" />
Skip to content

ICMI Muda

Loading...

"Allah menganugerahkan al hikmah (kefahaman yang dalam tentang Al Quran dan As Sunnah) kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan barangsiapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran (dari firman Allah). QS. Al-Baqarah : 269.

Anda berada disini:    Depan arrow Rubrik arrow Artikel arrow Myth of the Bad Scientists
Myth of the Bad Scientists Buat halaman ini dalam format PDF Cetak halaman ini Kirim halaman ini melalui E-mail
Kamis, 22 Maret 2007

Oleh: Pradana Boy ZTF

Dalam sejarah perkembangan sains, seringkali disebutkan bahwa pada abad pertengahan, pernah terjadi perselingkuhan antara penguasa dan ilmuwan. Kondisi itu kemudian populer dengan istilah myth of the bad scientists. Mitos ilmuwan durhaka adalah sebuah konteks di mana para ilmuwan bersatu padu dalam memproduksi gagasan-gagasan yang justru memihak penguasa. Sederhananya, apa yang dilakukan oleh para ilmuwan adalah melegitimasi setiap tindakan penguasa, sehingga tindakan itu terkesan ilmiah dan bisa dipertanggungjawabkan.Fakta sejarah ini menarik untuk diketengahkan di tengah kondisi di mana tidak sedikit kaum intelektual di negeri ini yang belakangan disinyalir menjadi bagian dari kekuasaan. Karena menjadi bagian dari kekuasaan itu, maka konsekwensinya adalah melakukan pembenaran terhadap tindakan penguasa, meskipun tindakan penguasa itu, tidak sejalan dengan kebenaran pada tataran intelektual. Kendatipun, dalam tataran akademis masih terjadi perdebatan menyangkut istilah dan hakikat the knowers, seperti intelektual, ilmuwan, dan filosof; tetapi tulisan ini tidak bermaksud mengungkap perbedaan-perbedaan itu.

Peran intelektual

Perdebatan seputar intelektual dan peran yang harus dimainkan dalam konteks bermasyarakat dan politik, memang hampir tidak pernah usai. Asumsi umum yang berkembang di kalangan masyarakat adalah bahwa intelektual semestinya tidak terlibat dalam aktivitas politik, terlebih jika aktivitas itu adalah dalam bentuk penciptaan kerangka ilmiah untuk mendukung tindakan penguasa. Karena intelektual seringkali didefinisikan sebagai sekelompok manusia pecinta ide dan gagasan.

Idealnya, intelektual adalah komunitas knowers yang dalam tindakan-tindakan dan refleksinya bermuara pada pemihakan kepada masyarakat. Edward Shils dalam Encyclopedia of the Social Sciences mendefinsikan kaum intelektual sebagai kumpulan orang-orang dalam suatu masyarakat yang menggunakan simbol-simbol umum dan referensi abstrak mengenai manusia, masyarakat, alam, dan kosmos dalam komunikasi dan ekspresi mereka dengan frekuensi yang lebih tinggi dari sebagian besar anggota masyarakat lain. Seringnya penggunaan simbol-simbol seperti itu mungkin merupakan fungsi dari kecenderungan subjektif mereka sendiri atau dari kewajiban sebuah peran pekerjaan.

Sementara Edward Said (1994: 11) menyatakan bahwa intelektual adalah individu yang dianugerahi kemampuan menggambarkan, mewujudkan, dan menyampaikan suatu pesan... Dan peran ini punya batas serta tidak bisa dimainkan tanpa adanya rasa menjadi seseorang yang seharusnya secara terbuka mengajukan pertanyaan yang memalukan, melawan sistem ortodoks dan agama. Karena hakikat intelektual yang demikian sulit disimpulkan inilah, sehingga Arthur M Melzer dalam Public Intellectual: Between Politics and Philosophy (2003) menyimpulkan bahwa berkaitan dengan sikap dan posisinya dalam masyarakat, kaum intelektual sebenarnya memainkan peran yang kontradiktif. Intelektual memainkan peran yang mulia dan sekaligus nista.

Dalam diri seorang intelektual terjadi inner tension atau kontradiksi antara isu krusial menyangkut teori dan praktik, kontemplasi dan aksi. Kaum intelektual juga mengklaim pengetahuan nonteknis dan sekular dari dunia politik dan budaya, yang dengannya kemudian diidentifikasi bahwa kaum intelektual pada saat yang bersamaan bersifat politis dan apolitis. Sehingga dalam diri seorang intelektual melekat apa yang diistilahkan oleh Melzer dengan sifat detached attachment.

