" />
Skip to content

ICMI Muda

Loading...

"Allah menganugerahkan al hikmah (kefahaman yang dalam tentang Al Quran dan As Sunnah) kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan barangsiapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran (dari firman Allah). QS. Al-Baqarah : 269.

Anda berada disini:    Depan arrow Rubrik arrow Artikel arrow Mengurai Krisis Ekonomi
Mengurai Krisis Ekonomi Buat halaman ini dalam format PDF Cetak halaman ini Kirim halaman ini melalui E-mail
Rabu, 21 Maret 2007

Oleh : DR. Fahmi Amhar

 Pengamat Ekonomi, Pusat Studi dan Khasanah Ilmu-Ilmu Islam

Ketika pertengahan 1997 krisis moneter mulai menggoyang Malaysia, Thailand dan Korea Selatan, para petinggi kita masih optimis bahwa krisis itu tak akan melanda Indonesia, sebab konon "fundamental ekonomi kita sangat kuat". Bahkan saat kurs Rupiah semakin parah dan mendekati angka Rp 4000/$, hal itu baru dirasakan kurang dari seperseribu penduduk Indonesia, yang kebetulan berurusan dengan US$.  Tetapi sejak IMF intervensi, dengan cepatnya seluruh rakyat terlibas krisis, dari nasabah dan karyawan bank yang "dipermasalahkan", balita yang tidak mendapat susu, sampai orang desa tak tahu apa-apa bahwa bahan tempe saja ternyata diimpor dengan Dollar.

Sesungguhnyalah, krisis ini tidak terjadi dengan tiba-tiba.  Ia tak sekedar ulah IMF, Soros, praktek korupsi dan kolusi yang ada di elit politik, apalagi ibu-ibu rumah tangga yang ikut-ikutan beli Dollar hanya untuk mempertahankan tabungannya.

Andaikan kita introspeksi, dan melakukan studi yang komprehensif, tahulah kita bahwa penyakit penyebab krisis sudah menginfeksi tubuh kita sejak lama.  Bahkan ia memang "built-in" pada sistem ekonomi yang diterapkan. Karena itu, untuk mengobatinya kita harus terlebih dulu mendiagnosa pada keseluruhan sistem.

Diagnosa Akar Krisis Moneter

Penulis mencoba mengurai semua aspek dan fakta makro ekonomi Indonesia, untuk mendapatkan benang merah yang bisa memberikan penjelasan menyeluruh tanpa kejanggalan atas krisis moneter ini.

Pada awalnya adalah hutang.  Untuk membangun, Indonesia perlu modal dari Luar Negeri.  Sebenarnya ini sah-sah saja, karena praktis tak ada individu atau negara yang mampu memulai pembangunan tanpa modal.  Yang menjadi masalah adalah bahwa di dunia saat ini, hampir tak ada hutang yang tidak berbunga.  Bunga perbankan adalah salah satu pilar ekonomi.  Bunga itu lazim disebut sebagai "biaya kapital".  Dan untuk membayarnya harus diambil dari devisa kita.  Nah biaya kapital ini diambil dari surplus perdagangan (expor dikurangi impor) dan pinjaman LN baru.  Yang fatal adalah bila komponen pinjaman baru lebih besar dari surplus perdagangan.  Dan inilah yang terjadi. 

Pada tahun 1993, expor kita adalah US$ 29 Milyar, impor US$ 26 Milyar, atau surplus perdagangan kita cuma sekitar US$ 3 Milyar.  Sementara saat itu hutang LN kita sudah US$ 73 Milyar (sumber: Fischer Weltalmanach 1994).  Andaikan suka bunganya cuma 7,5% saja (serendah bunga deposito Dollar), maka itu sudah US$ 5.475 Milyar, atau setiap tahun, tanpa hutang barupun kita justru makin defisit.

Realitanya, defisit yang ada jauh lebih besar, karena suku bunga pada hutang  komersial (swasta) jelas lebih besar sementara itu impor kita untuk barang konsumtif justru semakin meningkat sejalan dengan perubahan gaya hidup; dan di sisi lain, daya saing expor kita justru menurun, karena pada negara-negara yang ekonominya baru dibuka (seperti Cina, Vietnam atau sebagian mantan blok timur), upah buruh serta biaya-biaya sampingan di sana lebih rendah dari Indonesia. Devisa dari ekspor kita turun, sementara bunga harus terus dibayar. Untuk menyelesaikan itu secepatnya dicarikan hutang LN yang baru.  Karena itu tak heran, bahwa hutang LN kita di tahun 1997 total sudah mencapai US$ 143 Milyar. Saat Dollar masih Rp. 3000 saja, jumlah ini sudah setara dengan Rp. 429 Trilyun, atau melebihi jumlah seluruh Rupiah yang beredar (M2) yang konon Rp. 340 Trilyun.

