagi bangsa dan negeri ini seharusnya menjadi lokomotif kearifan nasional dengan tampil arif, dewasa, bermartabat, dan sadar diri. Bukan justru tampil dengan romantisme kekuasaan dan atau kepentingan elitis, yang bertujuan antara lain untuk mencari akomodasi kekuasaan atau untuk sekadar mengusik dinamika kepemimpinan yang tengah berjalan.

Sementara itu, para pemimpin nasional yang tengah mengemban amanah rakyat, terutama pasangan Presiden SBY dan Wapres JK, seharusnya menjadi lokomotif kearifan nasional dengan mengembangkan kepemimpinan yang harmonis dan sinergis, menjalankan kebijakan secara konsisten dan penuh komitmen, serta mewujudkan keberpihakan nyata pada rakyat.

Menyadari pentingnya mengembangkan kearifan nasional bagi bangsa ini, dan pentingnya para pemimpin maupun “mantan” pemimpin nasional tampil sebagai lokomotif kearifan nasional, Rapat Pimpinan Harian Nasional ICMI Muda dengan ini merekomendasikan:

  1.      Para “mantan” pemimpin nasional hendaknya menjadi lokomotif kearifan nasional dengan bersikap dan bertindak arif, dewasa, bermartabat, dan sadar diri, serta tidak terjebak dalam romantisme kekuasaan dan kepentingan elitis, maupun petualangan mencari akomodasi kekuasaan.
  2.      Presiden SBY dan Wapres JK hendaknya menjadi lokomotif kearifan nasional dengan bersungguh-sungguh mengembangkan kepemimpinan yang harmonis dan sinergis, menjalankan kebijakan secara konsisten dan penuh komitmen, dan mewujudkan keberpihakan secara nyata kepada rakyat.

—————————— Rekomendasi Enam ——————————

Pemerintah Jangan Mempermain-mainkan Kebijakan

ICMI Muda memandang bahwa sangat berbahaya jika pemerintah bermain-main dalam pembuatan kebijakan atau pun mempermain-mainkan kebijakan, terutama karena korbannya adalah rakyat banyak.

Berikut empat contoh aktual akibat dari tindakan bermain-main dalam pembuatan kebijakan dan atau tindakan mempermain-mainkan kebijakan. Sebanyak 160-an ribu jemaah haji Indonesia pada musim haji 1427 H lalu ditimpa tragedi kelaparan, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD yang melahirkan tragedi wakil rakyat, ketidakjelasan penanganan dan nasib rakyat korban tragedi lumpur Lapindo, dan tragedi perhubungan yang terjadi secara beruntun.

Menyadari besarnya bahaya yang dapat diakibatkan oleh tindakan bermain-main dalam pembuatan kebijakan dan atau tindakan mempermain-mainkan kebijakan, dan menyadari pentingnya pemerintah bersikap serius dalam melaksanakan kebijakan untuk kepentingan rakyat banyak, Rapat Pimpinan Harian Nasional ICMI Muda dengan ini merekomendasikan:

  1.      Pemerintah hendaknya tidak bermain-main dalam pembuatan kebijakan dan tidak mempermain-mainkan kebijakan.
  2.      Pemerintah hendaknya tidak menerapkan metode belah bambu dalam pelaksanaan kebijakan, yaitu: mengangkat kebijakan yang memberi keuntungan pragmatis politis bersifat parsial, seperti PP 37 Tahun 2006, tetapi sambil menginjak kebijakan untuk kepentingan rakyat banyak, seperti tidak merealisasikan alokasi dana pendidikan sebesar 20% dari APBN/APBD.
  3.      Pemerintah hendaknya bersungguh-sungguh menuntaskan penanganan tragedi lumpur Lapindo, dan menerapkan standarisasi maksimal terhadap sistem penyelenggaraan haji dan pelayanan perhubungan.
  4.      Pemerintah hendaknya menuntut pertanggungjawaban secara tegas, tuntas dan menyeluruh terhadap pihak Lapindo, seluruh pihak yang terkait dengan terjadinya tragedi kelaparan jamaah haji, dan seluruh pihak yang terkait dengan terjadinya tragedi perhubungan, termasuk pihak AdamAir, KM Senopati, dan Perusahaan Jasa Kereta Api.

—————————— Rekomendasi Tujuh ——————————

Special Treatment untuk Daerah Khusus

ICMI Muda memandang bahwa pemberlakuan kebijakan khusus (special treatmen) oleh pemerintah terhadap daerah dengan kondisi khusus, seperti daerah tertinggal, penting terus diperluas bagi kemaslahatan rakyat, bangsa, dan negara Indonesia. Special treatmen perlu diberlakukan bagi kawasan pedalaman yang memperkaya potensi budayanya, maupun daerah perbatasan yang memiliki potensi disintegrasi. Juga, special treatmen perlu diberlakukan bagi daerah yang memberikan kontribusi besar selain dana perimbangan, termasuk daerah-daerah simbol pemersatu seperti Nangroe Aceh Darussalam, Irian Jaya Barat, dan Papua. Selain itu, special treatmen perlu diberlakukan bagi provinsi kepulauan.

