" />
Skip to content

ICMI Muda

Loading...

"Allah menganugerahkan al hikmah (kefahaman yang dalam tentang Al Quran dan As Sunnah) kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan barangsiapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran (dari firman Allah). QS. Al-Baqarah : 269.

Anda berada disini:    Depan arrow Rubrik arrow Artikel arrow Menolak Utang Luar Negeri, Melepas Jerat Imperialisme
Menolak Utang Luar Negeri, Melepas Jerat Imperialisme Buat halaman ini dalam format PDF Cetak halaman ini Kirim halaman ini melalui E-mail
Kamis, 22 Maret 2007

Oleh : Rokhmat S. Labib, M.E.I.)* 

Meskipun pergantian rezim telah terjadi beberapa kali, namun kondisi perekonomian di Indonesia masih belum banyak mengalami perubahan. Krisis ekonomi yang melanda negeri ini sejak pertengahan tahun 1997 itu masih belum menunjukkan tanda-tanda akan segera berakhir. Ditambah lagi dengan persoalan utang luar negeri yang amat membebani bangsa ini. Meskipun dalam beberapa tahun terakhir mengalami fluktuasi, namun untuk bisa bebas dari utang masih amat jauh.

Pada tahun 2004 utang luar negeri pemerintah berkisar 78,266 miliar dollar. Sedangkan utang swasta pada tahun 2004 berjumlah sekitar 48,403 miliar dollar (Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia, BI, Januari 2004). Dengan utang sebesar itu, pemerintah harus mengeluarkan uang 2,2 miliar dollar untuk membayar bunganya saja. Ditambah dengan pembayaran pokok utang 5,7 miliar dollar, berarti Indonesia harus mengeluarkan 7,9 miliar dollar untuk cicilan utang luar negeri. Dengan dengan asumsi nilai tukar Rp 9.000 per US, berarti pemerintah harus membayar Rp 71,98 triliun.

Sedangkan pada tahun 2005 utang pemerintah berkisar 79,579 miliar dollar. Hampir sama dengan tahun lalu, cicilan pokok dan bunga yang harus dibayarkan sebesar 7,99 miliar dollar. Apabila asumsi nilai tukar Rp 9.000 per US$, berarti anggaran untuk pembayaran utang sebesar Rp 71,98 triliun, dengan rincian Rp 46,84 triliun untuk cicilan utang pokok dan bunganya Rp 25,14 triliun. Beban itu setara dengan 2,8 kali dari pengeluaran pemerintah untuk pendidikan, 10,6 kali pengeluaran pemerintah pusat untuk kesehatan, 32,7 kali pengeluaran perumahan dan fasilitas umum, dan 119,8 kali pengeluaran ketenagakerjaan, serta 27,7 kali pengeluaran untuk lingkungan hidup. Jika dikaitkan dengan anggaran belanja negara APBN tahun 2005 sebesar Rp 394.778,5, berarti lebih dari 19% seluruh penerimaan dalam negeri akan dipergunakan untuk membayar kewajiban utang luar negeri. Jumlah itu belum termasuk utang dalam negeri yang tidak kalah besar. Pada tahun 2005 bunga utang dalam negeri dianggarkan Rp 38.844,5.

Dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya (2003), yakni Rp 84 triliun atau tahun 2002 Rp 108 tirliun, pembayaran utang luar negeri memang mengalami penurunan namun pembayaran utang itu masih sangat berat. Apalagi jika dikaitkan dengan PDB (Produk Domestik Bruto). Tahun 2004, rasio utang pemerintah terhadap PDB diperkirakan sekitar 60,1 persen.

Kebijakan Pemerintah Mengatasi Utang LN

Dari data-data di atas, tampak sekali besarnya utang demikian membebani anggaran. Namun anehnya, hingga kini belum ada perubahan radikal pada pola kebijakan rezim baru. Pemeritahan baru yang saat kampanye dulu menjanjikan perubahan pun masih mempertahankan pola kebijakan rezim sebelumnya. Ini terlihat pada: Pertama, defisit anggaran tetap dipertahankan. Sebagaimana diungkap Ketua Bappenas, Sri Mulyani, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang tahun ini membengkak dari tahun sebelumnya yang 0,8 persen menjadi 1 persen.

