" />
Skip to content

ICMI Muda

Loading...

"Allah menganugerahkan al hikmah (kefahaman yang dalam tentang Al Quran dan As Sunnah) kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan barangsiapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran (dari firman Allah). QS. Al-Baqarah : 269.

Anda berada disini:    Depan arrow Rubrik arrow Artikel arrow Selintas Konsep Sistem Ekonomi Alternatif
Selintas Konsep Sistem Ekonomi Alternatif Buat halaman ini dalam format PDF Cetak halaman ini Kirim halaman ini melalui E-mail
Kamis, 22 Maret 2007

Oleh : DR.-Ing. Fahmi Amhar

Sistem ekonomi Kapitalis

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia saat ini bukanlah sekedar kesalahan Era Orde Baru Rezim Suharto, namun adalah kesalahan kita semua, termasuk para cendekiawan dan alim ulama, yang telah sekian lama mendiamkan berjalannya suatu sistem ekonomi yang tidak memiliki hati nurani dan oleh karena itu tidak manusiawi.  Sistem ini didasarkan pada tiga pilar utama, yaitu: (1) sistem moneter "flat money", di mana suatu mata uang tidak dijangkarkan kepada suatu benda riil yang berharga seperti emas/perak, sehingga akibatnya dia bisa seketika naik turun mengikuti spekulasi di pasar valas dan pasar modal; (2) sistem perbankan ribawi, di mana uang harus bertambah banyak hanya karena faktor waktu, tanpa memperdulikan situasi dan "output" usaha, sehingga memacu intransparansi perbankan, kredit macet dan pada gilirannya mengekang investasi; dan (3) sistem distribusi yang tidak fair, yang memungkinkan segelintir orang menguasai sumber daya yang sangat besar, baik itu berupa HPH atau monopoli.   Sistem ini juga sudah salah sejak dari paradigmanya, sebab melupakan banyak aspek non-kuantitatif dalam tinjauannya, misalnya kecenderungan manusia dalam memuja sesuatu (naluri beragama), sikap peduli sosial sampai dengan sikap-sikap irrasional manusia.

Sistem ekonomi kapitalis inilah yang lazim terpakai di dunia saat ini, serta diajarkan di sekolah-sekolah, termasuk di negeri-negeri muslim.  Dan kaum muslimin umumnya "menelan" bulat-bulat sistem tersebut sebagai suatu kebenaran sains yang universal, karena umumnya mereka kurang kritis terhadap sistem tersebut, serta tidak pernah melihat kemungkinan adanya suatu sistem alternatif.  Padahal di dunia Barat, semakin hari semakin disadari, bahwa sistem itu dalam jangka panjang pasti membawa masyarakat ke lembah kehancuran, baik itu melalui hancurnya lingkungan hidup  ketimpangan antara negara maju dan berkembang, atau crash ekonomi yang bisa menenggalamkan sebuah superpower hatta itu Amerika Serikat sendiri .  Pendek kata sistem ini pasti menuju kehancuran, baik dia dijalankan oleh orang-orang yang bermoral maupun apalagi oleh mereka yang tidak bermoral.  Karena itu dunia sekarang sedang mencari sebuah sistem alternatif.

Sistem Ekonomi Alternatif

Islam ternyata adalah sebuah agama yang unik, sebab dia tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan khaliqnya, namun juga hubungan antar manusia (bukan cuma antar sesama muslim), bahkan sampai ke yang sedetail-detailnya.  Dalam hal ini, aqidah Islam membedakan antara 2 aspek ekonomi: ilmu ekonomi dan sistem ekonomi. 

Ilmu ekonomi berurusan dengan soal bagaimana suatu barang atau jasa diproduksi, misalnya teknik manufaktur, manajemen atau pengembangan sumber daya baru.  Secara umum, Islam tidak mengatur tentang produksi barang atau jasa, dan tidak melihatnya sebagai sumber dari problema ekonomi suatu masyarakat.

Sistem ekonomi mengurusi soal-soal pemuasan kebutuhan dasar tiap individu di dalam masyarakat, dan ini harus didasarkan semata-mata dari fikrah Islamiyah.  Jadi faktor-faktor yang mengakibatkan sirkulasi kemakmuran di dalam masyarakat adalah subyek dari sistem ekonomi Islam, yakni meliputi: Pertama, kepemilikan; kedua: pemindahan hak milik; dan ketiga: distribusi kemakmuran di antara individu.

Kebijaksanaan sistem ekonomi ditujukan untuk menyiapkan keseimbangan dan kesempatan di dalam masyarakat.  Islam mengatur urusan ekonomi ini sedemikian rupa sehingga menjamin pemuasan semua kebutuhan dasar setiap individu secara sempurna, serta memungkinkan untuk memuaskan kebutuhan mewah mereka sejauh mungkin.