Provinsi kepulauan merupakan contoh daerah dengan kondisi khusus, meliputi Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Maluku Utara, Maluku, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Terdapat berbagai pertimbangan strategis untuk diberlakukannya special treatmen terhadap provinsi kepulauan, antara lain: (1) sebagian besar provinsi kepulauan berada pada wilayah perbatasan sehingga rawan terhadap kemungkinan adanya infiltrasi dan intervensi dari luar; (2) ketentuan hukum dalam regulasi nasional belum sepenuhnya mengadopsi secara mutatis mutandis prinsip kepulauan, sehingga kebijakan pemerintah masih tetap berorientasi pada negara kontinental (karakteristik terestrial dan terestrial akuatik), akibatnya provinsi yang memiliki karakteristik akuatik terestrial dengan wilayah laut yang luas masih kurang diperhitungkan; dan (3) lambannya perputaran roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, serta pertumbuhan ekonomi, karena persebaran demografis pada wilayah kepulauan tidak merata.

Sebagai contoh provinsi kepulauan adalah Maluku. Maluku terdiri dari 1.412 pulau, dengan daratan seluas 85.728 kilometer persegi, yang tersebar pada perairan laut seluas 765.272 kilometer persegi (perbandingan darat dan laut 9 : 1). Pulau-pulau di Maluku memiliki karakter pulau kecil dengan ukuran lebih kecil dari 10.000 kilometer persegi, kecuali Pulau Seram seluas 18.625 kilometer persegi dan Pulau Halmahera sekitar 18.000 kilometer persegi. Gugusan pulau-pulau di Maluku termasuk yang terbanyak di dunia.

Menyadari besarnya potensi manfaat dan kemaslahatan bagi rakyat, bangsa, dan negara, dengan pemberlakuan special treatmen terhadap daerah dengan kondisi khusus, Rapat Pimpinan Harian Nasional ICMI Muda dengan ini merekomendasikan:

16. Pemerintah hendaknya memberlakukan special treatmen bagi provinsi kepulauan, daerah simbol pemersatu bangsa dan negara, daerah pedalaman yang memperkaya potensi budayanya, daerah perbatasan yang memiliki potensi disintegrasi, serta daerah yang memberikan kontribusi besar selain dana perimbangan.

Malino, 28 Januari 2007

Majelis Pimpinan ICMI Muda Pusat

 

 

AM Iqbal Parewangi, S.Si.

Ketua Presidium

 

Drs. Bernad Dermawan Sutrisno, M.Si.

Sekretaris Jenderal

 

Mewakili Peserta Rapat Pimpinan Harian Nasional (Rapimhanas) ICMI Muda:

1.      AM Iqbal Parewangi, S.Si. (Ketua Presidium ICMI Muda Pusat)

2.      Drs. Ahyar Anwar, SS., M.Si. (Anggota Presidium ICMI Muda Pusat)

3.      Ahmad Zakiyuddin, S.IP. (Anggota Presidium ICMI Muda Pusat)

4.      Drs. HM. Taufik Fachrudin, MM (Anggota Presidium ICMI Muda Pusat)

5.      Azikin, S.Sos., M.Si. (Anggota Presidium ICMI Muda Pusat)

6.      Drs. Bernad Dermawan Sutrisno, M.Si. (Sekretaris Jenderal ICMI Muda Pusat)

7.      Abd. Rauf Suddin, SH. (Ketua Tim Kerja Steering Commitee Rapimhanas ICMI Muda)

8.      Taufiq Kahar, S.IP. (Ketua Tim Kerja Organizing Commitee Rapimhanas ICMI Muda)

9.      Mediswati, ST. (Sekretaris Tim Kerja Organizing Commitee Rapimhanas ICMI Muda)

10.  Muchsamin, ST. (Bendahara Tim Kerja Organizing Commitee Rapimhanas ICMI Muda)

11.   Ir. Andi Muhammad Aris (Wakil Sekjen ICMI Muda Pusat)

12. Ir. Fatahuddin S. Massinai (Wakil Sekjen ICMI Muda Pusat)

13.  Bahrul Ulum, S.Pd. (Wakil Sekjen ICMI Muda Pusat)

14.  Adi Saputro, S.IP. (Wakil Sekjen ICMI Muda Pusat)

15.  Sakka Pati, SH., MH. (Wakil Bendahara ICMI Muda Pusat)

16.  Rosnaini, SE., MM. (Wakil Bendahara ICMI Muda Pusat)

17.  Drs. Harmaeni el-Hermawan, M.Si. (Ketua Umum ICMI Muda Wilayah Sumatera Utara)

18.  Drs. Makky Yuliawan, SH, M.Si. (Ketua Umum ICMI Muda Wilayah Jawa Barat)

19.  Darul Quthni, S.Ip. (Ketua Umum ICMI Muda Wilayah Banten)

20.  Drs. Mahrus Aryadi, M.Si. (Ketua Umum ICMI Muda Wilayah Kalimantan Selatan)

21.  Syamsul Rizal MI, M.Si. (Ketua Umum ICMI Muda Wilayah Sulawesi Selatan)

22.  Datu Wajar Lamarauna, S.Sos. (Ketua Umum ICMI Muda Wilayah Sulawesi Tengah)

23.  Drs. Anzar ZR Wattimena (Ketua Umum ICMI Muda Wilayah Maluku)

24.  Basnan Said, S.Ag., M.Ag. (Ketua Tim Kerja Wilayah ICMI Muda Sulawesi Barat)

25.  Drs. Bernad Dermawan Sutrisno, M.Si. (Ketua Tim Kerja Wilayah ICMI Muda DKI Jakarta)

26.  Ir. Sukarni (Ketua Tim Kerja Wilayah ICMI Muda Sulawesi Tenggara)

27.  Naskar, ST (Ketua Tim Kerja Wilayah ICMI Muda Kepulauan Riau)

 
< Sebelumnya   Selanjutnya >