Kedua, untuk menutup defisit itu, pemerintah menambah utang, baik utang luar negeri atau dalam negeri dengan menjual obligasi. Sebagaimana dinyatakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Aburizal Bakrie dalam jumpa pers seusai pertemuan Consultative Group on Indonesia (CGI) Kamis (20/1) di Jakarta, untuk menutup defisit Indonesia mendapatkan pinjaman dari negara-negara dan lembaga keuangan multilateral anggota Consultative Group on Indonesia untuk tahun anggaran 2005 sebesar 3,4 miliar dollar Amerika Serikat atau setara dengan Rp 31,127 triliun. Pinjaman reguler CGI itu yang langsung dimasukkan ke APBN 2005 sebesar 2,8 miliar dollar, sisanya (600 juta dollar) dikucurkan tanpa melalui APBN. Pemerintah Indonesia juga mencatat perkiraan awal bantuan khusus CGI untuk pemulihan Aceh dan Sumatera Utara sekitar 1,7 miliar dollar AS.

Menutup anggaran dengan menambah utang jelas akan menimbulkan persoalan lebih besar. Sebab, dengan menambah utang, berarti beban anggaran untuk membayar utang di masa akan semakin besar. Belum lagi ditambah dengan pembayaran utang yang telah jatuh tempo setelah penjadwalan ulang utang Paris Club I, II dan III. Demikian juga dengan pembayaran utang dalam negeri. Karena pemerintah mengandalkan penjadwalan ulang terus menerus, beban berat akan terus dirasakan Indonesia hingga beberapa tahun mendatang.  Ketimpangan distribusi anggaran sosial dalam APBN juga akan terus dialami Indonesia hingga 15 tahun ke depan. Dengan beban rasio pembayaran cicilan utang (ratio debt service) yang tinggi, APBN tidak lagi optimal sebagai pemicu pertumbuhan ekonomi. Jika tidak ada perubahan kebijakan, Indonesia perlu waktu puluhan tahun untuk melunasi  utang luar negeri pemerintahnya. 

Selain utang, cara lain yang ditempuh pemerintah adalah menggenjot pendapatan dari hasil penjualan aset-aset Negara, yang dikenal dengan program privatisasi. Dalam jangka pendek, kebijakan ini memang dapat menambal defisit anggaran. Namun sebagaimana layaknya penjualan, penerimaan anggaran itu pasti diiringi dengan pemilikan aset-aset tersebut. Itu berarti, pemerintah akan kehilangan sumber pendapatannya. Menjadi lebih berbahaya jika pembelinya dari dari perusahaan asing. Meskipun perusahaannya masih berada di Indonesia, namun hak atas segala informasi dan bagian dari modal menjadi milik asing. Bukan hanya labanya tidak masuk ke kas negara dan jatuh ke pemilik barunya di luar negeri, namun ketika merepatriasi labanya dapat menguras devisa.

Kebijakan lain yang juga biasa dilakukan adalah meningkatkan penerimaan pajak dan mencabut subsidi. Seperti kebijakan pemerintah semasa Gus Dur, jumlah penerimaan pajak dalam APBN tahun 2000 nilainya mencapai Rp. 97,78 trilyun dari keseluruhan nilai penerimaan APBN sebesar Rp. 137,69 trilyun. Ini berarti, lebih dari 70% penerimaan anggaran belanja negara diperoleh dari pajak. Kebijakan ini  jelas akan membebani hidup rakyat. Juga, tingkat penyedotan dana yang besar dari masyarakat, baik melalui kenaikan pajak maupun pengurangan subsidi, justru ikut menekan (menghambat) potensi pertumbuhan ekonomi.

Dengan pola kebijakan seperti itu, amat sulit bagi Indonesia lepas dari jerat utang. Padahal dengan tetap menjadi negara pengutang, berarti menjadikan negara ini tergantung pada utang luar negeri, yang pada akhirnya dapat menjerumuskan masa depan bangsa. Setidaknya ada dua dimensi yang saling berkait, yakni dimensi politis dan dimensi ekonomis. Dari sisi politik makna kedaulatan negara ini akan terkikis. Sedangkan dari dimensi ekonomi, negara ini akan tetap terpuruk dalam kemiskinan dan keterbelakangan.

Memahami Utang LN

Indonesia tidak sendiri. Ada banyak negara, terutama negara dunia ketiga (yang merdeka setelah Perang Dunia II) yang terjerat utang. Akibat jeratan utang, negara-negara itu itu pun harus mau menuruti kemauan negara-negara ‘donor’. Yang apabila dicermati, semua syarat-syarat yang dipaksakan itu berujung pada kebangkrutan negara-negara tersebut.

