" />
Skip to content

ICMI Muda

Loading...

"Allah menganugerahkan al hikmah (kefahaman yang dalam tentang Al Quran dan As Sunnah) kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan barangsiapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran (dari firman Allah). QS. Al-Baqarah : 269.

Anda berada disini:    Depan arrow Rubrik arrow Artikel arrow ICMI, Civil Society, dan Quantum Political Leap
ICMI, Civil Society, dan Quantum Political Leap Buat halaman ini dalam format PDF Cetak halaman ini Kirim halaman ini melalui E-mail
Rabu, 21 Maret 2007

Oleh: Ahyar Anwar

Peran cendekiawan adalah menolak bekerja sama dengan kekuatan yang masih sebagai biang penderitaan rakyat, (Edwar W Said).

Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) mulai menggeliat kembali setelah cukup lama mengalami masa-masa “pengendapan”. ICMI Sulawesi Selatan melakukan Musyawarah Wilayah dan selanjutnya dirangkaikan dengan Muktamar Nasional di Makassar pada akhir tahun 2005. Isu seputar revitalisasi ICMI adalah salah satu yang terpenting di balik menggeliatnya kembali organisasi para cendekiawan muslim ini.

Persoalan besar ICMI pasca turunnya BJ Habibie dari kursi kepresidenan sesungguhnya adalah ketidakpastian eksistensi, baik dalam tataran sosial maupun politik. Dalam masa-masa ketidakpastian eksistensial itulah yang membuat ICMI mengalami “tidur” panjang dalam berbagai kiprahnya yang pernah sangat fenomenal di masa Habibie masih menjadi tokoh politik penting di tanah air.

Untuk dapat kembali menjadi sebuah organisasi yang mempunyai kontribusi dalam pencerahan sosial dan politik, pertama-tama ICMI harus menemukan kembali kepastian eksistensialnya dalam konstalasi sosial-politik yang telah berubah dan berkembang. Dengan menemukan kembali eksistensinya dalam tatanan sosial dan politik, ICMI akan dapat lebih kondusif dan strategis dalam merevitalisasi perannya ke depan.

Sebelum meretaskan kembali eksistensinya, ICMI pertama-tama harus mampu keluar dari kepompong “proyeksi politik” Habibie ketika memprakarsai terbentuknya ICMI. Kala itu, Habibie sadar betul bahwa para cendekiawan mempunyai segmen penting dalam percaturan politik dan perubahan sosial. Gambaran yang sangat konkret dari yang telah dikemukakan oleh Gramsci, Edward W Said, Karl Mannheim, ataupun Julien Benda, tentang peran fungsional para cendekiawan dalam negara modern.

Sekarang ICMI harus mengusung “proyeksi politiknya” tanpa kehilangan fungsi-fungsi utama anggotanya sebagai intelektual muslim. Jika ICMI mempunyai kewajiban dalam representasi dan artikulasi kritis terhadap pencerahan masyarakat, maka tentu ICMI adalah organisasi kaum intelektual yang tahan terkooptasi dan berani melakukan kritik atas dogma-dogma yang menindas masyarakat.

Civil Society

Setidaknya ada dua isu penting yang terkait dengan persoalan eksistensi ICMI ke depan. Pertama adalah tentang civil society. ICMI harus mampu merevitalisasi diri dengan spirit pengembangan civil society. Dengan demikian ICMI harus menemukan vitalitas terbaiknya dalam pencapaian tujuan-tujuan masyarakat (public goals) yang mencakup antara lain hak asasi, keadilan, kesejahteraan, dan kebebasan.

Pentingnya vitalitas ICMI ke depan sungguh-sungguh menegakkan civil society juga terkait dengan kondisi dan situasi aktual masyarakat yang sedang berada dalam ketertindasan negara dengan serangkaian masalah-masalah yang terkait dengan kenaikan harga BBM, merosotnya kemampuan ekonomi, rendahnya akses kesehatan, korupsi, dan sulitnya menemukan keadilan. Fokus penting ICMI atas civil society selanjutnya akan mengarah pada pengambilan ruang otoritas kebenaran yang dapat mengakomodasi kepentingan masyarakat, sebab selama ini monopoli tentang kebenaran masih terlalu besar dimiliki oleh negara. Apalagi kecenderungan menguatnya sinergi antara eksekutif dan legislatif mulai tampak akhir-akhir ini dalam munculnya kebijakan-kebijakan yang sangat tidak memihak situasi rakyat banyak.

Dalam spirit civil society, ICMI harus mengambil tempat dan peran yang tegas dari ketegangan yang muncul antara moralitas universal dengan realitas sosial objektif di mana seringkali masyarakat terombang-ambing dalam penderitaan sosial yang panjang. Itulah yang ditegaskan oleh Edward W Said (dalam Representations of Intelectual, 1995) bahwa cendekiawan harus berani mengambil jarak dengan kekuasaan yang menimbulkan penderitaan rakyat.

Bagaimanapun komunitas cendekiawan harus mengambil peran yang memihak. Ke mana ICMI akan memihak itulah arah eksistensial yang akan melekat dan menentukan nasibnya sebagai sebuah organisasi cendekiawan. Berpihak kepada masyarakat sipil tentu saja adalah pilihan terbaik sembari melakukan konstruksi civil society yang dibutuhkan. Dalam civil society itulah ICMI dapat mengolah pandangan dunia, tujuan, kepentingan, dan potensi masyarakat ke dalam format yang lebih memungkinkan terciptanya sebuah pencerahan sipil.

