" />
Skip to content

ICMI Muda

Loading...

"Allah menganugerahkan al hikmah (kefahaman yang dalam tentang Al Quran dan As Sunnah) kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan barangsiapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran (dari firman Allah). QS. Al-Baqarah : 269.

Anda berada disini:    Depan arrow Rubrik arrow Artikel arrow Cendekiawan Bukan Malaikat
Cendekiawan Bukan Malaikat Buat halaman ini dalam format PDF Cetak halaman ini Kirim halaman ini melalui E-mail
Rabu, 21 Maret 2007

Oleh: Sulfikar Amir

 

CATATAN filsafat kontemporer tidak akan lengkap tanpa Martin Heidegger (1889-1976), filsuf abad ke-20 yang mengemukakan telaah fenomenologi dan ontologi. Heidegger tidak hanya penuh gagasan brilian, tetapi juga diselimuti kontroversi besar, yakni keterlibatannya dalam gerakan Nasional Sosialisme Jerman. Bagaimana mungkin Heidegger, yang mengembangkan filsafat eksistensi manusia, memberi dukungan kepada Adolf Hitler, penjagal kemanusiaan?

Kasus ini membawa satu pertanyaan besar tentang bagaimana sebenarnya relasi antara pengetahuan dan politik. Dalam argumen Richard Rorty, yang bernada membela Heidegger, tidak ada korelasi antara filsafat Heidegger dan pilihan politiknya karena filsafat, seperti matematika maupun sains senantiasa terpisah dari dunia politik. Karena itu, saran Rorty, kita harus bisa membedakan antara kontribusi filsafat Heidegger yang begitu penting dan moralitasnya yang begitu buruk. Pandangan ini ditolak mentah-mentah Theodore Adorno yang bersikeras, filsafat Heidegger sudah dari sananya mengandung bibit-bibit fasisme.

Untuk posisi yang satu ini, Adorno tidak sendiri. Karsten Harries mengatakan bahwa konsep Heidegger tentang otentisitas (authenticity) menafikan pemisahan antara filsafat dan pandangan politik dari seorang pemikir. Karena itu untuk memahami pemikiran Heidegger, kita harus mencermati dukungan politik Heidegger kepada Nazi sebagai bagian perkembangan filsafat Heidegger.

ADALAH relevan untuk mengaitkan skandal Heidegger dengan wacana yang sedang berkembang saat ini tentang peran dan perilaku cendekiawan dalam panggung politik nasional. Seperti disinyalir Daniel Dhakidae, kelompok cendekiawan dalam Orde Baru menjadi alat produksi "kebenaran" yang berfungsi melestarikan kekuasaan sang rezim. Runtuhnya struktur kekuasaan piramida Orde Baru diikuti transformasi pola dan perilaku cendekiawan, baik secara institusional maupun epistemologis, merupakan konsekuensi dari arus deras demokratisasi yang masuk ke dalam sendi-sendi politik masyarakat. Dalam kondisi demikian, fungsi dan peran cendekiawan mengalami diversifikasi akibat hilangnya hegemoni negara atas kelompok cendekiawan.

Akibat dari proses demokratisasi dan kian derasnya aliran informasi dalam masyarakat yang berdampak pada meningkatnya kesadaran politik massa, membuat orientasi cendekiawan tidak lagi homogen, tetapi kian beragam dan dinamis. Berubahnya relasi antara negara dan masyarakat akibat demokratisasi, berdampak signifikan pada hubungan cendekiawan dengan negara dan masyarakat. Pada titik itu komitmen cendekiawan terhadap kecendekiawanannya mulai dipertanyakan saat sekelompok cendekiawan terlibat perebutan kekuasaan. Sikap mempertanyakan ini berangkat dari asumsi, cendekiawan adalah orang-orang "suci" yang seharusnya bersih dari hasrat politik duniawi.

Dalam pandangan ini, kecendekiawanan didefinisikan dari pemilikan pengetahuan universal tentang kebenaran dan nilai-nilai kemanusiaan yang higienis dari muatan kepentingan politik, terlebih nafsu akan kekuasaan. Idealisasi demikian menyebabkan sedikit intimasi antara cendekiawan dan kelompok politik dengan cepat dimaknai sebagai upaya pengkhianatan kecendekiawanan demi perburuan kekuasaan.

Menurut hemat penulis, pandangan ini terlalu menyederhanakan, bahkan menyempitkan, pemahaman tentang cendekiawan dan kecendekiawanan itu sendiri. Untuk mendapatkan gambaran lebih luas tentang cendekiawan, ada baiknya kita telusuri peran sentral cendekiawan dalam masyarakat, yakni sebagai produsen pengetahuan. Eksistensi sosial kaum cendekiawan dimungkinkan oleh pengetahuan yang mereka hasilkan.