Realitas itu sebenaranya tidak mengherankan. Sebab, transaksi utang-piutang antara negara-negara miskin dengan negara kaya dan lembaga-lembaga multilateral tidak terjadi dalam ruang hampa, namun selalu terjadi dalam suatu konstruksi sosial dan ideologis tertentu, yakni kapitalisme. Sehingga masalah utang LN tidak dapat disederhanakan hanya sebagai suatu fenomena ekonomi biasa.

Dalam konstruksi ideologi, pemberian hutang kepada negara-negara miskin, merupakan cara baru negara-negara kapitalis, utamanya Amerika, untuk tetap melangsungkan penjajahan. Sebagaiman diketahui, pada awal awal abad XX Amerika banyak membantu kemerdekaan negara-negara yang semula menjadi  jajahan Inggris, Perancis, Belgia, Belanda, dan Portugal. Setelah dibantu untuk merdeka, Amerika mengikatnya dengan memberi bantuan dan utang. Agar negara tersebut mempunyai alasan atau justifikasi yang kuat di hadapan rakyatnya dalam mengambil utang dari AS, maka AS merekayasa opini umum mengenai “rencana pembangunan” atau “upaya menumbuhkan ekonomi” di negeri-negeri yang sebelumnya merupakan negara jajahan atau berada di bawah pengaruh negara-negara Barat.

Pembentukan opini ini bertujuan agar penduduk negeri-negeri itu terdorong untuk menyusun rencana pembangunan atau rencana pembangunan ekonomi, yang untuk implementasinya tentu membutuhkan biaya besar. Salah satu yang dijadikan sebagai sumber pemasukannya adalah  utang luar negeri. Melalui utang inilah, akhirnya negara-negara Barat —terutama AS— dapat memaksakan dominasinya atas bangsa-bangsa lain untuk kemudian dieksploitasi guna kepentingan negara-negara imperialisme itu. Inilah teknik penjajahan baru yang memang dirancang untuk menggantikan penjajahan gaya lama berupa pemaksaan dominasi melalui pasukan perang dan kekuatan militer (Abdurrahman al-Maliki, op.cit., hal.8).

Dalam konstruksi inilah utang diberikan oleh negara-negara Barat, khususnya AS, kepada berbagai negara dan bangsa di dunia. Utang adalah sarana negara-negara kapitalis untuk menguasai dan mencengkeramkan pengaruhnya di negeri-negeri itu. Dengan kata lain, utang luar negeri itu sebenarnya bukanlah bantuan –sebagaimana dibahasakan oleh para penguasa, melainkan suatu senjata politik (as-silah as-siyasi) yang ada di tangan negara pemberi utang untuk memaksakan politik dan falsafah hidupnya (kapitalisme) kepada negeri yang mengambil utang.

Pernyataan John F. Kennedy pada tahun 1962 kiranya membuktikan semua itu. Dia menyatakan, “Bantuan luar negeri merupakan suatu metode yang dengan itu Amerika Serikat mempertahankan kedudukannya yang berpengaruh dan memiliki pengawasan di seluruh dunia, serta menopang cukup banyak negara yang jika tidak dibantu sudah pasti akan runtuh, atau beralih ke dalam blok Komunis.” (Magdoff, The Age of Imperialism, hal.117, dalam Dawam Raharjo, Kapitalisme Dulu dan Sekarang, hal. 120).

Oleh karenanya, tak heran bila utang luar negeri dalam berbagai bentuknya  akan selalu menampakan dua ciri utama penjajahan, yaitu pertama, adanya pemaksaan dominasi (fardhu saytharah), dan kedua, adanya eksploitasi (istighlal).

Pemaksaan dominasi nampak sangat jelas dalam bermacam persyaratan (conditionalities) pemberian utang, yang sebenarnya lebih patut disebut sebagai “mengintimidasi dan mencampuri urusan dalam negeri”. Para pemberi pinjaman, baik lembaga-lembaga keuangan multilateral seperti Dana Moneter Internasional (IMF), Bank Dunia, atau bank-bank komersial swasta, hanya akan memberikan pinjaman jika negara yang akan diberi pinjaman bersedia melaksanakann apa yang mereka sebut sebagai “penyesuaian struktural” (structural adjustment), yang pada dasarnya adalah “menyesuaikan kebijakan perekonomian negara yang bersangkutan agar lebih berorientasi dan terintegrasi ke dalam sistem pasar dunia.” Artinya, menyesuaikan diri dengan kehendak sistem pasar dunia yang dominan: sistem perdagangan bebas kapitalis seperti yang berlaku di negara-negara industri maju di Amerika Utara, Eropa Barat, dan Jepang. Itu berarti bahwa negara-negara yang ingin mendapatkan pinjaman dari IMF/Bank Dunia harus melakukan sejumlah “langkah penyesuaian” di dalam negeri mereka, antara lain: devaluasi mata uang, deregulasi sistem perbankan, privatisasi, liberalisasi pasar, peningkatan ekspor, pengurangan konsumsi dalam negeri, pengurangan subsidi sektor publik, pemotongan belanja pemerintah untuk sektor-sektor pelayanan sosial, dan sebagainya dan seterusnya.

