" />
Skip to content

ICMI Muda

Loading...

"Allah menganugerahkan al hikmah (kefahaman yang dalam tentang Al Quran dan As Sunnah) kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan barangsiapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran (dari firman Allah). QS. Al-Baqarah : 269.

Anda berada disini:    Depan arrow Organisasi arrow Pernyataan Pers arrow PERNYATAAN SIKAP ICMI Muda MENUNTUT DEMOKRATISASI APBN/APBD
PERNYATAAN SIKAP ICMI Muda MENUNTUT DEMOKRATISASI APBN/APBD Buat halaman ini dalam format PDF Cetak halaman ini Kirim halaman ini melalui E-mail
Rabu, 27 Juni 2007

Majelis Pimpinan

ICMI Muda

Pusat

PERNYATAAN SIKAP ICMI Muda

MENUNTUT DEMOKRATISASI APBN/APBD

Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam Muqaddimah Undang-Undang Dasar 1945, bertujuan “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia”. Upaya mewujudkan tujuan terpenting keberadaan negara dan pemerintahan tersebut kini membutuhkan reformasi di berbagai bidang.

Reformasi politik dari sistem otokrasi ke sistem demokrasi, meliputi penataan kelembagaan politik dan kenegaraan, pemilihan umum yang free and fair, kemerdekaan pers, serta kemerdekaan berpikir dan mengemukakan pendapat, saat ini telah berjalan meski masih harus terus disempurnakan sesuai perkembangan. Akan tetapi reformasi politik tidak serta-merta dapat memajukan kesejahteraan umum bila tidak diikuti reformasi di bidang lainnya, antara lain reformasi birokrasi, reformasi sistem jaminan sosial (social security system), reformasi hukum/penegakan hukum, dan reformasi anggaran/budget.

ICMI Muda memandang bahwa reformasi anggaran/budget dari sistem otokrasi ke sistem anggaran yang demokratis sangat penting dan mendesak dilakukan di negeri ini. Reformasi anggaran/budget meliputi pengurangan anggaran non budgeter (off budget), peningkatan anggaran publik, peningkatan budget berdasar kinerja, dan peningkatan partisipasi publik.

Reformasi anggaran/budget harus terwujud dalam bentuk demokratisasi APBN/APBD. Bahwa anggaran non budgeter harus terus dikurangi sampai terwujud keadaan dimana seluruh anggaran masuk dalam budget (APBN/APBD), sehingga transparan dan akuntabel. Bahwa belanja publik harus terus ditingkatkan secara sistematik sehingga tercapai keadaan dimana belanja publik lebih besar dari atau setidak-tidaknya berimbang dengan belanja aparatur. Bahwa budget berdasar kinerja (performance based budget) harus terus ditingkatkan secara sistematik agar setiap dana yang dikeluarkan terukur benefit-nya bagi kepentingan negara dan rakyat (balance and just benefit between state and society). Bahwa partisipasi publik harus terus ditingkatkan secara sistematik, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan APBN/APBD, sampai distribusi benefit dari budget.

Tetapi, bagaimana mungkin APBN/APBD dapat disebut democratic budget sementara belanja untuk aparatur di Indonesia (berjumlah sekitar 5 juta orang atau 25 juta orang dengan keluarganya) masih jauh lebih besar dibanding belanja untuk 200 juta orang yang bukan pejabat dan aparatur pemerintah? Akibatnya sangat buruk bagi rakyat/publik. Pemenuhan harapan rakyat/publik, sebagai pihak yang seharusnya memperoleh pelayanan maksimal dan terpenuhi hak-hak dasarnya, menjadi semakin terbengkalai dan sangat jauh dari yang dinginkan.

Sebelum tahun 2003, belanja dalam APBN/APBD dikategorisasi dalam Anggaran Rutin dan Anggaran Pembangunan. Dalam Anggaran Rutin dimasukkan gaji, tunjangan, dan biaya lain-lain; sedangkan dalam Anggaran Pembangunan dimasukkan anggaran pembangunan untuk rakyat, dan juga dimasukkan lagi anggaran pembangunan untuk aparatur dan anggaran biaya aparatur untuk pembangunan.

Mulai tahun 2003, format APBD diubah dari Anggaran Rutin dan Anggaran Pembangunan menjadi Belanja Aparatur dan Belanja Publik. Dengan demikian maka jelas anggaran yang dipakai untuk keperluan aparatur (gaji, tunjangan, biaya pelaksanaan tugas) dan anggaran untuk publik (termasuk untuk peningkatan kesejahteraan dan pelayanan publik). Format APBN sampai saat ini belum mengikuti perubahan format APBD tersebut, antara lain karena adanya variabel hutang luar negeri dan lainnya, namun tetap harus diarahkan ke situ. Meski belum berubah, format APBN yang meliputi belanja pemerintah pusat, belanja daerah, subsidi, dan lain-lain, seharusnya juga dapat dilakukan pencermatan secara jelas antara anggaran untuk aparatur dan anggaran untuk publik.