Kondisi ini diperparah oleh tradisi kita menunda-nunda, baik dalam berfikir, bicara maupun bertindak.  Seperti mahasiswa yang baru belajar pada malam ujian (sistem kebut semalam / SKS), maka jangankan menyiapkan strategi, membicarakannya saja selama ini tabu.  Orang justru cenderung mempertahankan "tradisi berstatus punya hutang", karena konon orang yang demikian berarti credible, bisa dipercaya.  Sampai-sampai ada pejabat yang mengaku ketika di Amerika pernah diperiksa polisi karena tidak punya hutang.  Dan dongeng semacam ini seperti biasa laku keras, padahal mestinya orang tahu, bahwa di negeri di mana rahasia pribadi sangat dilindungi seperti Amerika, hal itu tampak janggal.

Dan rupanya, fakta di pasar uang internasional berbicara lain.  Kondisi seperti ini, ditambah masa depan politik yang tidak pasti, membuat gerah pelaku bisnis asing yang punya tagihan di Indonesia.  Maka permintaan Dollar atau penawaran Rupiah untuk membayar tagihanpun naik. Dan karena lebih banyak penawaran daripada kesediaan orang membelinya, maka kurs Rupiah terhadap Dollar anjlog.  Dan ini diperparah oleh spekulan valas yang menahan Dollar, atau mengenakan bunga tinggi bagi peminjam.  Maka otomatis Rupiah terjun bebas hambatan. 

Pandangan uang sebagai komoditi dan tidak sekedar alat tukar, adalah sebuah penyakit yang "built in" pada sistem ekonomi dunia saat ini.  Sementara itu untuk mengeluarkan suatu mata uang, otoritas moneter suatu negara menyandarkan nilai mata uang itu pada emas, devisa, asset negara dan piutang.  Yang fatal adalah bila semua ini dilakukan tidak transparan.  Misal tagihan atas bank yang pernah diberi kredit liquiditas ternyata macet, atau nilai asset negara ternyata overvalued atau turun di bursa saham.  Akibatnya nilai uang yang beredar juga overvalued sehingga kursnya di pasar uang internasional jatuh.  Padahal jaminan daya beli adalah sama pentingnya dengan jaminan uang nasabah di Bank.

Dengan demikian, sistem ekonomi yang dibiayai dengan hutang berbunga, tradisi kita menunda-nunda memikirkan strategi melunasi hutang kita, dan uang yang dianggap komoditi, adalah hal-hal mendasar yang memberi jalan adanya krisis moneter. 

Adapun pengusaha yang terpaksa menaikkan harga, baik karena produknya berkomponen impor, atau karena ada pedagang asing yang memborong dengan memanfaatkan kurs Dollar/Rupiah yang "sangat baik", merupakan hal yang lumrah.  Dan pengusaha yang menimbun pun masih bisa "dimengerti". Mereka berbuat demikian karena instabilitas kurs membuat mustahil perencanaan.  Anehnya, hukum yang berlaku di negeri ini hanya mengancam penimbun sembako, namun tidak mengancam penimbun devisa, meski keduanya dalam sistem ekonomi yang dipakai sama-sama dianggap komoditi.

Ibarat Kanker

Ibarat penyakit, krisis ini masa inkubasinya sudah berpuluh-tahun, tapi kita baru merasa sakit sejak pertengahan tahun lalu.  Ibarat kanker, krisis ini lama dianggap bisul biasa, tapi kini tiba-tiba menjadi tumor ganas.  Masyarakat dan para decision maker, lama terlena dengan angka-angka statistik pembangunan, seperti pertumbuhan dan inflasi.  Sementara itu orang-orang yang vokal dan kritis pada utang luar negeri kita, dianggap kelompok pesimistis, dan sial-sial dianggap anti pembangunan, anti Barat dan komunis.

Dulu seorang pamong negeri ini pernah menjamin, bahwa asset BUMN yang nilainya Rp. 300 Trilyun jelas mampu untuk melunasi seluruh hutang kita.  Sekarang situasinya tampak sangat lain.  Andaikata seluruh saham BUMN itu dijual ke bursa, pertama harga Rupiahnya sudah anjlog, dan kedua dengan kurs saat ini jelas tidak akan menutup hutang kita.

Ibarat kanker, barangkali ada memang bagian tubuh yang harus diamputasi.  Dalam konteks sebuah negara, maka yang diamputasi itu bisa rakyat, pengusaha ataupun elit penguasa.  Dan ibarat kanker pula, proses amputasi itupun masih belum menjamin bahwa setelah itu tubuh pasien akan segera normal.