Dominasi ekonomi ini seringkali ditambah lagi dengan dominasi dan tekanan politik dari negara-negara pemberi utang. Insiden Atambua yang menewaskan tiga orang pekerja UNHCR dijadikan alasan AS untuk melancarkan embargo dan menyetop bantuan ekonomi, jika Indonesia tidak mampu menyelesaikan kasus itu dengan membubarkan dan mengadili milisi-milisi bersenjata di Timtim. Dalam kunjungannya ke Indonesia beberapa waktu lalu, Menteri Pertahanan AS (saat iti), William Cohen, menyatakan, “Kegagalan mereka menjalankan semua komitmen itu pasti akan memperburuk hubungan Indonesia dengan komunitas internasional. Lebih jauh, hal itu juga akan membahayakan kelangsungan semua bantuan ekonomi kepada Indonesia.” (al-wa’ie, No. 02 Th. I, edisi 1-31 Oktober 2000, hal. 4).

Selain menimbulkan pemaksaan dominasi, utang juga menjadi sarana eksploitasi bagi negara-negara pemberi utang untuk memperkaya diri sendiri. Utang luar negeri sebenarnya hanya untuk menguntungkan negara-negara kreditor. Negara-negara yang mendapat utang tidak mendapatkan apa-apa selain ketergantungan kepada negara-negara penjajah yang semakin menjerat dari hari ke hari.

Keuntungan hasil eksploitasi melalui utang itu memang cukup nyata. Bantuan luar negeri telah membentuk suatu sistem yang luar biasa untuk mengalirkan nilai keuntungan yang diukur melalui pendapatan dan investasi-investasi luar negeri. Misalnya, dari tahun 1970 hingga 1976, negara-negara industri Barat telah mengadakan investasi di luar negeri bernilai US$ 67 miliar dolar, yang US$ 27 miliar dollar di antaranya datang dari Amerika Serikat. Bersamaan dengan itu, negara-negara kapitalis itu menerima pendapatan sebesar US$ 99 miliar dolar dari investasi-investasi itu (yang US$ 42 miliar dolar di antaranya digunakan kembali di luar AS, dan yang US$ 57 miliar dolar kembali ke AS). Ini menunjukkan suatu kelebihan bersih sebesar US$ 32 miliar untuk negara-negara industri itu dan suatu hasil bersih sebesar US$ 30 miliar untuk neraca luar negeri AS (Angka-angka dari Survey of Curent Business, dalam Serge Latouche, Critique de l’imperialisme, hal. 209).

Selain itu, seluruh kredit dan pinjaman itu sendiri —yang diberikan kepada negara-negara berkembang— akan mengalir lagi ke negara-negara pemberi utang dalam bentuk kewajiban utang (pelunasan dan bunganya) dalam jumlah yang lebih besar. Setiap satu dolar yang dikeluarkan negara donor untuk dunia ketiga akan kembali lagi kepada mereka dalam jumlah yang berlipat.

Pada tahun 1983, misalnya, uang yang mengalir dari negara-negara berkembang ke bank-bank swasta di negara-negara industri jumlahnya US$ 21 miliar dollar lebih banyak daripada kredit yang mereka berikan ke negara-negara berkembang. Pada tahun 1984, uang yang mengalir ke negara-negara berkembang, baik dalam bentuk pinjaman maupun kredit, jumlahnya mencapai US$ 85 miliar dolar. Pada saat yang sama, uang yang mengalir balik ke negara-negara industri dalam bentuk pelunasan (cicilan utang) dan bunga adalah sebesar US$ 92 miliar, atau sekitar 108 % dari uang yang sebelumnya mereka utangkan (Rudolf H. Strahm, Kemiskinan Dunia Ketiga: Menelaah Kegagalan Pembangunan di Negara Berkembang, hal. 92-93).