Kebutuhan dasar adalah yang melindungi kehidupan dan kehormatan manusia, seperti pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan dasar dan pendidikan (di mana yang diutamakan adalah ilmu-ilmu "fardhu", yakni untuk amalan yang fardhu pula).  Segala hal yang di atas kebutuhan dasar ini disebut kebutuhan mewah, dan setiap manusia bebas untuk mengejarnya sepanjang sesuai dengan hukum Islam.

Tentang hal kepemilikan, Islam mengatur sedemikian rupa, sehingga memungkinkan individu untuk memuaskan kebutuhannya seraya tetap menjaga hak-hak masyarakat.  Maka Islam mengharamkan prostitusi, produksi maupun penjualan khamr serta riba sebagai cara untuk memperoleh penghasilan, karena ini akan membawa kehancuran masyarakat.  Islam mendorong kompetisi dan menjamin kesempatan yang benar melalui pelarangan monopoli atau eksploitasi ekonomi.

Lebih dari itu, sistem ini membuka sejumlah besar jalan memperoleh penghasilan, seperti manufaktur, jual beli, profesi berorientasi jasa seperti dokter, tukang, guru dsb.  Islam mewajibkan setiap orang yang mampu (sehat, normal) untuk memenuhi kebutuhannya sendiri serta kebutuhan orang yang di bawah tanggung jawabnya, seperti anak-anaknya, orang tuanya (yang telah renta), atau orang lain yang tergantung padanya.

Bagi mereka yang tidak mampu memenuhi kebutuhannya, negara (khilafah) mengurusinya dengan kekayaan yang terkumpulkan dari zakat yang dibayarkan oleh rakyat.  Karena itu, Islam menjamin hak-hak dan kehormatan setiap individu di dalam masyarakat, dan tidak melihatnya sebagai problem ekonomi yang harus dipecahkan, selama masih ada seseorang individu yang kebutuhan dasarnya belum terpenuhi.

Oleh karena itu sistem ekonomi Islam memiliki tiga asas yang harus ada pada suatu masyarakat islami, yakni ketaqwaan individu, opini masyarakat yang islami, dan peran negara dalam menegakkan aturan-aturan islam.

Pemindahan hak milik adalah salah satu kunci dalam sistem ekonomi.  Islam mendorong pemberian shadaqah, hibah, pinjaman nir riba (qardhul hasan) dan sejenisnya.  Ia juga melarang penumpukan kekayaan, pemborosan atau pembelanjaan untuk mengejar hal-hal yang haram.  Ia juga memberikan pedoman umum untuk kontrak tukar menukar barang serta berbagai bentuk muamalah (seperti mudarobah, musyarakah dsb.) yang selalu cocok kapan saja dan di situasi apapun.  Islam juga mengijinkan warga dari khilafah, baik lelaki maupun wanita, baik muslim maupun kafir dhimmy untuk mengejar keuntungan dalam jalan yang bebas hambatan dan memuaskan kebutuhan mereka tanpa harus mengakibatkan ekploitasi ataupun korupsi yang ditimbulkan dari aktifitas mereka.

Distribusi kemakmuran di dalam masyarakat adalah suatu faktor kritis dalam menentukan kecukupan sumber daya bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka.  Islam menentukan hak milik semua barang sebagai salah satu dari tiga jenis: milik umum, milik pribadi atau milik negara.

Barang milik umum meliputi sumber-sumber air, udara, energi, mineral, hutan dan sejenisnya yang berjumlah besar dan menjadi hajat hidup orang banyak.  Juga barang-barang yang secara alami tidak bisa jadi milik pribadi, seperti sungai, laut ataupun jalan-jalan, yang tanpa eksistensinya masyarakat akan mengalami degenerasi.  Barang-barang ini tidak bisa dimiliki pribadi; sebagai gantinya, negara mengelola instalasi, produksi, perawatan serta penjualan manfaatnya.  Kekayaan yang didapat dari itu digunakan untuk umum, seperti air, gas, listrik, transportasi umum serta fasilitas seperti taman, sekolah, rumah sakit serta fasilitas umum lainnya yang bebas bea.

Barang milik pribadi adalah yang didapat individu melalui hasil keringatnya sendiri, atau ia terima sebagai shadaqah, hibah, warisan dan sejenisnya.  Ini meliputi rumah, mobil, peralatan rumah tangga, uang, bisnis dan sejenisnya.  Setiap individu bebas untuk melakukan apa saja dengan hak miliknya itu, sepanjang sesuai dengan syari'ah.  Hak milik pribadi bisa diperoleh baik lelaki maupun wanita, atau anak-anak dengan hak yang sama atasnya.