Fungsi pengetahuan tidak hanya berdampak pada produksi sosial. Jauh lebih penting, pengetahuan menjadi fondasi bagi terbentuknya tatanan sosial (social order) yang menentukan relasi sosial politik di masyarakat. Di sinilah cendekiawan memainkan peran politik yang paling substansial. Dalam definisi Pierre Bourdieu, pengetahuan adalah cultural capital yang merupakan modal cendekiawan dalam melestarikan posisi sosialnya. Jika militer dengan senjata, politisi dengan dukungan publik, pengusaha dengan kapital, maka cendekiawan dengan pengetahuan.

Karena itu untuk memahami politik cendekiawan, ada baiknya dimulai dari mencermati pengetahuan yang dihasilkan. Karena di wilayah inilah orientasi politik kaum cendekiawan dibentuk, direproduksi, dan didiseminasi. Kembali ke skandal Heidegger dengan Nazi, kita dapat menarik relasi antara pengetahuan dan politik (kekuasaan). Adalah naif untuk mengatakan, pengetahuan senantiasa lepas dari konteks sosial politik dan karenanya selalu netral.

Dengan pendekatan konstruktivisme, kita bisa melihat bagaimana pengetahuan dihasilkan sebagai representasi "realitas" yang selalu berimpit dengan konteks tempat pengetahuan itu diproduksi. Pada proses ini, bias-bias sosial dan budaya menempel pada kacamata cendekiawan ketika merepresentasikan suatu "realitas". Bias-bias ini lalu menjadi perangkap bagi masuknya kepentingan dalam teks-teks pengetahuan dalam ekonomi, sosiologi, ilmu politik, statistik, dan hukum. Pengetahuan bukan "mantra-mantra suci" yang lahir dari proses kognisi murni cendekiawan, tetapi sebuah jalinan yang rumit antara realitas, ideologi, dan kekuasaan.

TABIR yang menyelimuti selingkuh antara pengetahuan dan kekuasaan terkuak saat kita membaca Michel Foucault, khususnya tema "kebenaran" sebagai konsep yang selalu diidentikkan dengan tujuan mulia cendekiawan dalam menghasilkan pengetahuan. Fokus tentang kebenaran di sini bukan soal pertanyaan apa itu kebenaran, tetapi bagaimana kebenaran menjadi sebuah politik (politics of truth).

Menurut Foucault, kebenaran terkait relasi sirkular sistem kekuasaan di mana pengetahuan diproduksi dan dilestarikan. Inilah bangunan "rezim kebenaran" (regime of truth) di mana cendekiawan ada pada titik sentral dalam memainkan politik kebenaran. Jika kita setuju dengan Foucault, maka pemahaman tentang cendekiawan tidak lagi terfokus pada peran cendekiawan sebagai penjaga kebenaran. Karena setiap tindakan dan pernyataan yang dikeluarkan cendekiawan selalu memiliki dimensi kekuasaan, maka di mana pun cendekiawan berada, baik di kampus, lembaga pemerintah, LSM, pusat penelitian, maupun media, mereka selalu berpolitik dan karenanya senantiasa bersinggungan dengan kekuasaan.

Pada titik ini kita sampai pada kesimpulan, kecendekiawanan adalah ruang produksi pengetahuan yang sarat kepentingan dan bias-bias sosial, politik, dan budaya. Cendekiawan bukanlah orang "suci" yang selalu berpijak pada "kebenaran" karena "kebenaran" sendiri adalah konstruksi politik. Dengan cara pandang ini, cendekiawan sebenarnya tidak pernah berkhianat karena dia senantiasa dalam wilayah wacana kekuasaan yang tidak mengenal konsep pengkhianatan.

Ini hal lumrah jika kekuasaan dipahami tidak dalam makna represif, tetapi sebagai jaringan produktif yang mengalir di sela-sela relasi sosial seperti dijelaskan Foucault. Melalui jaringan ini kelompok cendekiawan memainkan kekuasaan dengan dinamis, lewat pengetahuan dalam berbagai wujud.

Implikasinya, tema pemihakan cendekiawan kepada rakyat menjadi tidak relevan. Pertama karena tuntutan pemihakan ini memberi stigma inferior pada rakyat dan menafikan kemungkinan potensi kecendekiawanan yang ada pada rakyat. Kedua, yang lebih penting, tema-tema "pemihakan" harus dicermati karena dapat dengan mudah dimanipulasi untuk melegitimasi kekuasaan.

(Sulfikar Amir Kandidat Doktor di Department Science and Technology Studies Renssealer Polytechnic Institute di Troy, New York)
 
< Sebelumnya   Selanjutnya >