Dari uraian ini, nampak jelas utang luar negeri —sebagai bentuk imperialisme baru— selain disertai syarat-syarat yang menunjukkan dominasi pihak pemberi hutang, juga memang lebih banyak mengabdi untuk kepentingan negara-negara kreditor itu sendiri, bukan untuk kepentingan negara-negara penerima utang. Demikianlah kenyataannya, karena perilaku negara-negara penjajah yang kapitalis memang tak dapat dipisahkan dari persepsi ideologi kapitalisme anutan mereka, yang selalu mementingkan kepentingan diri sendiri dalam setiap aktivitas hidupnya. Mereka tak akan peduli, walaupun utang luar negeri yang mereka berikan akhirnya menimbulkan kemiskinan, kerusakan lingkungan, pengangguran, gejolak sosial, dan kerugian lainnya di pihak penerima bantuan. Yang penting diri sendiri untung. Itulah prinsip mengutamakan kepentingan sendiri (self interest) gaya kapitalisme yang sejak dulu sudah dicanangkan oleh Adam Smith (1723-1790), Bapak Kapitalisme. Adam Smith dalam bukunya The Wealth of Nations (1776) berkata:

Bukanlah dari kemurahan hati tukang daging, tukang bir, atau tukang roti, kita mengharapkan mendapat makanan; melainkan dari penghargaan mereka atas kepentingan diri mereka masing-masing. Kita camkan dalam diri kita, bahwa bukanlah dari rasa kemanusiaan, melainkan dari rasa cinta terhadap diri sendiri; dan tak akan kita berbicara kepada mereka mengenai kebutuhan-kebutuhan kita bersama, melainkan atas dasar laba yang bisa mereka raih.” (Adam Smith, The Wealth of Nations, vol.II (London: J.M. Dent and Sons Ltd, 1960), hal. vii, dalam Bonnie Setiawan, Peralihan ke Kapitalisme di Dunia Ketiga, hal. 20).

Bahaya Utang Luar Negeri

Utang luar negeri mengandung sejumlah bahaya. Abdurrahaman al-Maliki mengungkap lima bahaya besar yang jelas-jelas tampak di depan mata (Abdurrahman al-Maliki, op.cit., hal. 200-207, Bab Akhthar al-Qurudh al-Ajnabiyah): yakni

Pertama, Utang yang diberikan negara-negara kapitalis kepada negeri-negeri miskin —termasuk Indonesia— pada hakikatnya adalah salah satu cara yang ditempuh untuk menjajah secara ekonomi negara-negara yang menerima utang tersebut. Dengan kata lain, negara penerima utang akan dijadikan “sapi perahan” belaka, yang diambil dan disedot segala harta dan kekayaan oleh negara-negara pemberi hutang.

Kedua, sebelum hutang diberikan, negara-negara donor harus mengetahui kapasitas dan kapabilitas sebuah negara yang berutang dengan cara mengirimkan pakar-pakar ekonominya untuk memata-matai rahasia kekuatan/kelemahan ekonomi negara tersebut dengan dalih bantuan konsultan teknis atau konsultan ekonomi. Saat ini di Indonesia, sejumlah pakar dan tim pengawas dari IMF telah ditempatkan pada hampir semua lembaga pemerintah yang terkait dengan isi perjanjian Letter of Intent (LoI) (Roem Topatimasang, Hutang Itu Hutang, hal. 9).

Ini jelas berbahaya, karena berarti rahasia kekuatan dan kelemahan ekonomi Indonesia akan menjadi terkuak dan sekaligus dapat dijadikan sebagai dasar penyusunan berbagai persyaratan (conditionalities) pemberian pinjaman yang sangat mencekik leher rakyat melarat —seperti pemotongan subsidi bahan pangan, pupuk, dan BBM— yang akhirnya hanya menguntungkan pihak negara-negara donor sementara Indonesia hanya dapat gigit jari saja menelan kepahitan ekonomi.

Ketiga, pemberian utang adalah sebuah proses agar negara peminjam tetap miskin, tergantung dan terjerat utang yang makin bertumpuk-tumpuk dari waktu ke waktu. Pada akhir pemerintahan Presiden Soekarno tahun 1966, utang luar negeri Indonesia 2,437 miliar dolar AS. Itu hanya utang pemerintah. Jumlah ini meningkat 27 kali lipat  pada akhir pemerintahan Presiden Soeharto Mei 1998, dengan nilai 67,329 miliar dolar. Pada akhir tahun 2003 utang itu menjadi 77,930 miliar dolar AS. Swasta baru mulai mengutang pada tahun 1981. Pada tahun 1998 jumlah utang swasta sudah mencapai 83,557 miliar dollar.

