" />
Skip to content

ICMI Muda

Loading...

"Allah menganugerahkan al hikmah (kefahaman yang dalam tentang Al Quran dan As Sunnah) kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan barangsiapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran (dari firman Allah). QS. Al-Baqarah : 269.

Anda berada disini:    Depan arrow Rubrik arrow Artikel arrow ICMI dan Impian Masyarakat Madani
ICMI dan Impian Masyarakat Madani Buat halaman ini dalam format PDF Cetak halaman ini Kirim halaman ini melalui E-mail
Rabu, 21 Maret 2007

Oleh: Andi Haris

Ikatan Cendekiawan Muslim Muda yang merupakan salah satu organisasi kemasyarakatan rencananya akan mengadakan muktamar pertama. Seperti halnya dengan ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia), kehadiran ICMI Muda yang dideklarasikan beberapa waktu yang lalu di Makassar oleh sejumlah komponen masyarakat yang merasa memiliki kepedulian terhadap berbagai persoalan yang dihadapi oleh bangsa, juga ternyata menuai kontroversi di kalangan publik. 

Bagi mereka yang pro terhadap keberadaan ICMI Muda menilai bahwa eksistensi organisasi ini memainkan peran yang sangat penting dalam upaya untuk mendorong terwujudnya masyarakat yang maju, adil, dan sejahtera lewat berbagai macam kegiatan seperti pemberdayaan ekonomi rakyat, pendidikan, budaya, sosial, dan politik dengan basis penyangga pada peningkatan kualitas iman, pikir, karya, kerja dan hidup. Atau dengan kata lain, kehadiran ICMI Muda di tengah terbukanya ruang publik yang sarat dengan berbagai perubahan yang berlangsung begitu cepat dinilai sebagai suatu kebutuhan yang didasari oleh adanya komitmen moral yang luhur untuk mengembangkan kualitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, baik itu dalam konteks hubungan antar-sesama manusia maupun dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa.

Sementara itu, ada juga sebagian orang yang justru bersikap kritis dan skeptis terhadap organisasi ini. Pada dasarnya, mereka meragukan kemandirian ICMI Muda yang dapat berimplikasi pada tereduksinya misi cendekiawan. Bahkan, mereka merasa khawatir jangan sampai organisasi masyarakat tersebut dimanfaatkan oleh segelintir orang untuk kepentingan politik jangka pendek dan bersifat sempit serta eksklusif atau dalam bahasa yang lebih populer dikenal dengan istilah bersifat sektarian dalam memasuki lingkaran kekuasaan. Akan tetapi, terlepas dari silang pendapat terhadap tampilnya ICMI Muda di tengah semakin besarnya animo masyarakat untuk memperkuat demokrasi, yang jelas penyelenggaraan muktamar pertama ICMI Muda dapat dianggap sebagai suatu momentum yang penting bagi suatu organisasi yang berkiprah pada proses pemberdayaan masyarakat.

Tantangan Cendekiawan

Di tengah semakin luasnya wilayah permasalahan rakyat dan umat yang sangat kompleks, maka peranan kaum cendekiawan sangat diperlukan dalam mengolah kepentingan, aspirasi dan dinamika kehidupan masyarakat yang mosaik masalahnya begitu ruwet. Dalam hal ini, kelompok cendekiawan dapat menawarkan gagasan serta memiliki komitmen moral yang sangat kuat untuk melibatkan diri dalam merespons berbagai persoalan yang dihadapi oleh rakyat dan negara dengan tetap berpegang prinsip dan sikap yang sifatnya terbuka, kritis, objektif, kreatif, dan analitis.

Tentu saja, tugas yang diemban dan dilakukan oleh cendekiawan yang tergabung dalam satu wadah atau forum yang dapat menampung pikiran dan tenaga mereka yang dalam hal ini organisasi ICMI Muda, yaitu bertujuan untuk menciptakan infrastruktur kekuatan masyarakat, memberdayakan dan menumbuhkan kekuatan rakyat. Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka kelompok cendekiawan senantiasa diharapkan dapat menempatkan diri pada posisi yang strategis.

Artinya, posisinya harus mandiri, bebas berpikir, berani dan objektif dalam menyampaikan gagasan demi untuk membela kebenaran, serta tidak terikat pada suatu komunitas sosial politik tertentu. Dan dengan posisi seperti itu, mereka benar-benar dapat menjunjung tinggi keadilan dan kebenaran, memberi teladan dan menyampaikan kepada masyarakat tentang kebaikan serta cara untuk menciptakan suatu kehidupan yang aman dan damai, melindungi yang lemah, memerangi segala bentuk kejahatan dan penyakit masyarakat. Dengan kata lain, kelompok cendekiawan ini senantiasa menginginkan agar supaya mereka yang dengan segala potensi, keterampilan dan pengetahuannya selalu merasa terpanggil dan mengabdikan dirinya untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara

Namun sayangnya, dalam aktualitasnya ternyata tidak sedikit pula mereka yang sebelumnya mengklaim dirinya sebagai kelompok cendekiawan melibatkan dirinya dalam berbagai bentuk kegiatan yang oleh Julian Benda dalam The Betrayal of Intellectual (1999) dinilai sebagai suatu pengkhianatan intelektual. Dalam hal ini, mereka telah melakukan pelanggaran terhadap tugas mulia mereka demi untuk memburu popularitas, ambisi dan kepentingan materi. Dan bahkan kalau perlu, mereka seringkali dimanfaatkan oleh kelas penguasa (The Ruling Class) untuk memanipulasi, merekayasa dan memobilisasi dukungan masyarakat demi untuk kepentingan politik penguasa.