Terapi IMF terkadang mengamputasi kepentingan rakyat.  IMF selalu mendiktekan sejumlah syarat, yang di antaranya adalah pengurangan anggaran sosial seperti subsidi BBM atau sembako, dengan alasan liberalisasi ekonomi.  Sedang terapi cara CBS bisa mengamputasi pengusaha, minimal dunia perbankan.  Mereka tak mungkin lagi mengharap kredit liquiditas. Mungkin cuma mereka yang punya hutang LN yang diuntungkan CBS. Terapi cara BI (tight money policy) dengan menaikkan suku bunga memang untuk sementara bisa menyedot kembali rupiah dan menolong kursnya, tetapi hal ini akan mengurangi investasi, dunia usaha akan lesu.  Dan di saat deposito-deposito itu jatuh tempo, bank-bank akan kelabakan, dengan cara apa mereka akan membayar kembali deposito plus bunga.

Sejauh ini belum ada alternatif lain.  Dan bila para penguasa terlambat menemukan solusi, maka bisa-bisa justru merekalah yang "diamputasi".  Dan yang terjadi adalah chaos, yang memungkinkan hancurnya seluruh hasil pembangunan yang telah dilakukan.

Sistem Ekonomi Alternatif

Terapi IMF, CBS maupun tight money policy sama-sama membutuhkan suntikan hutang LN baru.  Dalam jangka pendek kurs Dollar/Rupiah akan stabil pada nilai yang lebih masuk akal.  Namun selama sistem hutang berbunga dan uang dianggap komoditi masih mendominasi ekonomi dunia, maka sebenarnya penyakit ini belum diobati tuntas sampai ke akarnya, dan dalam jangka panjang pasti akan muncul lagi. 

Karena bagaimanapun juga, pada jangka panjang, mau tak mau seluruh hutang itu akan jatuh tempo.  Dan kalau kita pakai CBS ataupun Basket currency yang akhir-akhir ini dibicarakan, di masa depan tidak ada jaminan 100% bahwa uang-uang jangkar itu tidak jatuh nilainya di pasar uang internasional.  Seperti kita tahu, pada tahun 1992, defisit anggaran Amerika Serikat sudah US$ 4000 Milyar, dan dikhawatirkan tahun 2000 sudah US$ 13000 Milyar yang lambat atau cepat akan berakibat krisis moneter di Amerika Serikat (Figgie, 1992).

Bersamaan dengan perubahan perilaku dan budaya kita, dengan menghapus tradisi menunda-nunda, tradisi korupsi dan kolusi, serta tradisi intransparansi, maka perubahan sistem ekonomi juga sangat penting.

Ekonomi sistem hutang berbunga, sering dijustifikasi untuk mencegah capital outflow.  Dianggapnya orang menanam uang hanya semata-mata karena suku bunga.  Padahal fakta, nilai kepercayaan justru jauh lebih dominan.  Inilah rahasia Bank of Switzerland yang diserbu "penabung kakap" dari seluruh dunia, padahal suku bunga negeri ini adalah yang terrendah di dunia.  Fakta pula, pembangunan di manapun justru paling lancar bila suka bunga adalah 0%.  Inilah rahasia Marshal Plan ketika menyembuhkan Jepang dan Eropa pasca Perang Dunia ke-II. 

Sesungguhnya instrumen bunga bisa digantikan dengan instrumen bagi hasil, dan ini akan membuat kreditor selektif dalam memilih calon penghutang, dan di sisi lain membuat bank harus transparan dan sekaligus membina kinerja penghutang. 

Dan sistem ekonomi bagi hasil ini harus diperkuat dengan pandangan bahwa uang bukanlah komoditi, namun hanya sebagai alat tukar.  Pandangan ini tentu saja harus dijabarkan dengan membuat setiap uang yang dikeluarkan hanya dibacking dengan benda riil yang nilainya relatif stabil seperti emas.  Dengan ini mata uang akan menjadi keras (hard currency).  Dan tukar menukar dengan valuta asing harus semata-mata dihitung dari nilai emas tersebut.

Namun mengingat nilai uang yang beredar saat ini jauh melebihi nilai seluruh emas yang tersedia, maka tentu saja reformasi seperti ini bisa jadi pada awalnya akan sangat menguntungkan mereka yang kebetulan menyimpan emas.  Namun hal yang sama juga terjadi bila CBS diberlakukan, di mana pemegang Rupiah diuntungkan. 

Namun untuk jangka panjang, ekonomi mata uang berbasis emas jelas lebih stabil.  Penganjur sistem CBS sendiri bilang, bahwa hingga Perang Dunia I, seluruh uang di dunia didasarkan pada emas, sehingga secara implisit semua memakai CBS, yakni atas emas (Prof. Steve Hanke pada wawancara TV tanggal 19-2-1998).

Penulis:
DR. Fahmi Amhar meraih PhD pada Vienna University of Technology, Austria.

Alamat surat: Mess Pusdiklat Bakosurtanal
Jl. Kelurahan Pabuaran, Cibinong 16911 Kab. Bogor.

 
< Sebelumnya   Selanjutnya >