Keempat, utang luar negeri yang diberikan pada dasarnya merupakan senjata politik (as silah as siyasi) negara-negara kapitalis kafir Barat kepada negara-negara lain, yang kebanyakan negeri-negeri muslim, untuk memaksakan kebijakan politik, ekonomi, terhadap kaum muslimin. Tujuan mereka memberi utang bukanlah untuk membantu negara lain, melainkan untuk kemaslahatan, keuntungan, dan eksistensi mereka sendiri. Mereka menjadikan negara-negara pengutang sebagai alat sekaligus ajang untuk mencapai kepentingan mereka. Dokumen-dokumen resmi AS telah mengungkapkan bahwa tujuan bantuan luar negeri AS adalah untuk mengamankan kepentingan AS itu sendiri dan mengamankan kepentingan “Dunia Bebas” (negara-negara kapitalis). Pada akhir tahun 1962 dan awal tahun 1963 di AS muncul debat publik seputar bantuan luar negeri AS bidang ekonomi dan militer. Maka kemudian Kennedy membentuk sebuah komisi beranggotakan tokoh-tokoh masyarakat, yang diketuai oleh Jenderal Lucas Clay, untuk mengkaji masalah ini. Pada minggu terakhir Maret 1963, komisi itu mengeluarkan dokumen hasil kajiannya. Di antara yang termaktub di sana, bahwa tujuan pemberian bantuan luar negeri dan standar untuk memberikan bantuan adalah “keamanan bangsa Amerika Serikat dan keamanan serta keselamatan ‘Dunia Bebas’.” Inilah standar umum untuk seluruh bantuan ekonomi ataupun militer.

Jadi, tujuan pemberian bantuan luar negeri tersebut sebenarnya bukan untuk membantu negara-negara yang terbelakang, melainkan untuk menjaga keamanan Amerika dan negara-negara kapitalis lainnya, atau dengan kata lain, tujuannya adalah menjadikan negara-negara penerima bantuan tunduk di bawah dominasi AS untuk kemudian dijadikan sapi perahan AS dan alat untuk membela kepentingan AS dan negara-negara Barat lainnya (Abdurrahman al-Maliki, op.cit., hal. 204-205).

Kelima, utang luar negeri sebenarnya sangat melemahkan dan membahayakan sektor keuangan (moneter) negara pengutang. Utang ada yang berjangka panjang dan ada yang berjangka pendek. Yang berjangka pendek, berbahaya karena akan dapat memukul mata uang domestik dan akhirnya akan dapat memicu kekacauan ekonomi dan kerusuhan sosial dalam negeri. Sebab bila hutang jangka pendek ini jatuh tempo, pembayarannya tidak menggunakan mata uang domestik, melainkan terutama harus dengan dolar AS. Padahal dolar AS termasuk hard currency. Maka dari itu, negara penghutang akan tidak mampu melunasi hutangnya dengan dolar AS karena langka, ataupun kalau dipaksakan membeli dolar, maka dolar akan dibeli dengan harga yang sangat tinggi terhadap mata uang lokal, sehingga akhirnya akan membawa kemerosotan nilai mata uang lokal. Adapun hutang jangka panjang, adalah juga berbahaya karena makin lama jumlahnya semakin menggila, yang akhirnya akan dapat melemahkan anggaran belanja negara penghutang dan membuatnya tidak mampu lagi melunasi utang-utangnya. Pada saat inilah negara-negara kreditor akan dapat memaksakan kehendak dan kebijakannya yang sangat merugikan kepada negara penghutang.

Berdasarkan kenyataan ini, jelas sekali bahaya-bahaya besar yang ada dibalik ketergantungan Indonesia terhadap utang luar negeri. AS dalam hal ini, yang mengendalikan lembaga-lembaga keuangan Intemasional seperti Bank Dunia, IMF, maupun CGI, dengan mudah dapat menghancurkan perekonomian negeri-negeri miskin. Selanjutnya mereka memaksakan kepentingan politik dan ekonominya terhadap penguasa —penguasa yang ada di negeri-negeri tersebut. Atau bila perlu menggantikan penguasa secara paksa melalui krisis ekonomi yang mereka rancang, seperti yang terjadi dalam kasus lengsernya Soeharto sesaat setelah IMF dan Bank Dunia membangkrutkan Indonesia lewat krisis moneter dan memaksa Soeharto mundur.