Formula Kuantum

Berhubung ICMI telah mengalami masa fakum dan pasif yang cukup lama, maka perlu sebuah gerakan-gerakan yang bersifat “quantum leap”, sebuah aksi strategis yang merupakan bagian inti dari loncatan baru yang tak terduga sekaligus juga berbeda dari paradigma ICMI “lama” dalam periode kejayaan Habibie. Formula lompatan kuantum akan memungkinkan terjadinya sebuah sinergi dahsyat dari elemen-elemen organisasi ICMI yang beberapa tahun tercerai-berai secara pasif.

ICMI telah mengalami masa-masa robohnya pondasi pandangan dunia atas perubahan politik yang tak terduga. Habibie yang tiba-tiba saja terlempar dari percaturan politik nasional, membuat ICMI menjadi organisasi yang yatim dan kehilangan paradigma dalam memandang diri sendiri. Di atas keruntuhan paradigma inilah ICMI laik mencoba kembali berdiri dengan sebuah paradigma yang dapat membuat para cendekiawan di dalamnya mulai merekonstruksi diri dengan cara yang juga baru. Salah satu yang penting dilakukan ICMI adalah lompatan kuantum dalam politik, mengingat politik adalah wilayah yang paling mungkin mendeterminasi civil society.

Lompatan kuantum dapat saja membawa revitalisasi ICMI lebih fokus mengambil peran politik yang konkret tanpa harus lepas dari koridor civil society yang menjadi penanda absolut dari eksistensi seorang cendekiawan. Pada ranah politik, ICMI tidak sekadar memainkan isu “Islam” yang dapat menjadi simbol komunitas politik yang sangat dominan di Indonesia, tetapi lebih pada membawa “Islam” kedalam sebuah pertarungan civil society dan sekaligus perebutan ruang politik.

ICMI akan sangat kuat jika mampu mengembangkan civil society ke dalam sebuah ruang-ruang politik. Atas dasar itu, ICMI dapat dan harusnya siap menjadi sebuah alternatif politik bagi masyarakat yang tertindas oleh kebijakan-kebijakan pemerintah dan ketidakberpihakan partai-partai politik dalam perwakilannya di legislatif. Salah satu formula kuantum politik yang harus disiapkan oleh ICMI adalah membuka kembali akses civil society dalam politik tanpa harus terjebak dalam konsep politik society.

Politic society, membuat negara lebih responsif terhadap kepentingan sekelompok kecil komunitas partai politik daripada kepentingan yang berakar pada masyarakat luas. Lihat saja bagaimana negara lebih mengakomodasi berbagai kepentingan-kepentingan “ekonomi” legislatif daripada menopang ekonomi rakyat yang terus merapuh.

Berbeda dengan politic society, dalam civil society yang lebih diutamakan adalah terwujudnya kepentingan-kepentingan riil masyarakat. Civil society tidak sekadar bertumpu pada kekuatan eksekutif dan legislatif, melainkan memberikan peluang pada berbagai unsur dan elemen non partai untuk ikut serta mencapai tujuan-tujuan kemasyarakatan. Civil society mendukung pluralisme politik melalui partai-partai politik, sejauh tujuan utamanya adalah pada kepentingan masyarakat. Intinya, dalam civil society, selalu ada kemungkinan-kemungkinan politik alternatif bagi masyarakat. 

Histeria Impian

Tanpa spirit civil society dan akselerasi kuantum dalam politik, ICMI dapat saja larut terlalu jauh dalam sebuah fantasi yang histeria. Seperti sebuah kisah tentang seseorang yang bermimpi menjadi raja dan terbangun dari tidur dalam kegembiraan yang meledak-ledak. ICMI harus jauh dari sebuah histeria impian yang penuh dengan kekaburan-kekaburan kepentingan dan warna-warna politik yang tidak jelas.

ICMI juga tidak perlu terlampau malu-malu dengan proyeksi politiknya. Sejauh konsistensi keberpihakan kepada masyarakat dalam mengembangkan kontrol civil society, ICMI juga harus siap untuk mengemban kepercayaan politik masyarakat ketika kesenjangan antara kepentingan politik pemerintah dengan kepentingan sosial masyarakat telah terlampau jauh dipertemukan. Keberpihakan ICMI melalui politik bukanlah sebuah pengkhianatan atas civil society melainkan sebuah kejujuran yang ditempatkan atas spirit masyarakat sipil.

Proyeksi politik ICMI melalui pengembangan dan penguatan civil society, akan menunjukkan lompatan kuantum yang besar sekaligus menunjukkan kesetiaan para cendekiawan atas fungsi intelektualnya serta kepentingan dan tujuan masyarakat. Terutama ketika stabilitas fungsi dari lembaga-lembaga politik seperti partai politik dan institusi Dewan Perwakilan Rakyat mulai labil dan tidak memihak kepentingan dan tujuan masyarakat. **

Ahyar Anwar, Ketua I Tim Kerja Nasional (TiKNas) ICMi Muda, Dosen UNM

 
< Sebelumnya   Selanjutnya >