Pemihakan kaum intelektual terhadap kebenaran memang sesuatu yang tidak bisa dihindarkan. Tetapi ketika menyangkut kekuasaan dan penguasa, hubungan antara penguasa dan rakyat, maka kebenaran menjadi sangat ambigu. Dalam struktur masyarakat di mana berlangsung pola politik ruling bargain antara masyarakat dan negara, di mana negara menjamin keamanan fisik dan nasional, penyediaan barang-barang dan jasa (Kamrava, 2005), maka ketergantungan masyarakat pada negara menjadi sangat kuat.

Dimana kebenaran?

Dalam konteks semacam ini, lalu di manakah letak kebenaran? Apakah kebenaran ada di pihak rakyat ataukah di pihak penguasa? Kesan yang berlangsung selama ini adalah masyarakat selalu menjadi representasi dari kebenaran, sementara penguasa selalu menjadi representasi dari kesalahan. Dengan sendirinya, setiap gagasan dan tindakan intelektual yang mendukung keputusan kalangan penguasa, dengan sendirinya, kalangan intelektual itu akan dipersepsi sebagai intelektual durhaka (bad intellectuals). Sebaliknya, sebrutal apapun tindakan masyarakat, dan bahkan ketika tindakan itu salah, maka kaum intelektual yang berdiri di belakangnya akan dipersepsikan sebagai intelektual luhur (good intellectuals).

Pada poin inilah, mesti dibedakan antara kebenaran politik dan kebenaran komunal. Penguasa, di satu sisi, memiliki logika kebenaran politik yang tidak begitu saja bisa diterima oleh masyarakat yang di dalam dirinya terdapat logika kebenaran komunal, di sisi yang lain. Karena logika kebenaran yang berbeda ini, maka ada jarak yang membentang cukup lebar antara kebenaran komunal dan kebenaran politik. Sebuah kebenaran komunal, ketika dikomunikasikan kepada penguasa, akan dipersepsi secara negatif oleh penguasa, karena dianggap tidak memihak kekuasaan. Sebaliknya, ketika kebenaran politik disampaikan kepada publik, maka yang terjadi adalah tindakan reaktif dari masyarakat terhadap kebenaran itu.

Pada posisi pertentangan antara kedua model kebenaran inilah, kaum intelektual sebenarnya memainkan peran yang sangat penting. Jika diposisikan, maka kaum intelektual berada di antara kebenaran komunal dan kebenaran politik. Pada gilirannya, peran kaum intelektual adalah memediasi dan menjadi kelompok artikulator yang mengkomunikasikan kebenaran komunal kepada penguasa dan kebenaran politik kepada publik.

Karena hakikat kaum intelektual yang tidak berpihak kepada partikularitas kebenaran tertentu, maka ia tidak boleh terlalu condong kepada satu kebenaran tertentu. Karena itu, ketika kaum intelektual lebih memihak kepada tindakan penguasa ketimbang tindakan publik, sebenarnya mereka tengah mendukung kebenaran politik, di satu sisi, dengan tidak mempertimbangkan kebenaran komunal di sisi yang lain.

Kebenaran dan persepsi tentang kebenaran memang sangat bergantung kepada artikulasi. Sehingga sebuah kebenaran politik yang ''benar'' bisa menjadi salah karena artikulasi yang salah. Ringkasnya, bukan persoalan apakah kaum intelektual memihak kebenaran politik ataukah kebenaran komunal, sepanjang itu dimaksudkan sebagai tindakan artikulasi, maka kaum intelektual berada pada the right tracks.

Untuk menutup tulisan ini, ada baiknya diketengahkan pandangan klasik Plato tentang hubungan filosof dan penguasa: Unless the philosophers rule as a king and political power and philosophy coincide in the same place there is no rest from ills for the cities (Republic, 473d-e). Karena gagasan Plato ini terlampau utopis, maka ungkapan itu akan menjadi lebih realistis ketika dimodifikasi menjadi: Unless the intellectuals are articulating truth between state and society there is no rest from ills for the cities. 

Pradana Boy ZTF, Presidium Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah (JIMM) dan Mahasiswa The Australian National University (ANU)

 
< Sebelumnya   Selanjutnya >