Utang Luar Negeri Perspektif Islam

Berdasarkan bahaya-bahaya yang ditimbulkannya itu, bantuan luar negeri adalah haram menurut syara’, karena:

Pertama, utang luar negeri menjadi sarana (wasilah) timbulnya berbagai kemudharatan, seperti terus berlangsungnya kemiskinan, bertambahnya harga-harga kebutuhan pokok dan BBM, dan sebagainya. Semua jenis sarana atau perantaraan yang dapat membawa kemudharatan (dharar) —padahal keberadaannya telah diharamkan— adalah haram. Kaidah syara’ menetapkan:

Segala perantaraan yang membawa kepada yang haram, maka ia diharamkan

Kedua, bantuan luar negeri telah membuat negara-negara kapitalis yang kafir dapat mendominasi, mengeksploitasi, dan menguasai kaum muslimin. Ini haram dan tidak boleh terjadi. Allah SWT berfirman:

Dan sekali-kali Allah tidak akan menjadikan jalan bagi orang-orang kafir untuk menguasai kaum mu`minin.” (Qs. an-Nisaa` [4]: 141).

Ketiga, bantuan luar negeri tidak dapat dilepaskan dari bunga (riba). Padahal Islam dengan tegas telah mengharamkan riba itu. Riba adalah dosa besar yang wajib dijauhi oleh kaum muslimin dengan sejauh-jauihnya. Allah SWT berfirman :

Dan Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba…” (Qs. al-Baqarah [2]: 275).

Rasulullah Saw bersabda:

Riba itu mempunyai 73 macam dosa. Sedangkan (dosa) yang paling ringan (dari macam-macam riba tersebut) adalah seperti seseorang yang menikahi (menzinai) ibu kandungnya sendiri...” [HR. Ibnu Majah, hadits No.2275; dan al-Hakim, Jilid II halaman 37; dari Ibnu Mas'ud, dengan sanad yang shahih].

Dengan demikian, utang luar negeri dengan segala bentuknya harus ditolak. Kita tidak lagi berpikir bisakah kita keluar dari jeratan utang atau tidak. Yang penting dipikirkan justru harus ada upaya riil untuk menghentikan utang luar negeri yang eksploitatif itu.

Pertama, kesadaran akan bahaya utang luar negeri harus ditumbuhkan. Bahwa utang yang dikucurkan negara-negara kapitalis akan berujung pada kesengsaraan mereka. Selama ini, salah satu penghambat besar untuk keluar dari jerat utang adalah pemahaman yang salah tentang utang luar negeri. Utang luar negeri dianggap sebagai sumber pendapatan, dan oleh karenanya dimasukkan dalam pos pendapatan Negara. Kucuran utang dianggap sebagai bentuk kepercayaan luar negeri terhadap pemerintah. Sehingga, semakin banyak utang yang dikucurkan, semakin besar pula kepercayaan luar negeri terhadap pemerintahan di sini. Demikian juga pemahaman bahwa pembangunan tidak bisa dilakukan kecuali harus dengan utang luar negeri.

Kedua, keinginan dan tekad kuat untuk mandiri harus ditancapkan sehingga memunculkan ide-ide kreatif yang dapat menyelesaikan berbagai problem kehidupan, termasuk problem ekonomi. Sebaliknya mentalitas ketergantungan pada luar negeri harus dikikis habis. Fakta menunjukkan bahwa setelah tiga tahun dibantu IMF, jumlah orang miskin di Indonesia menjadi 50 % dari jumlah penduduk, atau sekitar 100 juta orang. Padahal sebelum krisis ekonomi (tahun 1997) jumlah kaum miskin di Indonesia hanya sekitar 14 % dari jumlah penduduk atau sekitar 22 juta jiwa (Muhidin M. Dahlan (ed), Sosialisme Religius Suatu jalan Keempat?, hal. 41; Suara Muhammadiyah, No. 04, 16-28 Februari 2000).