Dengan perubahan format APBD dapat dikatakan bahwa sudah mulai dilakukan reformasi anggaran/budget secara strategis. Sangat disayangkan, dengan format yang telah diubah seperti itu ternyata APBD tetap tidak berpihak kepada rakyat/publik. Data tahun 2005 pada semua APBD provinsi dan kabupaten/kota, misalnya, menunjukkan sekitar 67% anggaran adalah untuk belanja aparatur dan hanya 33% untuk belanja publik. Data tahun 2006 tidak menunjukkan adanya perubahan berarti. Dengan perbandingan anggaran belanja untuk aparatur dan belanja untuk publik yang sangat timpang seperti itu maka tidak pernah ada alokasi dana yang signifikan untuk penanganan kerusakan lingkungan hidup akibat banjir, longsor dan lain-lain, untuk penanganan kelompok terpinggirkan (deprived community), maupun untuk berbagai pelayanan rakyat/publik lainnya.

Terhadap rendahnya anggaran belanja untuk publik, argumen yang selalu digunakan adalah keterbatasan dana. Tetapi argumen tersebut sesungguhnya tidak sepenuhnya beralasan, dan tidak berorientasi solutif. Peningkatan belanja publik dapat dilakukan dengan peningkatan pendapatan negara dan atau efisiensi belanja aparatur.

Sayangnya, efisiensi belanja aparatur demi peningkatan belanja publik sangat enggan dilakukan oleh elit politik maupun elit birokrasi. Kondisi tersebut diperparah oleh tradisi buruk seperti mark-up anggaran. Temuan terbaru hasil studi Tim Indonesia Bangkit maupun Inter-Cafe Institut Pertanian Bogor terhadap Daftar Isian Pelaksanaan Proyek (DIPA) departemen dan lembaga untuk kurun waktu 2004-2006, misalnya, menunjukkan terjadinya penggelembungan anggaran belanja barang dan modal rata-rata 200% sampai 300% pada proses pengadaan barang dan jasa yang berakibat negara berpotensi dirugikan Rp 70 triliun sampai Rp 80 triliun per tahun.

Peningkatan pendapatan negara dengan meningkatkan pendapatan pajak, termasuk melalui pemberlakuan sistem pajak berkeadilan dimana yang mendapat banyak harus membayar lebih banyak sebagai bentuk subsidi silang atau retribusi kekayaan, sudah mulai dicoba dilakukan. Tetapi peningkatan pendapatan negara dengan renegosiasi terhadap perusahaan-perusahaan yang mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya alam Indonesia, bahkan mencobanya pun tidak berani dilakukan.

Penyerahan hak pengelolaan aset-aset strategis milik Indonesia kepada perusahaan asing tidak diiringi renegosiasi. Maret 2006, misalnya, pemerintah menunjuk Mobil Cepu Limited, anak perusahaan Amerika Exxon Mobil Indonesia, sebagai lead operator Blok Cepu yang merupakan salah satu sumber migas terbesar Indonesia, tanpa upaya renegosiasi; dan itu menambah panjang daftar sebelumnya, antara lain pengelolaan tambang emas di Freeport dan pengelolaan gas di Blok Natuna Alfa Delta dimana pemerintah hanya mendapat bagi hasil 0% (nol persen).

Akibatnya buruk bagi rakyat/publik, dimana harapan peningkatan belanja publik melalui peningkatan pendapatan negara sangat sulit terwujud. Bahkan, alih-alih memenuhi harapan meningkatkan belanja publik tersebut, di daerah-daerah dimana eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam dilakukan dengan sangat agresif, seperti Papua, Kalimantan, Riau, dan Aceh, tingkat kemiskinan tertinggi justru terjadi. Dengan kata lain eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam tidak berkorelasi dengan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah, bahkan cenderung mengakibatkan terjadinya pemiskinan lokal.

Setelah mengkaji secara kritis dan komprehensif berbagai hal seperti diuraikan di atas, khususnya hal-hal terkait APBN/APBD, dan dalam rangka menegakkan kedaulatan bangsa sesuai misi gerakan ICMI Muda, maka dengan ini Majelis Pimpinan ICMI Muda Pusat menyatakan sikap sebagai berikut :

1.  ICMI Muda tidak puas terhadap reformasi anggaran/budget, dimana adanya anggaran non budgeter berakibat transparansi dan akuntabilitas lemah, anggaran belanja publik jauh lebih kecil dari belanja aparatur, tidak setiap dana yang dikeluarkan terukur benefit-nya bagi kepentingan negara dan rakyat, serta akses bagi partisipasi publik masih sangat terbatas.

2.  ICMI Muda menilai APBN/APBD telah mengkhianati amanat Muqaddimah UUD 1945, dengan tidak mencerminkan keberpihakan kepada rakyat, peningkatan kesejahteraan umum, dan peningkatan pelayanan publik.

3.  ICMI Muda menuntut demokratisasi APBN/APBD, dan mendesak Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah Republik Indonesia untuk:

a.  menghilangkan anggaran non budgeter sehingga semua anggaran masuk dalam budget (APBN/APBD),

b.      meningkatkan belanja publik menjadi lebih besar dari belanja aparatur,

c.      menerapkan budget berdasar kinerja (performance based budget),

d. membuka akses seluas-luasnya bagi partisipasi publik, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan APBN/APBD, sampai distribusi benefit dari budget.

Jakarta, 28 Februari 2007

 Majelis Pimpinan ICMI Muda Pusat

  

AM. Iqbal Parewangi, S.Si.

Ketua Presidium

  

Drs. Bernad Dermawan Sutrisno, M.Si

Sekretaris Jenderal

AM Iqbal Parewangi                 : 0411-5761-581

Bernad Dermawan Sutrisno      : 081- 2826-3060

 
< Sebelumnya   Selanjutnya >