Akibatnya, posisi masyarakat (rakyat) menjadi tersubordinasi oleh negara (pemerintah) sehingga masyarakat berada dalam posisi yang tidak berdaya untuk melepaskan diri dari cengkeraman negara yang telah melumpuhkan daya kreasi dan kemandirian masyarakat yang tentu saja hal ini dapat pula berdampak pada terjadinya perampasan otonomi masyarakat oleh negara yang otoriter. Fenomena seperti inilah yang kemudian menjadi salah satu tantangan berat yang dihadapi oleh kaum cendekiawan dalam upaya untuk membangun suatu model masyarakat yang mandiri, independen dan berdiri tegak di atas prinsip egalitarianisme dan inklusivisme yang bersifat universal untuk mereproduksi nilai-nilai demokrasi.

 

Menuju Civil Society

Walaupun istilah civil society secara harfiah merupakan terjemahan dari bahasa latin, Civilis Societas yang pada awalnya dipakai oleh orator dan pujangga Romawi Kuno, Cicero (106-43 SM) yang mengacu pada suatu komunitas politik yang beradab, termasuk masyarakat kota yang memiliki kode hukum tersendiri sebagai dasar pengaturan hidup. Akan tetapi, yang pasti istilah ini kemudian diadopsi dan diterjemahkan ke dalam beberapa istilah yang berbeda seperti masyarakat sipil, masyarakat warga/ kewargaan dan masyarakat madani yang muncul serta ramai diperdebatkan kembali di kalangan publik pada tahun 1990-an.

Seiring dengan tingginya antusiasme yang dinampakkan oleh semua elemen masyarakat untuk menegakkan masyarakat madani yang kuat, maka diharapkan ICMI Muda yang merupakan organisasi voluntir yang mandiri, transparan dan pro demokrasi serta bergerak di luar orbit negara atau pemerintahan dapat memainkan peran korektif terhadap perjalanan kehidupan bangsa di bawah kendali negara dan bahkan kalau perlu memosisikan dirinya berhadapan dengan hegemoni negara atau sistem politik yang represif dan otoriter (civil society vis a vis state) demi untuk terwujudnya masyarakat madani yaitu suatu model masyarakat yang seringkali dicirikan antara lain, pertama, masyarakat yang memiliki kesadaran hukum yang tinggi sehingga seluruh sistem hukum dan perundang-undangan yang dibuat dan dilaksanakan bertujuan untuk menjamin hak-hak rakyat tanpa memandang status dan latar belakang etnis, agama atau kelompok.

Dalam hal ini, penegakan hukum dilakukan demi memelihara terselenggaranya administrasi pemerintahan yang efektif dan efisien serta bersih dari berbagai bentuk praktik KKN. Sebab jika tidak, dikhawatirkan hukum yang dibuat bukannya untuk membela kepentingan rakyat melainkan untuk melindungi kepentingan pejabat atau mereka yang memiliki akses terhadap kekuasaan atau setidak-tidaknya mereka yang dekat dengan pusat kekuasaan. Dan konsekuensinya, hukum yang berlaku adalah hukum birokratik yang berfungsi sebagai alat untuk melancarkan kerja birokrasi negara dan kurang mengabdi kepada kepentingan pengayoman keadilan masyarakat.

Kedua, masyarakat yang mandiri, terbuka, modern, menjunjung tinggi HAM, kesetaraan, kemajemukan dan demokratis. Oleh sebab itu, untuk mencapai tujuan politik dan normatif prinsip demokrasi seperti bebas dari kekerasan dan tindakan sewenang-wenang negara, menjamin rasa keadilan, persamaan, keamanan materil dan membebaskan rakyat dari segala bentuk ketertinggalan pembangunan ekonomi dan sosial, maka posisi civil society harus diperkuat. Ini sangat penting, mengingat untuk mewujudkan suatu civilian government (pemerintahan madani), maka negara justru harus mampu menjamin hak rakyat.

Dalam hal ini, yang diperlukan adalah fungsi negara sebagai wahana untuk menciptakan kekuatan yang dapat melindungi rakyat dari segala bentuk ancaman yang setiap saat dapat mengeksploitasi hak-hak rakyat. Dan sebaliknya, rakyat jugalah yang berhak untuk menentukan siapa yang seharusnya menjamin hak mereka. Selain itu, negara harus pula mengalami perubahan peran dari yang sifatnya sentralistik ke suatu peran yang lebih bersifat regulator sehingga dengan demikian hal ini dapat membuka ruang yang lebih luas bagi rakyat untuk membantu pemerintah dalam menyukseskan kegiatan pengelolaan negara.

Dan ketiga, masyarakat yang menjunjung tinggi kesejahteraan, perdamaian, kebersamaan, kesetaraan antara hak dan kewajiban, kebebasan yang bertanggung jawab, rasa keadilan, menenggang adanya perbedaan serta mendorong terbukanya wilayah publik sebagai sarana untuk mengekspresikan aspirasi dan kepentingan rakyat. Oleh karena itu, untuk membangun suatu civil society beserta berbagai komponen yang ada di dalamnya, tentu saja memerlukan suatu proses yang bersifat evolusioner, dalam arti bergerak secara bertahap dan dalam rentang waktu yang cukup lama. Apalagi, dalam masyarakat yang sangat heterogen dan memiliki tingkat fragmentasi sosial yang cukup tinggi serta dihadapkan pada berbagai persoalan sosial, ekonomi, hukum dan politik sehingga kerapkali terjadi benturan perbedaan kepentingan yang dapat berdampak pada terjadinya konflik terbuka yang kesemuanya ini justru dapat menjadi faktor penghambat menuju terbentuknya civil society. **

Sumber : Andi Haris ; Dosen Sosiologi Politik Fisip dan PPs Unhas
 
< Sebelumnya   Selanjutnya >