Kondisi itu tidak aneh. Sebab, sejumlah program yang dicanangkan IMF memang berpotensi menambah jumlah kaum miskin. Program-program yang biasanya diajukan IMF di bidang politik dan ekonomi adalah: (1) Gaji (juga upah buruh) mesti dibekukan (tidak dinaikkan), atau kalau perlu kenaikannya dibatasi dengan undang-undang. Bila ini diterapkan, sementara harga terus membumbung, daya beli masyarakat mengalami penurunan; (2) Bantuan Sosial yang dikeluarkan pemerintah harus dikurangi. Akibatnya tarif layanan kesehatan RS milik pemerintah melonjak. Demikian juga biaya pendidikan;  (3) Subsidi bahan makanan pokok (sembako) dan BBM harus dihilangkan. Apabila subsidi harga pangan dan BBM dihilangkan, harga-harga kebutuhan okok naik. Yang paling menderita tentu penduduk miskin; (4) Merosotnya nilai mata uang. Kondisi ini akan menyebabkan ekspor besar-besaran dan menurunnya konsumsi dalam negeri. Pasar dalam negeri akan mengalami kelangkaan barang akibat ekspor berlebihan. Langkanya barang, jelas dapat melambungkan harga. Yang paling menonjol adalah kenaikan harga barang-barang impor (minyak tanah, bensin, bahan pangan, dan lain-lain); (5) Liberalisasi ekonomi terhadap pihak luar negeri. Kebijakan ini akan memberi kesempatan kepada perusahaan-perusahaan multinasional untuk melebarkan sayapnya di sini. Akibatnya, bukan saja keuntungan besar yang mengalir ke luar negeri, namun juga dapat mematikan perusahaan lokal. Tentu saja hal ini akan dapat memancing kerusuhan sosial yang ujung-ujungnya akan membuat rakyat menderita. Apalagi dalam penerapan kebijakan pemerintah ini, tak jarang dibarengi dengan politik represif atau kekuatan militer yang kejam (Rudolf H. Strahm, Kemiskinan Dunia Ketiga: Menelaah Kegagalan Pembangunan di Negara Berkembang, hal. 99).

Ketiga, menekan segala bentuk pemborosan negara, baik oleh korupsi maupun anggaran yang memperkaya pribadi pejabat, yang bisa menyebabkan defisit anggaran. Telah banyak diketahui, sebagian dari utang luar negeri itu mengendap dalam rekening dan proyek-proyek yang berbau korupsi. Diperkirakan 30% utang luar negeri Indonesia dikorupsi oleh pejabat Orde Baru, dengan sepengetahuan lembaga internasional pemberi utang. Proyek-proyek pembangunan ekonomi yang tidak strategis dalam jangka panjang, tidak sesuai dengan kebutuhan rakyat Indonesia, dan semakin menimbulkan kesenjangan sosial harus dihentikan.

Keempat, melakukan land reform dengan menghidupkan kembali tanah-tanah mati (ardlul mawat) untuk membangun sector pertanian khususnya produk-produk pertanian seperti beras, kacang, kedelai, tebu, kelapa sawit, peternakan dan perikanan yang masuk sembako. Dan memberdayakan lahan maupun barang milik negara dan umum (kaum muslimin) seperti laut, gunung, hutan, pantai, sungai, danau, padang rumput, pertambangan emas, minyak, timah,
tembaga, nikel, gas alam, batu bara dan lain-lain.

Kelima, memutuskan import atas barang-barang luar negeri yang diproduksi di dalam negeri, agar ketergantungan pembayaran dalam bentuk mata uang asing diminimalisasi, dan membatasi import dalam bentuk bahan mentah atau bahan baku yang diperlukan untuk industri dasar dan industri berat yang sarat dengan teknologi tinggi.

      Keenam, memperbesar ekspor untuk barang-barang yang bernilai ekonomi tinggi, dengan catatan tidak mengganggu kebutuhan dalam negeri dan tidak memperkuat ekonomi dan eksistensi negara-negara Barat Imperialis.

Ketujuh, mengangkat para pemimpin yang ikhlas, yang benar-benar memperhatikan kondisi rakyatnya, memperjuangkan kesejahteraan dan kemuliaan mereka, serta mengatur kehidupan rakyatnya itu dengan hukum-hukum yang diridhai Allah SWT.

Namun semua upaya ini hanya akan dapat berhasil dengan gemilang, tidak akan dapat mengantarkan umat menuju puncak keridhaan Allah SWT yang abadi, selain dengan menegakkan risalah Islam secara total dengan jalan menegakkan Khilafah Islamiyah yang bertanggung jawab menegakkan risalah Islam dan menyebarluaskan Islam ke seluruh pelosok dunia.

Wallah a’lam bi al-shawab.

)*   Dewan Pakar Bidang Ekonomi ICMI Muda Pusat / Anggota Dewan Pimpinan Pusat Hizbut Tahrir Indonesia

 
< Sebelumnya   Selanjutnya >