Barang milik negara adalah yang diperuntukkan negara dan diperlukan untuk menjalankan tugasnya.  Ini meliputi perlengkapan hankam, gedung-gedung kantornya, serta industri berat yang diperlukan untuk membangun infrastruktur bagi masyarakat, atau yang akan memerlukan modal yang sangat besar tanpa harapan untung dalam jangka pendek.  Hak kepemilikan ini ditetapkan oleh hukum Islam, dan tidak bisa diubah.  Maka suatu barang yang merupakan barang milik umum atau milik pribadi, tidak bisa "dinasionalisasi" menjadi milik negara, demikian juga, milik negara atau milik umum tidak bisa menjadi milik pribadi.  Islam menjamin bahwa hak-hak semua individu dilindungi dan masyarakat secara keseluruhan mendorong seseorang untuk berpenghasilan dan hidup dalam keamanan.

Dengan pendekatannya terhadap problema ekonomi ini, Islam secara jelas membedakan dirinya dengan ideologi-ideologi buatan manusia seperti komunisme atau kapitalisme.  Kedua ideologi ini gagal dalam membedakan antara kebutuhan dasar dan kebutuhan mewah dari seseorang.  Komunisme berusaha memuaskan kebutuhan semua orang secara sama, menekan hak mereka untuk memiliki barang milik pribadi, serta melupakan perbedaan dalam kebutuhan mewah dari tiap orang.

Kapitalisme, meskipun mendorong individualisme, melupakan individu secara lengkap bila mengukur kesusksesan ekonomi, yang hanya melihat bagaimana meningkatan jumlah total dari kemakmuran masyarakat  (GNP atau Income per capita).  Mereka melihat problem ekonomi sebagai salah satu keterbatasan sumber daya, sedangkan kebutuhan dasar tiap individu tidak mendapatkan prioritas dibanding kebutuhan mewah dari orang lain.  Maka, kita bisa menemukan sejumlah besar orang di negeri-negeri kapitalis, yang tidak memiliki makanan, pakaian, tempat tinggal, sementara orang lain memiliki sejumlah rumah sekaligus, atau tabungan jutaan dollar dan setiap hari memberikan kepada anjingnya makanan mewah.  Di bawah sistem ekonomi Islam, yang pernah dipraktekkan selama beberapa abad, semua warga negara khilafah, baik muslim maupun non muslim, mendapatkan jaminan atas hidup dan kehormatannya, serta barang siapa menginginkan mengejar kebutuhan mewahnya, ia tidak dihambat.

Sistem Masyarakat Baru

Sistem ekonomi Islam sebagai alternatif hanya bisa bila sistem masyarakat Islam juga dijalankan.  Namun dengan invasi sistem ekonomi kapitalis ke negeri-negeri muslim sejak akhir abad-19, dan kekalahan negara khilafah, maka situasi ekonomi dari kaum muslimin di seluruh dunia mulai ambruk hingga situasi seperti dewasa ini.  Karena itu, kembali pada implementasi sistem ekonomi Islam, sebagai bagian dari Sistem Islami Total, adalah satu-satunya cara yang akan menjawab krisis ekonomi dewasa ini.

Dengan demikian "pembangunan secara Islam" tidaklah sekedar pembangunan dengan titik berat bidang ekonomi yang nanti hasilnya akan dipakai untuk yang lain, karena Islam harus dijalankan secara kaffah dan serentak.  Sistem ekonomi tidak bisa berjalan dengan sempurna bila sistem politik atau sistem sosial terganggu, dan ini semua juga tidak akan berfungsi bila sistem ibadah tidak ditegakkan.  Karena semua sistem ini berakar pada fikrah islamiyah, yang intinya adalah aqidah Islam, maka pemahaman aqidah yang benar di masyarakat adalah titik awal bagi pembangunan dan kebangkitan suatu masyarakat Islam.  Dan kenyataan, Nabi tidak memulai langkah perjuangannya dalam membangun ummat dengan suatu ide-ide ekonomi, namun dengan mengajak manusia pada pemahaman aqidah yang benar.  Karena dengan meyakini aqidah yang benar itu, manusia bisa mendapatkan guideline yang benar (yakni dari Allah) tentang bagaimana cara membangun yang benar, cara membangun yang disiapkan oleh Sang Pencipta Yang Maha Tahu kondisi manusia yang akan melakukan dan menikmati hasil-hasil pembangunan tersebut.

Exit Action

Dengan demikian, saat ini ada keperluan mendesak adanya lembaga-lembaga studi yang mengadakan kajian tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan penerapan sistem ekonomi Islam.  Sedang berbagai usaha-usaha riil sekarang, baik itu berupa pembuatan lembaga Baitul Maal wat Tamwil, Distribusi Sembako melalui masjid, dsb., hanyalah usaha pertolongan sementara, sampai kesadaran ummat kembali lagi untuk menerapkan sistem yang benar sebagai solusi dari segala masalah kehidupan, yang memberi manfaat bagi seluruh alam.

 
< Sebelumnya   Selanjutnya >